Bursa Cawapres, Prof Lely: Sultan Paket Lengkap Dampingi Prabowo
Pakar komunikasi politik menilai Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin layak jadi cawapres mendampingi Prabowo.

Nama Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin kembali disebut sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran. Penilaian itu disampaikan Pakar Komunikasi Politik LSPR Institute, Prof. Dr. Dra. Lely Arrianie, M.Si., kepada Jateng Pos, Senin 16 November 2026. Menurut dia, Sultan merupakan paket lengkap bila Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang netral, berpengalaman di pemerintahan, dan memahami daerah.
Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada Kamis, 12 November 2026, setelah muncul tekanan politik terkait isu keabsahan ijazah pencalonannya. Dengan kekosongan itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, terhitung sejak MPR menjadwalkan sidang. MPR kemudian punya waktu 60 hari untuk memilih salah satu nama guna mendampingi Prabowo.
Lely menilai posisi wakil presiden ke depan perlu diisi figur yang tidak bergantung pada mesin partai, tetapi punya rekam jejak pemerintahan. Ia menyebut Sultan berpengalaman sebagai anggota DPD RI, pernah menjadi wakil gubernur, dan kini memimpin lembaga yang menampung aspirasi daerah. Menurut laporan Jateng Pos, ia juga melihat nama Sufmi Dasco masih berpeluang karena kedekatannya dengan Prabowo, meski kombinasi partai dan profesional daerah lebih berwarna.
Adapun nama Puan Maharani, menurut Lely, menghadapi tantangan lebih besar karena belum tentu diterima seluruh partai koalisi. Ia menegaskan pilihan akhir tetap berada di tangan presiden.
Peran DPD dalam Suksesi Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga yang mewakili aspirasi provinsi di tingkat nasional. Anggotanya dipilih dari jalur perorangan, bukan partai politik, sehingga sering dipandang sebagai jalur karier yang relatif netral secara partisan. Dalam struktur MPR, DPD ikut menjadi bagian dari lembaga yang berwenang memilih wakil presiden ketika jabatan itu kosong dan dua nama diajukan presiden.
Secara konstitusional, MPR bertugas memilih salah satu dari dua calon wakil presiden yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan dalam masa jabatan. Aturan ini lahir dari amandemen UUD 1945 yang ingin memberi kepastian suksesi tanpa memicu ketidakstabilan pemerintahan. Dalam sistem presidensial, presiden dan wakil presiden dipilih sebagai satu pasangan, sehingga pengisian jabatan di tengah jalan menuntut pertimbangan politik, hukum, dan legitimasi sekaligus. Karena itu, bursa calon wakil presiden bukan hanya urusan koalisi, tetapi juga menyangkut legitimasi lembaga negara dan mekanisme pergantian jabatan.
DPD RI juga memiliki kewenangan terbatas dalam legislasi daerah. Lembaga ini dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan serta pemekaran daerah, dan sumber daya alam. Dalam praktik, peran itu membuat ketua DPD sering menjadi figur yang dianggap dekat dengan isu desentralisasi dan fiskal daerah.
Pengalaman sebagai kepala daerah atau pimpinan DPD juga penting karena wakil presiden di Indonesia tidak sekadar simbol. Jabatan itu kerap dipakai presiden untuk menjaga keseimbangan politik, mengawasi program nasional, dan menjembatani komunikasi dengan daerah. Karena itu, istilah paket lengkap dalam wacana publik biasanya merujuk pada kombinasi netralitas, pengalaman birokrasi, kedekatan dengan presiden, dan pemahaman atas persoalan daerah.
Yang Perlu Dipantau Publik Daerah
Bagi pembaca di Indonesia, bursa calon wakil presiden bukan sekadar drama istana. Pilihan Prabowo akan memengaruhi arah kebijakan yang menyentuh anggaran transfer ke daerah, program infrastruktur, dan kecepatan respons pemerintah pusat terhadap keluhan daerah. Wakil presiden yang memahami daerah dapat menjadi saluran politik yang penting ketika kepala daerah menghadapi tekanan fiskal atau perbedaan prioritas dengan kementerian.
Publik juga perlu memantau apakah calon yang diajukan benar-benar mampu menjembatani pusat dan daerah, bukan hanya menjaga keseimbangan partai. Mekanisme 14 hari bagi presiden dan 60 hari bagi MPR memberi batas waktu, tetapi kualitas pilihan tetap ditentukan oleh kemampuan calon memahami keuangan daerah, pelayanan publik, dan konflik kebijakan yang sering muncul di lapangan.
Karena itu, wacana paket lengkap sebaiknya dibaca sebagai tuntutan agar jabatan wakil presiden diisi figur yang bisa bekerja, bukan sekadar simbol. Terutama ketika pemerintah daerah menunggu kejelasan program nasional yang bergantung pada kepemimpinan eksekutif. Dampaknya paling terasa pada koordinasi program nasional, penyaluran dana daerah, dan stabilitas politik yang menopang iklim investasi serta belanja publik.



