Lompat ke konten utama
Parlemen

Ferry Juliantono Ajak Ormas Islam Bersatu Lawan Oligarki

Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono mengajak ormas Islam bersatu menghadapi oligarki, menjelang Aksi Rakyat Bela Indonesia.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Ferry Juliantono Ajak Ormas Islam Bersatu Lawan Oligarki
Ilustrasi berita: Ferry Juliantono Ajak Ormas Islam Bersatu Lawan OligarkiFoto: SINDOnews — Nasional

Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Ferry Juliantono menyerukan persatuan organisasi kemasyarakatan Islam untuk menghadapi oligarki yang dianggap menggerus keuangan negara. Seruan itu muncul dalam pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah ormas Islam di Jakarta, Kamis, sebagaimana dilaporkan SINDOnews, menjelang Aksi Rakyat Bela Indonesia di Tugu Proklamasi pada Minggu 15 November 2026.

Ferry menilai dominasi kekuatan ekonomi tertentu menimbulkan ketimpangan penguasaan sumber daya. Ia juga menyinggung dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing yang mengalihkan keuntungan serta menempatkan aset di luar negeri, termasuk Singapura.

Menurut dia, penataan korporasi, efisiensi BUMN, dan penghidupan kembali koperasi sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menyebut langkah pemerintah Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

“Ini memang momentum untuk kita menyatukan pikiran,” kata Ferry.

Jejak Ormas Islam dalam Ekonomi Publik

Syarikat Islam memiliki akar historis sebagai organisasi yang dekat dengan kegiatan dagang dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam peta ormas Islam Indonesia, organisasi semacam ini biasanya menjalankan peran sosial, pendidikan, dan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang musyawarah ketika isu kebijakan ekonomi dianggap menyentuh kepentingan rakyat banyak. Karena itu, ajakan bersatu yang disampaikan Ferry tidak berdiri sebagai pernyataan politik biasa; ia memuat harapan agar kekuatan keagamaan tidak hanya hadir di mimbar, tetapi juga ikut mengawasi arah ekonomi nasional.

Majelis Ulama Indonesia, yang menjadi tuan rumah pertemuan itu, dikenal sebagai lembaga nonpemerintah yang memberi nasihat keagamaan dan sosial kepada umat serta pemerintah. Dalam isu ekonomi, posisi MUI sering menjadi penanda bahwa sebuah pernyataan keagamaan ingin dibaca sebagai seruan moral, bukan sekadar agenda politik praktis. Kombinasi antara Syarikat Islam, MUI, dan sejumlah ormas Islam lain memperlihatkan pola lama dalam kehidupan publik Indonesia: kelompok keagamaan masuk ke ruang kebijakan ketika ada persepsi bahwa negara perlu diingatkan pada amanat konstitusi. Seruan moral semacam ini dapat menjadi jembatan antara aspirasi umat dan proses kebijakan formal.

Istilah oligarki yang dipakai Ferry perlu dibaca dalam konteks ekonomi-politik. Secara umum, oligarki merujuk pada pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir kelompok yang mampu memengaruhi kebijakan, regulasi, atau akses sumber daya. Praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing termasuk isu teknis yang sering muncul dalam diskusi perpajakan dan perdagangan internasional. Under-invoicing biasanya berkaitan dengan pelaporan nilai barang di bawah harga sebenarnya, sedangkan transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antarperusahaan terkait untuk menggeser laba ke yurisdiksi yang lebih menguntungkan secara pajak. Kedua istilah itu biasanya ditangani otoritas pajak, bea cukai, dan penyidik, dengan bukti yang harus diuji di forum resmi.

Pasal 33 UUD 1945 menjadi rujukan yang sering dipakai dalam perdebatan semacam ini. Pasal tersebut menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan memberi peran negara pada cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak. Dalam kerangka itu, koperasi, BUMN, dan korporasi swasta tidak selalu diposisikan sebagai lawan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang harus diarahkan pada tujuan kesejahteraan. Karena itu, kritik terhadap oligarki menuntut mekanisme pengawasan yang konkret, bukan hanya pernyataan moral.

Kaitannya dengan Pengawasan Parlemen

Bagi pembaca Indonesia, pernyataan ini menyentuh isu yang berdampak pada anggaran negara dan layanan publik. Jika praktik penghindaran pajak atau pengalihan keuntungan benar-benar terjadi dalam skala besar, penerimaan negara dapat tergerus. Kekurangan penerimaan itu pada akhirnya dapat memengaruhi ruang fiskal untuk subsidi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Namun, dari laporan SINDOnews belum ada angka kerugian atau bukti spesifik yang dirinci, sehingga pembaca perlu memisahkan antara dugaan, pernyataan, dan temuan resmi. Pembaca juga perlu melihat apakah ada temuan dari lembaga resmi, karena tuduhan tanpa bukti dapat menjadi gaduh tanpa perbaikan kebijakan.

Di sisi lain, ajakan ormas Islam ini dapat dibaca sebagai tekanan sosial terhadap parlemen dan pemerintah. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga isu kedaulatan ekonomi, BUMN, koperasi, serta kepatuhan pajak seharusnya mendapat ruang pembahasan yang jelas. Yang perlu dicermati ke depan adalah apakah seruan tersebut ditindaklanjuti dengan kajian, rekomendasi kebijakan, atau hanya berhenti sebagai pernyataan menjelang aksi jalanan. Bagi publik, ukuran paling sederhana adalah apakah kebijakan yang dihasilkan benar-benar memperluas akses ekonomi, bukan hanya memperbesar konsentrasi kekuatan. Di luar parlemen, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan koperasi dapat membuktikan apakah iklim ekonomi menjadi lebih adil bagi warga. Ini penting agar aksi tidak kehilangan pijakan.

Berita terkait

Tag:Ferry JuliantonoMUIoligarkiormas IslamSyarikat Islam

Berita Terkait