Lompat ke konten utama
Hukum

Jaksa Kejari Surabaya Dibebastugaskan Sementara usai Dugaan Perselingkuhan dan KDRT

Kejari Surabaya membebastugaskan sementara Jaksa Deddy Arisandi dari penanganan perkara setelah isu dugaan perselingkuhan dan KDRT viral.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Jaksa Kejari Surabaya Dibebastugaskan Sementara usai Dugaan Perselingkuhan dan KDRT
Ilustrasi berita: Jaksa Kejari Surabaya Dibebastugaskan Sementara usai Dugaan Perselingkuhan dan KDRTFoto: TVRI News — Daerah

Kejaksaan Negeri Surabaya sementara tidak lagi menugaskan Jaksa Deddy Arisandi untuk menangani perkara, Minggu, 15 November 2026, setelah isu dugaan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyeret namanya ke sorotan publik.

Menurut laporan TVRI News, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Tri Anggoro Mukti menyatakan langkah itu diambil untuk menjaga objektivitas penegakan hukum dan memastikan perkara tetap berjalan profesional.

Kejari Surabaya menyebut klarifikasi internal telah dilakukan terhadap Deddy sebelum pembebastugasan sementara, sebagaimana tertuang dalam keterangan pers tertanggal 15 November 2026. Sorotan bermula dari unggahan akun TikTok Bangpena Media Center pada 13 November 2026 yang mengaitkan Deddy dengan dugaan isu pribadi tersebut.

Deddy adalah jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby dengan terdakwa Erica Natasha Risakotta, yang dituntut tiga tahun enam bulan penjara pada sidang 10 November 2026. Melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya Yogi Aryanto, Tri Anggoro Mukti menegaskan, “Kami tidak akan menoleransi segala bentuk perbuatan tercela.”

Kejari meminta publik mengawal persidangan agar tidak terpengaruh polemik dan membuka jalur pengaduan resmi.

Etika Jaksa dan Batas Kasus Pribadi

Di Indonesia, jaksa bukan sekadar pejabat administratif, melainkan aparat penegak hukum yang memegang kewenangan penting dalam proses pidana. Karena posisinya menentukan arah penuntutan, perilaku jaksa diawasi melalui kode etik, tata perilaku, dan mekanisme disiplin internal. Sorotan terhadap kehidupan pribadi seorang jaksa dapat memicu pemeriksaan etik, meskipun tidak selalu berarti ada pelanggaran pidana. Di struktur kejaksaan, pengawasan berjenjang memungkinkan kepala kejaksaan mengambil langkah sementara sebelum ada kesimpulan akhir yang mengikat secara administratif.

Pembebastugasan sementara biasanya dipahami sebagai langkah pengamanan proses, bukan vonis. Tujuannya mencegah konflik kepentingan, menjaga objektivitas, dan memberi ruang bagi atasan untuk mengklarifikasi laporan. Dalam sistem hukum, seseorang yang belum diputus bersalah oleh pengadilan tetap harus diperlakukan sebagai tidak bersalah. Karena itu, istilah “dugaan” menjadi penting agar publik tidak menilai jaksa atau terdakwa secara sepihak. Langkah ini juga sering dipakai ketika laporan belum memiliki bukti yang cukup untuk menjatuhkan hukuman, tetapi sudah menimbulkan pertanyaan publik yang serius.

Isu pribadi dan perkara pidana juga perlu dipisahkan. Perselingkuhan pada umumnya masuk ranah moral, rumah tangga, dan etik, sedangkan kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi tindak pidana bila memenuhi unsur undang-undang yang berlaku. Keduanya bisa beririsan ketika pelakunya adalah penegak hukum, sebab publik menilai bahwa orang yang menuntut perkara harus lebih dahulu menjaga integritas. Namun penilaian itu tetap menunggu hasil pemeriksaan resmi.

Peran media sosial mengubah cara kasus etik muncul ke permukaan. Unggahan singkat dapat memicu perhatian nasional sebelum klarifikasi internal selesai. Kondisi ini menuntut institusi penegak hukum bergerak cepat, tetapi tetap proporsional: memeriksa laporan, melindungi hak terdakwa dalam perkara yang sedang berjalan, dan membuka kanal pengaduan bagi pihak yang merasa dirugikan. Tanpa jalur resmi, polemik mudah berkembang menjadi penghakiman massal. Institusi yang cepat merespons berpeluang meredam spekulasi, asalkan tetap membuka temuan secara transparan dan terukur.

Yang Perlu Diperhatikan Publik

Bagi pembaca di Indonesia, kasus seperti ini lebih menyentuh kepercayaan terhadap penegakan hukum daripada harga atau kebijakan rutin yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Ketika jaksa menangani perkara publik, masyarakat berhak menilai apakah proses berjalan bersih. Pembebastugasan sementara memberi sinyal bahwa institusi tidak mengabaikan sorotan, tetapi juga tidak menghukum sebelum ada hasil pemeriksaan.

Dampak praktisnya terlihat pada cara publik menyikapi informasi viral. Isu perselingkuhan dan KDRT dapat cepat memicu emosi, tetapi status hukum seseorang hanya berubah melalui proses resmi. Bagi pihak yang merasa dirugikan, jalur pengaduan menjadi penting agar keluhan diuji dengan bukti. Bagi terdakwa dalam perkara yang sedang berjalan, hak atas proses yang adil tetap harus dijaga di ruang sidang.

Ke depan, yang perlu dicermati adalah apakah klarifikasi internal menghasilkan sanksi etik, apakah laporan pidana ditindaklanjuti, dan apakah persidangan tetap berjalan tanpa tekanan opini. Publik dapat mengawasi, tetapi sebaiknya membedakan antara dugaan, pemeriksaan, dan putusan secara jelas. Sikap itu menjaga agar keadilan tidak berubah menjadi polemik yang berkepanjangan.

Berita terkait

Tag:Deddy ArisandiKDRTKejari SurabayaPembebastugasan JaksaTri Anggoro Mukti

Berita Terkait