Polda Sumsel Ungkap 45 Kasus Curanmor, 57 Tersangka Diamankan
Polda Sumsel bersama 17 Polres mengungkap 45 kasus curanmor dan mengamankan 57 tersangka selama 27 Oktober-7 November 2026.
Polda Sumatera Selatan bersama 17 Polres jajaran mengungkap 45 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan mengamankan 57 tersangka dalam operasi 27 Oktober hingga 7 November 2026, menurut laporan TVRI News.
Pengungkapan tersebut disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap program 100 hari Kapolri untuk memberantas kejahatan konvensional. Dalam konferensi pers di Mapolda Sumsel, Palembang, Senin, 9 November 2026, penyidik menyampaikan bahwa 38 kendaraan disita sebagai barang bukti, terdiri atas 36 sepeda motor dan dua mobil.
Dirreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol. Johannes Bangun mencatat pengungkapan melibatkan Ditreskrimum, Polrestabes Palembang, serta 16 Polres di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Kasus terbanyak dilaporkan dari Polres OKU Selatan dengan tujuh perkara.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya menegaskan komitmen pemberantasan kejahatan jalanan. “Kami berkomitmen memberantas kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat,” ujar Nandang. Para tersangka dijerat Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun.
Curanmor dan Tekanan pada Rasa Aman Warga
Curanmor kerap dipandang sebagai kejahatan konvensional karena motifnya praktis: mengambil kendaraan yang bisa segera dijual, dibongkar menjadi suku cadang, atau dipindahkan antarwilayah. Bagi pemilik, kerugian tidak hanya materi. Kendaraan sering menjadi alat utama bekerja, mengantar anak, atau mengakses layanan publik, sehingga hilangnya satu unit motor dapat mengganggu rutinitas keluarga dalam hitungan hari. Kejahatan ini juga sering memicu keresahan karena terjadi berulang di lokasi yang sama. Karena itu, kasus semacam ini sering menjadi sorotan warga di tingkat RT, kantor, dan tempat parkir umum.
Dalam konteks kepolisian, istilah kamtibmas merujuk pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Curanmor dianggap mengganggu kamtibmas karena korbannya tersebar, mulai dari rumah, tempat kerja, hingga ruang publik. Karena itu, penanganan kasus semacam ini biasanya tidak berhenti pada penangkapan tersangka, tetapi juga pada pemulihan rasa aman warga dan pengembalian barang bukti bila kendaraan dapat dilacak. Koordinasi lintas wilayah juga penting karena kendaraan bisa berpindah cepat dari satu kabupaten ke kabupaten lain.
Program prioritas awal pimpinan Polri sering menjadi kerangka kerja yang mendorong satuan wilayah menata tugas. Dalam kerangka itu, kejahatan jalanan, termasuk curanmor, biasanya diukur dari jumlah laporan polisi, kasus yang diungkap, tersangka yang diamankan, serta barang bukti yang disita. Angka-angka tersebut menjadi indikator awal, meski belum menggambarkan keseluruhan proses hukum yang masih berjalan. Karena itu, publik biasanya menunggu perkembangan penyidikan, bukan hanya konferensi pers awal.
Kegiatan rutin yang ditingkatkan, atau KRYD, menjadi salah satu cara polisi memperbanyak kehadiran petugas di titik rawan tanpa harus membentuk operasi khusus. Di sisi lain, pencegahan curanmor juga bergantung pada kebiasaan warga, seperti parkir di tempat terang, mengunci ganda, serta mencatat nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Praktik sederhana ini dapat mempercepat pelacakan ketika kendaraan hilang. Kewaspadaan warga juga membantu polisi mempersempit ruang gerak kejahatan. Pencatatan kendaraan yang rapi dapat membantu saat pengurusan klaim asuransi atau balik nama.
Yang Perlu Diperhatikan Pemilik Kendaraan
Bagi pemilik kendaraan di Indonesia, pengungkapan puluhan kasus curanmor dalam waktu singkat mengingatkan bahwa risiko pencurian tetap nyata, terutama bagi motor yang diparkir tanpa pengawasan. Jika kendaraan hilang, kerugian tidak hanya pembelian ulang, tetapi juga waktu mengurus laporan, pemblokiran dokumen, dan potensi terganggunya pekerjaan atau sekolah. Karena itu, pencegahan lebih murah dibandingkan menanggung kerugian setelah kendaraan hilang. Risiko ini juga dapat memengaruhi kepercayaan warga terhadap keamanan lingkungan.
Untuk pembaca di Sumatera Selatan, langkah yang dapat dilakukan adalah mengikuti imbauan polisi mengenai kunci ganda dan pelaporan segera ke Polres terdekat. Warga juga perlu menyimpan bukti kepemilikan, seperti BPKB dan faktur, serta mencatat nomor rangka dan mesin. Bila menemukan aktivitas mencurigakan, warga sebaiknya melapor tanpa main hakim sendiri.
Di sisi kebijakan, program prioritas awal Polri dapat menjadi penanda arah prioritas di daerah. Bagi masyarakat, yang perlu dipantau bukan hanya jumlah tersangka, tetapi juga apakah kendaraan yang disita dapat dikembalikan, apakah laporan warga ditindaklanjuti, dan apakah titik rawan mendapat pengawasan lebih rutin. Jika pengawasan menurun, warga dapat kembali merasakan keresahan meski angka penindakan terlihat tinggi.
