Lompat ke konten utama
Pemilu dan Pilkada

Hendri Satrio Sebut Tiga Nama Cawapres Pengganti Gibran

Menurut Jateng Pos, Hendri Satrio menyebut tiga nama calon wapres pengganti Gibran dari jalur profesional.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Hendri Satrio Sebut Tiga Nama Cawapres Pengganti Gibran
Ilustrasi berita: Hendri Satrio Sebut Tiga Nama Cawapres Pengganti GibranFoto: Jateng Pos

Dalam sesi dialog di CNN Indonesia, Jakarta, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menyebut tiga nama dari jalur profesional sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, yaitu Rosan Perkasa Roeslani, Sultan Baktiar Najamudin, dan Andi Amran Sulaiman, menurut laporan Jateng Pos.

Menurut laporan Jateng Pos, tiga nama jalur profesional itu adalah Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi; Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI; serta Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian RI.

Sebagaimana diberitakan Jateng Pos, Hendri memetakan tiga kluster calon wakil presiden: Partai Gerindra dan koalisinya, partai non-koalisi, serta kelompok profesional atau masyarakat sipil yang mencakup para menteri. Pada kluster partai, ia menyebut nama Sufmi Dasco Ahmad, Sugiyono, dan Prasetyo Hadi.

Hendri menilai figur dari Partai Gerindra relatif aman karena tidak memicu resistensi partai lain. Ia juga mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak memilih wakil dari militer, sebab presiden sudah berlatar belakang militer dan wapres sebaiknya sipil.

Dalam diskusi itu, ia menyampaikan satu pesan, “Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, jangan dari militer lagi.”

Hendri menyebut tiga kriteria cawapres pengganti: satu visi dengan presiden, tidak berambisi maju pada 2029, mampu memperkuat koalisi dan posisi presiden selama tiga tahun, serta cakap secara administratif. Ia menilai paradoks pembangunan terjadi ketika pemerintahan bekerja, tetapi kepuasan publik dan elektabilitas menurun.

Aturan Main Pengisian Wakil Presiden

Wacana calon wakil presiden pengganti perlu dibaca sebagai bagian dari diskusi politik, bukan sebagai pengumuman resmi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih sebagai satu pasangan pada pemilu. Karena itu, istilah “pengganti” biasanya muncul ketika ada spekulasi kekosongan jabatan, reshuffle politik, atau kebutuhan membangun koalisi yang lebih stabil.

Secara konstitusional, kekosongan jabatan wakil presiden diatur dengan mekanisme khusus. Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada DPR, lalu DPR memilih salah satunya dalam batas waktu yang ditetapkan. Mekanisme ini berbeda dari pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, sehingga prosesnya sangat bergantung pada komposisi kekuatan di parlemen.

Penyebutan nama dari jalur profesional juga mencerminkan kebiasaan politik Indonesia untuk menyeimbangkan latar belakang pasangan pemimpin. Menteri, ketua lembaga negara, atau tokoh birokrasi sering dianggap memiliki modal administratif dan akses ke kebijakan. Namun, nama yang beredar dalam forum diskusi tidak otomatis memiliki tiket politik, karena pencalonan tetap menuntut persetujuan partai, koalisi, dan lembaga yang berwenang.

Perbedaan kluster partai dan non partai juga penting. Partai biasanya mengutamakan loyalitas, jumlah kursi, dan pembagian jabatan, sementara jalur profesional sering dipromosikan sebagai penanda kompetensi, citra teknokratis, atau daya terima pasar. Dalam praktik, kedua jalur itu tidak selalu terpisah karena menteri bisa berasal dari partai, sedangkan ketua lembaga negara bisa dekat dengan kekuatan politik tertentu.

DPD RI, misalnya, adalah lembaga yang mewakili kepentingan daerah, tetapi kewenangannya lebih terbatas dibanding DPR dalam proses legislasi. Karena itu, nama ketua DPD dapat dibaca sebagai simbol representasi wilayah dan etika kelembagaan, bukan otomatis sebagai calon dengan dukungan parlemen yang besar. Dengan demikian, nama kuat di ruang publik belum tentu sekuat nama di meja perundingan.

Dampak Wacana bagi Publik

Bagi pembaca Indonesia, wacana calon wakil presiden pengganti relevan karena jabatan itu dapat memengaruhi arah kebijakan, komunikasi pemerintah, dan stabilitas koalisi. Jika figur yang disebut berasal dari kementerian investasi atau pertanian, publik dapat menanti sinyal kebijakan hilirisasi, pangan, dan iklim usaha. Namun, selama belum ada proses resmi, pembaca perlu menahan diri dari menyimpulkan bahwa nama tertentu pasti menduduki jabatan itu.

Isu lain yang lebih dekat dengan keseharian adalah komunikasi pemerintahan. Ketika pembangunan berjalan tetapi kepuasan publik menurun, warga sering menilai kebijakan dari kemudahan informasi, konsistensi pesan, dan kemampuan pejabat menjelaskan dampak ekonomi. Wakil presiden yang dianggap cakap berkomunikasi dapat membantu menjelaskan program, meredam kesalahpahaman, dan menjaga kepercayaan pasar.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah wacana ini berubah menjadi usulan resmi, apakah partai-partai koalisi sepakat, dan apakah mekanisme konstitusional dijalankan. Tanpa kejelasan itu, nama-nama yang beredar lebih tepat dibaca sebagai opini pengamat, bukan sebagai keputusan politik. Hal ini penting agar publik tidak tergesa menilai.

Berita terkait

Tag:Andi Amran SulaimanGibran Rakabuming RakaHendri SatrioRosan Perkasa RoeslaniSultan Baktiar Najamudin

Berita Terkait