Hulu Sungai Selatan Jadi Percontohan Ber-Aksi 2026
KPK menetapkan Hulu Sungai Selatan sebagai percontohan Ber-Aksi 2026 dengan nilai 97,85; fokus kini pada tindak lanjut audit dan pelayanan publik.
Menurut laporan KPK, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, ditetapkan sebagai salah satu Percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) 2026 setelah meraih nilai 97,85 berkategori Istimewa dalam penilaian akhir di Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kamis (5/11).
Penetapan itu mengikuti kunjungan lapangan, konfirmasi, dan pemaparan pemerintah daerah. Tim lintas lembaga yang dilibatkan mencakup Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kunto Ariawan menilai capaian tersebut sebagai hasil pembinaan ekosistem pencegahan korupsi, bukan sekadar pemenuhan indikator administratif.
Kunto menegaskan predikat itu bukan akhir, melainkan dasar untuk menerapkan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dirasakan masyarakat. Wakasatgas I Direktorat Permas KPK Firlana Ismayadin menambahkan, kategori Istimewa menuntut pembenahan nyata pada pengawasan, akses layanan publik, serta respons terhadap pengaduan warga.
Menurut laporan KPK, rekomendasi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah menuntaskan tindak lanjut hasil audit, mengintegrasikan kanal pengaduan masyarakat dengan SP4N-LAPOR!, serta memperbaiki aksesibilitas dan kepastian standar pelayanan di Mal Pelayanan Publik. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Noor menyebut daerahnya menjadi satu dari tiga kabupaten/kota terpilih dari 514 daerah setelah melewati observasi, bimbingan teknis, dan pendampingan.
Jejak Pembinaan Antikorupsi Daerah
Pemerantasan korupsi di Indonesia tidak hanya bertumpu pada penindakan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menjalankan fungsi pencegahan melalui perbaikan tata kelola pemerintah daerah, pendidikan antikorupsi, pengendalian gratifikasi, dan penguatan peran masyarakat. Pendekatan itu relevan karena korupsi di daerah sering berdimensi sistemik: perencanaan anggaran, perizinan, pengadaan, pelayanan publik, dan pengawasan internal. Penindakan tetap penting, tetapi pencegahan menentukan apakah kasus baru terus muncul.
Program percontohan antikorupsi di tingkat daerah biasanya menilai kesiapan pemerintahan lokal dalam membangun integritas. Indikatornya dapat mencakup transparansi, akuntabilitas, pengawasan, kualitas pelayanan, dan partisipasi warga. Dalam praktik, nilai tinggi tidak otomatis berarti bebas korupsi; ia menunjukkan pemenuhan indikator pada periode penilaian. Karena itu, keberlanjutan menjadi kunci: rekomendasi audit perlu ditindaklanjuti, kanal pengaduan harus hidup, dan budaya kerja perlu berubah.
Di Indonesia, pelayanan publik daerah juga terhubung dengan sistem nasional. SP4N-LAPOR! adalah kanal pengaduan masyarakat yang dikelola pemerintah untuk menghimpun aspirasi dan laporan layanan. Mal Pelayanan Publik menjadi tempat konsolidasi layanan berbagai instansi dalam satu lokasi. Keduanya sering dipakai sebagai ukuran apakah warga dapat mengakses layanan dan menyampaikan keluhan tanpa hambatan birokrasi. Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari perbaikan layanan, sebab warga dapat memantau status laporan dan melihat apakah janji layanan dipenuhi.
Desa sebagai unit pemerintahan terkecil ikut menjadi titik rawan dan titik strategis. Dana desa, bantuan sosial, perizinan lokal, dan pengelolaan aset desa membuat integritas aparat desa penting. Program desa antikorupsi secara umum menekankan transparansi anggaran, musyawarah, dan keterlibatan warga dalam pengawasan. Dalam konteks itu, pengawasan dari luar desa menjadi sama pentingnya dengan pengawasan dari dalam. Aparat pengawas daerah, lembaga negara, dan warga perlu melihat apakah keputusan kepala desa benar-benar mengikuti aturan dan kebutuhan masyarakat.
Artinya bagi Warga Daerah
Bagi pembaca di Indonesia, kabar ini bukan sekadar soal predikat. Nilai yang diraih daerah dapat menjadi penanda apakah warga akan lebih mudah memperoleh layanan, menyampaikan keluhan, dan melihat anggaran desa atau daerah digunakan sesuai aturan. Dalam kehidupan sehari-hari, korupsi lokal sering muncul sebagai biaya tambahan, antrean panjang, izin yang lambat, atau bantuan yang tidak tepat sasaran.
Keberhasilan sebuah daerah juga memberi contoh bagi pemerintah lain. Ketika kanal pengaduan diintegrasikan dengan SP4N-LAPOR!, warga dapat memantau laporan lebih terarah. Ketika Mal Pelayanan Publik diperbaiki, standar biaya, waktu, dan persyaratan layanan menjadi lebih jelas. Perubahan kecil semacam itu dapat mengurangi ruang transaksi gelap dan membuat pelayanan lebih adil.
Tetapi, pembaca perlu tetap kritis. Predikat tidak menjamin semua kasus selesai. Yang perlu diperhatikan adalah tindak lanjut rekomendasi audit, respons terhadap pengaduan, dan apakah warga di desa maupun kota benar-benar merasakan perbaikan. Tanpa itu, capaian administratif hanya menjadi papan skor, bukan perubahan tata kelola di lapangan, dan tidak mengubah pengalaman warga.
