Lompat ke konten utama
Hukum

Pakar Hukum Dukung Polri Usut Dugaan Makar Kasus Penyadapan

Pakar hukum mendukung Bareskrim Polri mengusut dugaan makar kasus penyadapan ilegal, dengan tetap mengedepankan asas legalitas dan praduga tak bersalah.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Pakar Hukum Dukung Polri Usut Dugaan Makar Kasus Penyadapan
Ilustrasi berita: Pakar Hukum Dukung Polri Usut Dugaan Makar Kasus PenyadapanFoto: SINDOnews — Nasional

Dukungan mengalir kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Bareskrim Polri yang menindaklanjuti dugaan tindak pidana makar dalam perkara penyadapan ilegal yang disebut melibatkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menurut laporan SINDOnews, dukungan itu muncul setelah Mabes Polri disebut menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menyiapkan laporan polisi terkait dugaan tersebut.

Edi, yang pernah menjadi anggota Kompolnas dan kini menjabat Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia, menilai pengusutan harus dilakukan secara tuntas terhadap semua pihak yang diduga terlibat. Ia mengingatkan penyidik agar tetap berpegang pada asas legalitas, praduga tak bersalah, dan prinsip hak asasi manusia. “Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi tetap adil,” kata Edi kepada SINDOnews, Sabtu (14/11/2026).

Makar dan Penyadapan dalam Hukum Pidana

Dalam bahasa hukum, makar biasanya dipahami sebagai tindakan yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan yang sah atau menyerang keselamatan kepala negara. Istilah ini berbeda dari kritik politik, unjuk rasa, atau perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, penggunaan pasal makar selalu sensitif: ia berada di persimpangan antara keamanan negara, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak warga negara. Maka, publik biasanya menunggu kejelasan unsur pasal, bukan sekadar nama besar yang disebut dalam perkara.

Penyadapan, di sisi lain, adalah metode yang menyentuh ruang privat komunikasi. Dalam praktik penegakan hukum, penyadapan dapat menjadi alat bukti penting, tetapi ia hanya sah bila dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan, dengan dasar hukum, prosedur, dan pengawasan yang jelas. Ketika penyadapan dilakukan tanpa kewenangan, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran administratif. Ia dapat berujung pada dugaan tindak pidana, terutama bila menimbulkan kerugian bagi negara atau pihak tertentu.

Hubungan antara makar dan penyadapan menjadi rumit bila keduanya diletakkan dalam satu perkara. Penyadapan ilegal bisa menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang diduga digunakan untuk menekan, memata-matai, atau mengganggu jalannya pemerintahan. Namun, untuk sampai pada kesimpulan itu, penyidik harus membuktikan adanya unsur niat, perbuatan, dan akibat yang diatur dalam undang-undang. Tidak setiap tindakan penyadapan otomatis menjadi makar, dan tidak setiap dugaan makar dapat diproses tanpa bukti yang kuat. Di sinilah peran pengadilan menjadi penentu: apakah alat bukti yang dikumpulkan dapat meyakinkan hakim tanpa membuka ruang kesewenang-wenangan.

Di tahap awal, istilah “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” juga perlu dibaca hati-hati. Dalam hukum acara, bukti permulaan merupakan batas awal yang memungkinkan aparat melanjutkan pemeriksaan, bukan vonis. Ia memberi dasar bagi aparat untuk melangkah lebih jauh, tetapi tidak menghapus hak pihak yang diperiksa maupun pihak yang disebut untuk membela diri. Karena itu, asas legalitas dan praduga tak bersalah menjadi pengaman agar proses hukum tidak berubah menjadi alat politik. Tanpa penjelasan yang memadai, istilah-istilah hukum itu dapat disalahpahami sebagai penghakiman lebih awal.

Artinya bagi Parlemen dan Publik

Bagi pembaca di Indonesia, perkara ini relevan karena menyentuh dua hal yang memengaruhi kehidupan sehari-hari: kualitas kebijakan publik dan rasa aman dalam berkomunikasi. Parlemen bekerja dengan menerima laporan, mengawasi anggaran, dan membahas undang-undang. Jika legislator atau pejabat publik menjadi target penyadapan ilegal, ruang pengawasan bisa terganggu. Publik pada akhirnya dirugikan karena kebijakan dapat lahir dari tekanan, saling curiga, atau kebocoran informasi yang tidak semestinya.

Dampaknya juga terasa pada kebiasaan sehari-hari. Banyak warga, jurnalis, advokat, dan pegawai negeri bergantung pada komunikasi digital untuk bekerja. Kasus seperti ini mengingatkan bahwa percakapan pribadi tidak otomatis terlindungi hanya karena berada di aplikasi atau jaringan resmi. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan apakah proses hukum berjalan terbuka, apakah hak jawab pihak yang disebut dihormati, dan apakah ada perbaikan tata kelola penyadapan serta perlindungan data pribadi.

Secara politik, cara negara memperlakukan dugaan pelanggaran di lingkaran kekuasaan juga menjadi ujian bagi kepercayaan publik. Bila penegakan hukum hanya menyasar kelompok tertentu, warga akan menilai keadilan bergantung pada kedekatan dengan penguasa. Sebaliknya, proses yang profesional dan terbuka dapat memperkuat keyakinan bahwa parlemen, kepolisian, dan lembaga peradilan tetap bekerja untuk kepentingan umum, bukan untuk membalas dendam politik. Kepercayaan itu penting karena parlemen adalah tempat warga menaruh harapan atas aturan yang adil, sementara penegakan hukum menjadi pagar terakhir ketika aturan itu dilanggar.

Berita terkait

Tag:Bareskrim Polridugaan makarEdi Saputra HasibuanListyo Sigit PrabowoPenyadapan Ilegal

Berita Terkait