Lompat ke konten utama
Parlemen

BKSAP DPR Dorong Langkah Nyata Hentikan Permukiman Israel

Ketua BKSAP DPR RI mendorong dunia menindaklanjuti resolusi PBB dengan langkah konkret menghentikan ekspansi permukiman ilegal Israel.

Redaksi Kanal Politik4 menit baca
Ilustrasi berita: BKSAP DPR Dorong Langkah Nyata Hentikan Permukiman Israel
Ilustrasi berita: BKSAP DPR Dorong Langkah Nyata Hentikan Permukiman IsraelFoto: TVRI News — Nasional

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyerukan negara-negara dunia mengambil langkah konkret untuk menghentikan ekspansi permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina, bukan sekadar berhenti pada resolusi dan kecaman. Seruan itu disampaikan menyusul pemungutan suara di Komite Keempat Majelis Umum PBB pada 18 November 2026 yang kembali menegaskan penolakan mayoritas anggota masyarakat internasional terhadap aktivitas permukiman Israel, sebagaimana diberitakan TVRI News.

Rancangan resolusi A/C.4/81/L.15 didukung 143 negara, ditolak 11 negara, dan 17 negara abstain. Indonesia konsisten berada di barisan pendukung penegakan hukum internasional serta perlindungan hak rakyat Palestina. Hidayat menilai hasil itu membuktikan posisi Israel dan pihak-pihak yang membelanya kian terisolasi di panggung global.

Dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 21 November 2026, Hidayat merujuk pada data lembaga internasional yang mencatat sekitar 750.000 pemukim Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Selama Juni sampai September 2026, lebih dari 8.000 unit perumahan baru telah diajukan atau disetujui, sedangkan Oktober 2026 mencatat 467 serangan pemukim, angka tertinggi sejak 2006. Ia juga menyinggung 630 serangan pemukim dalam periode pelaporan PBB, 343 warga Palestina terusir, dan 49 komunitas Palestina dipindahkan paksa sejak Januari 2023.

Hidayat mengingatkan bahwa Resolusi DK PBB Nomor 2334 Tahun 2016 menyatakan permukiman Israel tidak sah secara hukum, dan opini penasihat Mahkamah Internasional pada 19 Juli 2024 menegaskan keberadaan Israel di wilayah pendudukan sebagai tindakan tidak sah. Ia mengapresiasi negara yang mulai membatasi perdagangan produk permukiman ilegal serta menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang terlibat dalam pembangunannya.

Dasar Hukum Internasional di Balik Kecaman

Status hukum permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sudah lama menjadi perdebatan dalam hukum humaniter internasional. Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, khususnya Pasal 49, melarang kekuatan pendudukan memindahkan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang diduduki. Larangan ini menjadi landasan utama mengapa hampir seluruh negara anggota PBB, kecuali Israel dan sejumlah kecil sekutunya, memandang permukiman di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 yang diadopsi pada Desember 2016 menegaskan kembali bahwa permukiman Israel tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan hambatan serius bagi terwujudnya perdamaian. Resolusi ini lolos karena Amerika Serikat, yang selama puluhan tahun kerap memveto resolusi terkait Israel, memilih abstain. Sejak saat itu, hampir setiap pemungutan suara di Majelis Umum mengenai isu permukiman menghasilkan mayoritas dukungan yang besar, namun tanpa mekanisme penegakan yang mengikat.

Opini penasihat Mahkamah Internasional pada Juli 2024 memperkuat kerangka hukum tersebut. Dalam dokumen tersebut, ICJ menyatakan bahwa keberadaan Israel di wilayah Palestina yang diduduki bersifat tidak sah dan bahwa Israel wajib menghentikan aktivitas permukiman serta melakukan reparasi atas kerugian yang ditimbulkan. Meskipun opini penasihat tidak memiliki kekuatan mengikat seperti putusan sengketa antarnegara, ia menjadi rujukan otoritatif bagi pengadilan nasional, parlemen, dan lembaga internasional dalam menilai legalitas kebijakan suatu negara.

Posisi Indonesia terhadap isu ini relatif konsisten sejak kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dalam praktik diplomasi, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara rutin menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di berbagai forum multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Gerakan Non-Blok.

Makna bagi Diplomasi dan Publik Indonesia

Bagi pembaca di Indonesia, perkembangan di Komite Keempat Majelis Umum bukan sekadar berita dari forum internasional yang jauh. Isu Palestina memiliki daya pikat emosional yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia, dan pernyataan wakil rakyat di parlemen sering kali memengaruhi arah opini publik serta tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Ketika Hidayat Nur Wahid menyebut perjuangan Palestina sebagai amanat konstitusi, ia mengaitkan kebijakan luar negeri dengan nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kolektif warga.

Dari sisi kebijakan, langkah-langkah konkret yang didorong BKSAP DPR, seperti pembatasan perdagangan produk permukiman ilegal dan sanksi terhadap pihak yang terlibat, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kementerian terkait dalam menyusun pedoman perdagangan dan hubungan luar negeri. Meskipun Indonesia bukan mitra dagang utama Israel, posisi moral dan politik di forum parlemen seperti IPU dan PUIC memengaruhi bagaimana Indonesia dipandang oleh negara-negara Muslim lainnya serta bagaimana Indonesia dapat membangun konsensus regional.

Yang perlu dicermati ke depan adalah apakah mayoritas 143 suara di Majelis Umum akan diterjemahkan menjadi tindakan yang memiliki konsekuensi nyata, atau tetap menjadi pernyataan politik tahunan tanpa mekanisme penegakan. Bagi Indonesia, konsistensi menyuarakan isu Palestina di parlemen internasional juga menjadi ujian kredibilitas diplomasi: apakah negara mampu mengubah simpati menjadi tekanan yang berarti bagi pihak yang melanggar hukum internasional.

Berita terkait

Tag:BKSAP DPRHidayat Nur WahidMajelis Umum PBBPalestinaPermukiman Israel

Berita Terkait