Lompat ke konten utama
Korupsi

Kejagung Periksa 5 Saksi Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel PT CNI

Kejaksaan Agung memeriksa lima saksi dari ESDM, PT CNI, dan Sucofindo dalam penyidikan korupsi tata kelola nikel yang merugikan negara Rp401 miliar.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Kejagung Periksa 5 Saksi Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel PT CNI
Ilustrasi berita: Kejagung Periksa 5 Saksi Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel PT CNIFoto: TVRI News — Hukum (Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna. [Foto: TVRINews/HO-Kejagung])

Tim penyidik Kejaksaan Agung memeriksa lima saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel PT Citra Lampia Mandiri (PT CNI) pada Kamis, 12 November 2026. Pemeriksaan berlangsung di Gedung JAM PIDSUS, Jakarta, untuk memperkuat berkas perkara yang ditaksir merugikan negara Rp401,65 miliar.

Menurut laporan TVRI News, kelima saksi berasal dari tiga institusi berbeda: tiga pegawai Kementerian ESDM berinisial IPA, YS, dan YB; satu orang dari PT CNI berinisial AW; serta satu perwakilan PT Sucofindo berinisial SH. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyatakan keterangan mereka dibutuhkan guna melengkapi berkas perkara.

Penyidik menduga PT CNI, pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terintegrasi di Kolaka, Sulawesi Tenggara, mengekspor nikel pada 2017–2019 tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Untuk memuluskan ekspor, perusahaan diduga meminta Kepala Unit Sucofindo Kendari NRH menerbitkan dokumen uji kadar yang tidak sesuai kenyataan. Dokumen fiktif itu lalu dipakai sebagai syarat kelengkapan ekspor.

TVRI News memberitakan Sekjen ESDM 2013–2017 MT dan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral BS diduga memenuhi permintaan PT CNI tanpa RKAB. Di Sulawesi Tenggara, pejabat MRI dan NR disebut diminta mengabaikan verifikasi dokumen RKB. BPKP menghitung kerugian negara Rp401,65 miliar.

DMO dan RKAB dalam Tata Kelola Nikel

Domestic Market Obligation adalah kewajiban penambang untuk menjual sebagian produksinya ke pasar dalam negeri sebelum boleh mengekspor. Aturan ini menjadi tulang punggung kebijakan hilirisasi mineral Indonesia yang digaungkan sejak era Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya ganda: memastikan pasokan bahan baku bagi smelter domestik dan menahan laju ekspor bahan mentah agar nilai tambah tercipta di dalam negeri. Dalam kasus nikel, DMO biasanya ditetapkan sebagai persentase tertentu dari total produksi yang wajib diserap industri pengolahan lokal.

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB adalah dokumen yang memuat jadwal produksi, anggaran, dan rencana reklamasi penambang selama satu tahun. Tanpa RKAB yang disetujui, penambang tidak memperoleh rekomendasi ekspor. Di sinilah celah yang disorot penyidik Kejagung: dokumen ekspor PT CNI diduga terbit padahal RKAB-nya belum ada. Verifikasi atas RKAB dilakukan berlapis, dari Ditjen Mineral dan Batubara di tingkat pusat hingga Dinas ESDM di tingkat provinsi, sehingga manipulasi di satu titik bisa membuka jalan bagi pelanggaran di titik lain.

Sucofindo, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang inspeksi dan sertifikasi, kerap menjadi pihak ketiga yang menerbitkan laporan pengujian kadar mineral. Dokumen ini dipakai sebagai bukti bahwa nikel yang akan diekspor memenuhi spesifikasi teknis tertentu. Ketika laporan uji kadar direkayasa, rantai pengawasan kehilangan mata rantai terakhirnya. Kasus serupa pernah menyeret lembaga inspeksi dalam skandal ekspor komoditas lain, menandakan bahwa integritas pihak ketiga menjadi titik lemah sistemik yang berulang.

Dari sisi penegakan hukum, perkara tata kelola nikel ini menambah daftar panjang kasus korupsi sektor mineral dan batubara yang ditangani JAM PIDSUS. Beberapa tahun terakhir, penyidik pidana khusus Kejagung menangani perkara izin tambang di Kalimantan Timur, Sumatera, dan Sulawesi. Pola yang berulang melibatkan pemalsuan dokumen perizinan, suap kepada pejabat pemberi rekomendasi, dan kerugian negara yang dihitung oleh BPKP. Pemeriksaan saksi seperti yang berlangsung pada 12 November 2026 merupakan tahap melengkapi berkas sebelum penyidik menentukan apakah ada pihak yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka.

Dampak bagi Hilirisasi dan Harga Nikel

Kasus ini menyentuh langsung kebijakan hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintah. Ketika ekspor ilegal terjadi, nikel yang seharusnya masuk ke smelter domestik justru keluar sebagai bahan mentah, mengurangi pasokan bagi industri pengolahan dan menekan utilisasi pabrik. Bagi investor yang membangun smelter dengan insentif kebijakan, kepastian bahwa aturan DMO ditegakkan menjadi faktor kepercayaan. Pelanggaran yang lolos pengawasan bisa membuat komitmen jangka panjang terhadap Indonesia dipertanyakan.

Bagi masyarakat Kolaka dan sekitarnya, kasus ini menyangkut penerimaan daerah. Royalti dan pajak dari tambang nikel menjadi sumber pendapatan asli daerah serta dana bagi hasil. Ketika dokumen ekspor direkayasa, basis pengenaan pajak ikut terdistorsi, dan kerugian Rp401 miliar yang dihitung BPKP pada akhirnya menjadi uang yang tidak masuk ke kas negara maupun daerah. Penegakan hukum yang tuntas menjadi penentu apakah kerugian itu bisa dipulihkan.

Yang perlu dicermati ke depan adalah apakah pemeriksaan saksi ini berujung pada penetapan tersangka baru, serta bagaimana pengadilan memperlakukan dokumen hasil uji Sucofindo yang diduga fiktif. Bagi konsumen akhir, efeknya tidak langsung terasa pada harga baterai kendaraan listrik, tetapi kepercayaan terhadap tata kelola mineral Indonesia berpengaruh pada daya saing ekspor dan aliran investasi di sektor yang sama.

Berita terkait

Tag:Kejaksaan AgungKolakaKorupsi NikelPT CNISucofindo

Berita Terkait