Lompat ke konten utama
Hukum

Mantan Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Divonis 5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari divonis lima tahun penjara dan hak politik dicabut dalam perkara suap serta gratifikasi.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Mantan Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Divonis 5 Tahun Penjara
Ilustrasi berita: Mantan Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Divonis 5 Tahun PenjaraFoto: TVRI News — Daerah

Mantan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari divonis lima tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi terkait pengaturan proyek atau fee ijon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana diberitakan TVRI News.

Sidang Pengadilan Tipikor Bengkulu, Selasa, dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Pramono. Dalam putusannya, majelis menyatakan Fikri terbukti melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Fikri juga dijatuhi denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan serta pencabutan hak politik lima tahun setelah pidana pokok selesai.

Dalam perkara yang sama, mantan Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong Harry Eko Purnomo divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Vonis Fikri sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK; penasihat hukum Fikri, Dian Ozhari, menilai pembelaan dan sikap kooperatif belum dipertimbangkan. Jaksa dan penasihat hukum kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Mekanisme Fee Ijon dalam Proyek Daerah

Fee ijon dalam perkara proyek daerah biasanya dipahami sebagai imbalan yang dibicarakan atau diberikan di muka kepada pihak yang berwenang mengatur pekerjaan. Istilah ini berbeda dari belanja resmi yang tercatat dalam anggaran. Dalam konteks pengadaan, praktik semacam itu dapat mengubah arah keputusan: siapa yang mengerjakan, berapa nilai paket, serta kapan pekerjaan dimulai. Karena itu, perkara yang melibatkan pengaturan proyek sering menyentuh inti kewenangan kepala daerah dan kepala dinas teknis. Di luar istilah hukum, praktik ini dapat membuat kontraktor yang tidak memberi imbalan tersingkir dari persaingan.

Rejang Lebong adalah kabupaten di Provinsi Bengkulu yang pembangunan infrastrukturnya bertumpu pada dinas teknis seperti pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman. Jabatan kepala dinas tersebut berada di posisi yang rawan dalam perkara proyek karena menangani perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan. Ketika penyidikan menyangkut suap dan gratifikasi, peran kepala daerah serta kepala dinas menjadi penting untuk melihat apakah keputusan dilakukan secara wajar atau atas imbalan tertentu. Karena itu, keterangan saksi dari pelaksana proyek dan pejabat pengadaan sering menjadi bagian penting dalam pembuktian.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu menjadi tempat pemeriksaan perkara ini. Perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi biasanya melibatkan dugaan penyalahgunaan kewenangan, penerimaan hadiah, atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan. Dalam tahap persidangan, majelis hakim menilai alat bukti, keterangan saksi, dan pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana pokok serta pidana tambahan. Penuntut umum juga dapat menghadirkan bukti transfer, dokumen proyek, atau catatan penerimaan yang dikaitkan dengan jabatan.

Pencabutan hak politik merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan setelah pidana pokok selesai. Jika putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, aturan tersebut dapat membatasi hak seseorang untuk dipilih atau menempati jabatan publik pada periode tertentu. Namun selama jaksa dan penasihat hukum menyatakan pikir-pikir, putusan tersebut belum pasti menjadi keadaan hukum final, sehingga langkah banding atau penerimaan putusan masih mungkin terjadi dan berdampak pada karier politik yang bersangkutan. Pencabutan hak politik juga dapat memengaruhi rencana politik lokal, termasuk kemungkinan mengikuti pemilihan kepala daerah pada masa mendatang.

Dampak Putusan bagi Pelayanan Publik Rejang Lebong

Bagi pembaca di daerah, perkara seperti ini bukan hanya soal nama pejabat yang duduk di kursi terdakwa. Putusan pengadilan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses pengadaan, terutama ketika proyek jalan, irigasi, rumah, atau fasilitas umum dibiayai anggaran daerah. Jika pengaturan proyek benar-benar dijalankan melalui imbalan di muka, masyarakat berpotensi menerima pekerjaan dengan mutu, harga, atau waktu yang tidak sesuai kebutuhan. Mutu yang buruk dapat berujung pada perbaikan berulang, pemborosan anggaran, dan penurunan akses warga terhadap fasilitas dasar.

Dampak lain yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan jabatan. Pencabutan hak politik, apabila putusan berkekuatan hukum tetap, dapat menutup jalan seseorang untuk dipilih atau menduduki jabatan publik selama waktu yang ditetapkan. Bagi pemerintah daerah, perkara ini juga menjadi pengingat bahwa kewenangan kepala dinas teknis harus disertai pengawasan, dokumentasi, dan mekanisme pelaporan yang jelas. Pembaca dapat mengikuti apakah jaksa atau terdakwa mengajukan banding, karena langkah itu menentukan apakah vonis lima tahun dan empat tahun menjadi final. Selain itu, posisi kepala daerah dan kepala dinas yang menjadi terdakwa dapat memengaruhi fokus birokrasi selama proses hukum berlangsung.

Untuk warga, hal yang paling praktis adalah memastikan informasi proyek tersedia, kanal pengaduan dapat diakses, dan hasil pekerjaan dapat diperiksa sebelum pembayaran penuh dilakukan. Dengan begitu, pengawasan publik tidak berhenti pada pemberitaan, tetapi masuk ke mekanisme yang lebih konkret.

Berita terkait

Tag:Harry Eko PurnomoKPKMuhammad Fikri ThobariPencabutan Hak PolitikRejang Lebong

Berita Terkait