Kapolri Ingatkan Anggota Polri Jaga Nama Baik dan Integritas
Kapolri berziarah ke makam Hoegeng pada Hari Pahlawan dan mengajak anggota Polri menjaga kejujuran serta nama baik institusi.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengajak seluruh anggota Polri menjaga kejujuran, nama baik, dan integritas dalam menjalankan tugas. Ajakan itu disampaikan saat berziarah ke makam mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso di Taman Pemakaman Umum (TPBU) Giri Tama, Tonjong, Kabupaten Bogor, pada Hari Pahlawan, Selasa, 10 November 2026, sebagaimana diberitakan TVRI News.
Dalam kunjungan tersebut, Suyudi menyebut Hoegeng sebagai teladan bagi polisi lintas generasi. Menurut laporan TVRI News, Suyudi mencontohkan keputusan Hoegeng saat menjabat Kepala Jawatan Imigrasi: meminta istrinya, Meriyati Hoegeng, menutup toko bunga agar tidak ada pihak yang memanfaatkan jabatan. Suyudi juga menyinggung pilihan Hoegeng dimakamkan di TPBU Giri Tama, bukan Taman Makam Pahlawan, agar dekat dengan sang istri.
Suyudi menekankan bahwa kewenangan anggota Polri harus disertai tanggung jawab. Ia mengingatkan pesan Hoegeng, “Baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik,” dan menyatakan nilai integritas tidak berubah meski pimpinan Polri berganti.
Teladan Hoegeng dalam Sejarah Polri
Hoegeng Iman Santoso dikenal publik sebagai salah satu figur Polri yang lekat dengan citra jujur dan sederhana. Ia dikenal sebagai mantan Kapolri dan pernah menjabat Kepala Jawatan Imigrasi. Dalam perjalanan karier itu, cerita tentang penolakan terhadap titipan, pemberian, atau pemanfaatan jabatan sering dijadikan contoh etika pejabat. Karena itu, ziarah ke makamnya pada Hari Pahlawan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga penegasan bahwa integritas adalah warisan yang masih dibicarakan di tubuh Polri. Hal itu relevan karena Polri sering berhadapan dengan kasus yang menuntut kepercayaan publik.
Peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November berakar pada pertempuran di Surabaya tahun 1945. Momentum tersebut biasanya dipakai negara untuk menautkan kembali nilai pengabdian, keberanian, dan keteladanan dengan tugas pejabat publik. Dalam konteks Polri, pesan itu bergeser dari keberanian fisik ke keberanian moral: menjaga kewenangan agar tidak berubah menjadi alat mencari keuntungan, menekan laporan, atau melindungi kepentingan tertentu. Keberanian moral semacam itu menuntut keteladanan pimpinan, bukan hanya instruksi.
Integritas di lembaga penegak hukum juga berkaitan dengan mekanisme internal. Anggota Polri terikat pada aturan disiplin, kode etik, pengawasan oleh fungsi pengawas internal, serta pengawasan eksternal oleh lembaga negara dan masyarakat. Istilah “nama baik institusi” dalam pesan Kapolri dapat dibaca sebagai pengingat bahwa satu tindakan anggota dapat memengaruhi penilaian publik terhadap seluruh organisasi. Sebaliknya, keteladanan pimpinan juga menjadi ukuran apakah nilai yang diucapkan benar-benar dijalankan. Pengawasan itu menjadi penting karena masyarakat menilai Polri dari layanan sehari-hari.
Kisah Hoegeng meminta istrinya menutup toko bunga sering dipakai untuk menjelaskan konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul ketika jabatan publik berpotensi memengaruhi keputusan yang menguntungkan usaha pribadi keluarga atau orang dekat. Dalam birokrasi modern, hal itu biasanya dikelola dengan pelaporan harta, pemisahan urusan pribadi dari jabatan, dan pembatasan peran keluarga dalam kegiatan usaha yang terkait kewenangan.
Artinya bagi Pelayanan Publik dan Kepercayaan Masyarakat
Bagi masyarakat, pesan Kapolri di Hari Pahlawan bukan hanya soal kenangan pada seorang mantan pemimpin kepolisian. Integritas aparat berkaitan langsung dengan pengalaman warga ketika mengurus surat keterangan, izin mengemudi, paspor, atau melapor kasus. Jika anggota polisi menjaga kewenangan dengan jujur, warga dapat memperkirakan layanan yang diterima tanpa harus menanggung biaya tambahan, tekanan, atau perlakuan istimewa. Sebaliknya, satu dugaan penyalahgunaan wewenang dapat membuat orang enggan melapor dan menurunkan kepercayaan pada penegakan hukum. Kepercayaan itu juga menentukan apakah warga mau terlibat dalam pencegahan kejahatan.
Nilai “menjadi orang baik” juga memberi ukuran sederhana bagi publik dalam menilai pejabat. Masyarakat dapat melihat apakah ucapan tentang nama baik institusi diikuti pengawasan internal yang tegas, penanganan keluhan yang terbuka, serta konsistensi pejabat Polri dalam menolak konflik kepentingan. Dalam jangka panjang, teladan Hoegeng relevan karena ia menghubungkan jabatan dengan tanggung jawab: kekuasaan bukan tempat mencari keuntungan, melainkan ruang pelayanan.
Karena itu, peringatan Hari Pahlawan dapat dibaca sebagai pengingat bahwa reformasi Polri tidak cukup berhenti pada seremoni. Ia diuji setiap hari oleh interaksi antara anggota dan warga yang mencari keadilan atau layanan.
