Kejagung Geledah Enam Lokasi, Sita Rp11,795 Miliar di Dugaan Korupsi Nikel Sultra
Kejaksaan Agung menggeledah enam lokasi di Jakarta dan menyita uang tunai Rp11,795 miliar dalam penyidikan dugaan korupsi tambang nikel Sulawesi Tenggara.

Kejaksaan Agung menggeledah enam lokasi di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025, dan menyita uang tunai Rp11,795 miliar yang diduga terkait perkara itu, sebagaimana diberitakan TVRI News.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, penggeledahan dilakukan Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus bersama Tim Digital Forensik. Penyidik menemukan dokumen operasional tambang, barang bukti elektronik, serta uang tunai Rp11,2 miliar dan Rp595 juta yang disimpan di salah satu kantor.
Menurut laporan itu, penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan JAM PIDSUS. Dalam hasil sementara, seorang berinisial AK diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, termasuk PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ, yang dikendalikan melalui PT DDA bersama LEI.
Penyidik juga menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam perpanjangan IUP Eksplorasi PT BSJ dan PT KAA yang berakhir pada 2015 namun tetap diperpanjang dengan skema suspend. Ada pula dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan RKAB. Nilai kerugian negara masih dihitung auditor.
Enam lokasi itu berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, mencakup rumah, kantor perusahaan, serta kantor PT DDR di Mid Plaza dan SCBD. Kejagung menyatakan penyidikan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Penyidik juga memeriksa orang yang bekerja di perusahaan tersebut.
Tata Kelola Izin Nikel Jadi Sorotan
Kasus tambang nikel biasanya berpusat pada rantai perizinan, mulai dari wilayah izin, eksplorasi, studi kelayakan, operasi produksi, hingga pelaporan tahunan. Izin Usaha Pertambangan, atau IUP, menjadi pintu masuk karena menentukan siapa yang berhak mengelola wilayah tambang. Dalam praktik pemerintahan daerah dan pusat, keputusan teknis di sektor energi dan sumber daya mineral kerap melibatkan banyak pihak, sehingga celah pengawasan bisa muncul ketika dokumen tidak diperiksa secara konsisten.
Skema suspend perlu dipahami karena sering muncul dalam perkara tambang. Suspend bukan izin baru, melainkan penghentian sementara kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan status wilayah izin. Bila suspend dipakai berulang tanpa dasar teknis yang jelas, negara berisiko kehilangan kendali atas wilayah yang seharusnya dikembalikan. Karena itu, audit atas dokumen perizinan, keputusan dinas, dan arus transaksi menjadi bagian penting dalam penyidikan.
RKAB juga menjadi istilah kunci. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dipakai untuk menilai kelayakan kegiatan tambang dari sisi teknis, lingkungan, dan keuangan. Persetujuan RKAB yang tidak sesuai seharusnya dapat membuka jalan bagi produksi yang melawan hukum. Dalam kasus korporasi, penyidik biasanya menelusuri apakah keputusan itu dipengaruhi uang, relasi bisnis, atau struktur kepemilikan yang terselubung melalui perusahaan induk dan afiliasi.
Peran Kejaksaan Agung dalam perkara seperti ini bukan hanya menegakkan hukum pidana, tetapi juga memulihkan kerugian negara. Penghitungan kerugian biasanya menunggu auditor karena harus memisahkan nilai izin, produksi, royalti, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak. Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, semua pihak yang disebut dalam penyidikan tetap harus dipandang belum bersalah. Penelusuran aset dan transaksi elektronik kini menjadi bagian rutin karena jejak uang sering berpindah melalui rekening perusahaan dan perangkat digital.
Yang Perlu Dipantau Pembaca
Bagi pembaca Indonesia, perkara ini relevan karena nikel bukan sekadar komoditas ekspor. Nikel menjadi bahan baku stainless steel, baterai kendaraan listrik, dan industri hilir yang menyerap tenaga kerja. Ketika tata kelola izin tambang dipersoalkan, publik berwenang menuntut agar penerimaan negara, keselamatan lingkungan, dan kepastian berusaha tidak dikorbankan oleh praktik melawan hukum.
Dampak langsung pada harga nikel atau royalti belum dapat dipastikan selama penyidikan berjalan. Namun, kasus seperti ini dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap proses perizinan, terutama bila perusahaan afiliasi ikut diperiksa. Pembaca perlu memantau tiga hal: hasil audit kerugian negara, penetapan tersangka jika ada, dan langkah penyitaan aset untuk pemulihan keuangan negara.
Di tingkat lokal, pengawasan izin tambang juga menyentuh warga sekitar. Aktivitas nikel yang tidak tertib dapat memicu konflik lahan, pencemaran, dan risiko keselamatan kerja. Karena itu, penegakan hukum yang transparan penting agar masyarakat tidak hanya menerima dampak lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat dari penerimaan negara. Publik dapat mengikuti perkembangan melalui keterangan resmi penyidik, bukan spekulasi media sosial.



