MUI Tetapkan Rokok Elektrik Haram, Minta UU Larangan Vape
MUI menetapkan rokok elektrik haram lewat Fatwa 131/2026 dan meminta Presiden serta parlemen menyusun undang-undang pelarangan vape.
Majelis Ulama Indonesia menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram lewat Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Fatwa itu disahkan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa pada Jumat, 6 November 2026, dan dirilis di Jakarta, Senin, 9 November 2026, menurut laporan RRI dan SINDOnews. Ketetapan tersebut tidak berhenti pada pemakai, tetapi juga melarang produksi dan perdagangan rokok elektrik, serta meminta Presiden dan parlemen menyiapkan undang-undang pelarangan beserta sanksi.
RRI melaporkan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyebut vape dilarang karena berisiko bagi kesehatan, berdampak buruk pada lingkungan, dan membuka celah peredaran zat adiktif. SINDOnews memberitakan Niam menjelaskan larangan itu bertumpu pada risiko kesehatan, dampak lingkungan, dan kekhawatiran perangkat vape dipakai untuk mengedarkan atau mengonsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif.
SINDOnews menyebut dokumen fatwa ditandatangani Niam dan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub. RRI menulis naskah ketetapan ditandatangani bersama Aminuddin. SINDOnews menambahkan bahwa Ketua Umum Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapan tersebut. RRI menulis ketetapan itu mencakup seluruh mata rantai usaha, sehingga produksi dan perdagangan rokok elektrik ikut diharamkan.
Menurut RRI, MUI meminta Presiden dan parlemen menyiapkan undang-undang pelarangan vape beserta sanksi. Lembaga itu juga meminta Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Polri, dan BNN memperkuat perlindungan kesehatan, pengawasan, evaluasi izin, kebijakan fiskal, serta penindakan. MUI mengajak organisasi Islam dan pesantren mengedukasi bahaya vape bagi anak serta remaja.
Yang Sudah Diketahui: Fatwa MUI dan Vape
Fatwa yang dikeluarkan MUI bukan peraturan negara. RRI menegaskan keputusan ini bersifat keagamaan dan terutama mengikat umat yang menjadikannya rujukan moral. SINDOnews menyebut fatwa tidak serta-merta memunculkan sanksi pidana, perdata, atau administratif. Karena itu, pernyataan haram bekerja lebih dulu pada tataran keyakinan, etika, dan tekanan sosial. Dengan demikian, perbedaan antara larangan moral keagamaan dan sanksi negara perlu dipahami pembaca.
Agar berlaku umum, larangan tetap memerlukan dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia. RRI mencatat dasar itu mencakup pengawasan produk, izin usaha, cukai, sampai penindakan pidana. SINDOnews menambahkan bahwa perubahan aturan perlu melalui legislasi atau kebijakan eksekutif dan harus selaras dengan izin edar, cukai, serta pengawasan iklan. Tanpa sinkronisasi kebijakan, fatwa berisiko hanya menjadi imbauan moral.
Istilah sadd al dzariah dalam fatwa dapat dibaca sebagai pencegahan terhadap jalan menuju bahaya. RRI menyebut MUI menilai bukan hanya zat dalam vape, tetapi juga potensi modifikasi dan penyalahgunaan perangkat itu. SINDOnews menjelaskan prinsip itu menutup jalan menuju kerusakan ketika benda yang tampak netral dapat menjadi sarana perbuatan terlarang. Pendekatan ini membuat pelarangan tidak hanya menyangkut nikotin, tetapi juga keamanan publik.
Rokok elektrik menawarkan alternatif dari rokok konvensional, tetapi bukan produk tanpa risiko. SINDOnews menguraikan perangkat ini memanaskan cairan atau liquid yang biasanya mengandung nikotin, gliserin, dan perasa, lalu menghasilkan aerosol untuk dihirup. Nikotin dapat menimbulkan ketergantungan, terutama pada remaja, sementara industri vape melibatkan rantai panjang: perakit alat, pengisi cairan, penjual, sampai platform daring. Perasa buah dan kemasan menarik dapat membuat produk itu dekat dengan dunia anak. Karena itu, pelarangan yang menyentuh mata rantai usaha tidak hanya berbicara soal zat yang dihirup, tetapi juga soal distribusi, iklan, dan kebiasaan konsumsi di masyarakat.
Yang Masih Belum Jelas: Tindak Lanjut Negara
Yang masih belum jelas adalah apakah seruan kepada Presiden dan parlemen akan berubah menjadi rancangan undang-undang, aturan kementerian, atau kebijakan daerah. RRI menyoroti risiko produk berpindah ke pasar gelap atau penjualan daring jika pengawasan lemah. SINDOnews menilai jarak antara norma agama dan hukum positif perlu dicermati.
Bagi pembaca Indonesia, dampak paling langsung kemungkinan muncul pada kebiasaan sosial, terutama di lingkungan Muslim, sekolah, dan pesantren. Harga vape tidak langsung berubah karena fatwa, tetapi permintaan dapat bergeser jika komunitas memandang penggunaan vape bertentangan dengan norma agama. Pedagang dan pelaku usaha kecil perlu memantau apakah ada pembatasan distribusi, penarikan produk, atau penyesuaian iklan.
Laporan RRI dan SINDOnews tidak memuat bantahan resmi dari industri, importir, atau penjual. Karena itu, kepastian hukum bagi pemakai, pedagang, dan platform daring masih bergantung pada aturan negara yang berlaku. Orang tua perlu memperhatikan tanda ketergantungan pada anak, misalnya sering memegang perangkat, batuk, gelisah, atau menghindari aktivitas sekolah, sebagaimana disebut RRI.
