Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Diserahkan ke Bareskrim
Pemerintah menyerahkan dugaan penyadapan Presiden Prabowo ke Bareskrim Polri; dua laporan berbeda menyebut status hukum para tersangka.
Pemerintah menyerahkan penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kepada Bareskrim Polri. Menurut laporan RRI, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026, menyatakan tidak dibentuk satgas khusus; SINDOnews melaporkan penyisiran alat sadap dilakukan setelah dugaan itu dilaporkan ke polisi.
RRI memberitakan Yusril mempercayakan penyidikan kepada Polri agar profesional, transparan, dan objektif. Ia menyampaikan Presiden Prabowo menginstruksikan penegakan hukum tanpa membedakan pihak yang terlibat. Dalam pernyataan yang dikutip RRI, Yusril mengatakan, “Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional.”
SINDOnews menulis laporan tersebut memicu penyelidikan untuk mengidentifikasi keberadaan alat sadap dan pihak yang terlibat. Menurut media itu, mantan Kepala Kantor Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi disebut sebagai tersangka dugaan makar. RRI menyebut Bareskrim telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU, personel Polri yang diduga terlibat penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, dan pengusaha pada 2025–2026.
Laporan RRI menambahkan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto sebelumnya membentuk tim khusus, sementara Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada 12 November.
Yang Sudah Diketahui
Inti yang disepakati kedua laporan adalah adanya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang sudah masuk ranah hukum. RRI menulis pemerintah menyerahkan penanganannya kepada Bareskrim Polri dan tidak membentuk satgas khusus. SINDOnews menempatkan langkah itu sebagai pencegahan serta penyisiran alat sadap setelah laporan dibuat pada Senin, 9 November 2026, di Jakarta Pusat.
SINDOnews menulis Yusril menegaskan proses penyelidikan dan penyidikan tetap berjalan.
Fakta lain yang dilaporkan adalah keterlibatan personel Polri sebagai tersangka. RRI menyebut empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU, dengan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, dan pengusaha pada 2025–2026. SINDOnews memuat nama lengkap empat perwira tinggi, termasuk Listyo Sigit Prabowo, tetapi menyebut perkara yang menimpa mereka sebagai dugaan makar.
RRI juga menulis Yusril menilai dugaan intersepsi terhadap kepala negara punya dimensi hukum lebih luas daripada penyadapan biasa, sehingga perlu ditelusuri kemungkinan keterkaitan dengan tindak pidana lain.
Kedua laporan juga menyorot pengawasan politik. RRI memberitakan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus, sementara Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada 12 November. Agenda itu dilaporkan RRI. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya berjalan di ruang penyidikan, tetapi juga memasuki agenda pengawasan lembaga perwakilan.
Yang Masih Belum Jelas
Perbedaan paling mencolok adalah dasar hukum yang disematkan. SINDOnews menulis keempat orang itu disebut sebagai tersangka dugaan makar, sedangkan RRI menyebut mereka tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Kedua laporan tidak menjelaskan apakah penyidik menetapkan pasal makar sebagai bagian dari rangkaian dugaan penyadapan atau sebagai perkara terpisah; pasal yang dipakai penyidik juga belum dirinci. Karena itu, status yang dapat disimpulkan dari laporan adalah “tersangka”, bukan terdakwa atau terpidana.
Belum jelas pula apakah inisial LSP, AS, EH, dan SU dalam laporan RRI merujuk pada nama lengkap yang dimuat SINDOnews. RRI hanya menyebut “personel Polri”, sementara SINDOnews mencantumkan jabatan dan pangkat, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Tanpa pernyataan resmi yang menyatukan kedua versi, pembaca tidak dapat memastikan identitas yang dimaksud atau peran masing-masing tersangka.
Pertanyaan lain yang belum terjawab adalah hasil penyisiran alat sadap. SINDOnews menyatakan pemerintah melakukan pencegahan dan penyisiran, tetapi tidak melaporkan temuan perangkat, lokasi, atau pihak yang diduga memasangnya, termasuk apakah ada temuan digital atau fisik. RRI juga tidak merinci alat bukti yang sudah dikumpulkan penyidik. Belum ada keterangan apakah tim khusus Kapolri yang disebut RRI sama dengan satgas yang dikatakan tidak dibentuk pemerintah, dan belum ada informasi resmi mengenai jadwal pemeriksaan saksi, ahli, atau tersangka.
Yang perlu diperhatikan publik adalah menjaga proses hukum tetap berdasar fakta dan tanpa spekulasi. Kedua laporan menyebut Yusril menyerahkan penanganan kepada Polri dan menginstruksikan penegakan hukum tanpa membedakan pihak yang terlibat, tetapi tidak memuat bantahan dari para tersangka. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, semua pihak yang disebut masih harus diperlakukan sebagai tidak bersalah.
