103 Sekolah di Hulu Sungai Tengah Terima Revitalisasi Sarpras
103 SD, SMP, dan PAUD di Hulu Sungai Tengah menerima revitalisasi sarpras dari APBN 2026; Kejari mengawasi pekerjaan fisik.
Sebanyak 103 satuan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, menerima revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dari APBN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2026.
Menurut laporan TVRI News, program itu menyasar 43 SD, 11 SMP, dan 49 PAUD. Sebagian pekerjaan fisik telah mencapai 75 persen, sementara sisanya masih berjalan.
Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah memanggil 103 kepala sekolah penerima bantuan untuk mengevaluasi progres dan mencari hambatan di lapangan. Kasi Intelijen Kejari Hulu Sungai Tengah, Andris Budianto, menyebut pelaksanaan secara umum lancar. Ia mengatakan kendala hanya karena bahan material belum sampai ke sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah, Muhammad Anhar, menilai pendampingan kejaksaan membantu disiplin pelaporan dan administrasi. Ia berharap program berjalan transparan dan akuntabel.
Mengapa Revitalisasi Sarpras Jadi Prioritas
Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan bukan sekadar memperbaiki bangunan. Program ini menyentuh ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, toilet, jaringan air, listrik, pagar, serta fasilitas penunjang lain yang menentukan keselamatan dan kenyamanan belajar. Ketika kondisi fisik ruang belajar rusak, dampaknya langsung terasa pada kehadiran siswa, fokus guru, dan aktivitas sekolah yang seharusnya berjalan aman.
Dalam konteks kebijakan nasional, revitalisasi sekolah menjadi salah satu jalur anggaran pusat untuk mengurangi kesenjangan fasilitas antardaerah. Sekolah di wilayah perkotaan, pedesaan, daerah aliran sungai, dan kawasan terpencil sering menghadapi tantangan berbeda. Bahan bangunan harus dikirim dari pusat perdagangan atau kota terdekat, sementara jadwal pekerjaan fisik juga bergantung pada musim, akses jalan, serta kapasitas kontraktor lokal.
APBN yang digulirkan melalui kementerian bidang pendidikan dasar dan menengah biasanya menuntut tata kelola yang ketat. Setiap penerima bantuan perlu menyiapkan administrasi, bukti pekerjaan, spesifikasi teknis, dan laporan progres. Karena itu, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan serta mutu bangunan.
Peran kejaksaan dalam proyek pemerintah juga perlu dipahami sebagai bagian dari pencegahan. Dalam praktik pendampingan pembangunan, aparat dapat memberikan masukan hukum, mengidentifikasi risiko penyimpangan, dan mendorong disiplin pelaporan. Tujuannya bukan menggantikan fungsi dinas pendidikan atau sekolah, melainkan memastikan dana yang diterima masyarakat digunakan sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mekanisme seperti ini, kepala sekolah dan tim pengelola proyek memiliki rujukan hukum sebelum mengambil keputusan lapangan. Pencegahan semacam itu juga membantu menjaga kepercayaan orang tua, komite sekolah, dan pemerintah daerah terhadap penggunaan dana publik, serta menekan potensi temuan pemeriksaan di kemudian hari.
Dampaknya bagi Sekolah dan Orang Tua
Bagi pembaca di Indonesia, revitalisasi sarpras sekolah paling mudah dirasakan dari perbaikan ruang kelas, sanitasi, dan fasilitas belajar yang lebih aman. Siswa dapat belajar tanpa khawatir atap bocor, dinding retak, atau toilet yang tidak layak. Guru juga lebih terbantu karena ruang kerja dan media pembelajaran menjadi lebih tertata. Orang tua biasanya melihat perubahan ini dari aktivitas konstruksi di sekitar sekolah, jadwal masuk yang mungkin berubah sementara, serta meningkatnya perhatian pada keselamatan anak selama pekerjaan berlangsung.
Program seperti ini juga memengaruhi ekonomi lokal. Pekerjaan renovasi membuka ruang bagi tukang, toko bangunan, jasa angkut, dan pemasok material di sekitar daerah tujuan. Namun, manfaat itu baru terasa penuh jika belanja proyek benar-benar menggunakan rantai pasok lokal dan pembayaran tidak tertunda. Karena itu, transparansi progres dan administrasi menjadi penting agar sekolah tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga tuntas secara laporan.
Ke depan, keberhasilan pengelolaan revitalisasi dapat menjadi pertimbangan daerah untuk memperoleh alokasi program pembangunan berikutnya. Bagi orang tua dan komite sekolah, hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan fasilitas baru dirawat, tidak dialihkan untuk kegiatan di luar pendidikan, dan tetap aman bagi anak. Dengan kata lain, nilai program ini tidak berhenti pada serah terima bangunan, melainkan pada kualitas belajar yang bisa dipertahankan setelah pekerjaan selesai. Bagi masyarakat umum, program ini menjadi pengingat bahwa anggaran pendidikan bukan hanya soal gaji guru atau bantuan siswa, tetapi juga infrastruktur yang menentukan keselamatan. Jika fasilitas sekolah terawat, orang tua dapat lebih tenang, kehadiran siswa meningkat, dan kegiatan belajar tidak terus-menerus terganggu oleh cuaca atau kerusakan bangunan.
