Revisi UU Pertahanan Negara Ditargetkan Rampung Awal 2027
Yusril Ihza Mahendra dan Sjafrie Sjamsoeddin membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara yang ditargetkan diajukan awal 2027.

Menurut laporan TVRI News, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat, 20 November 2026, untuk membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara.
Pertemuan itu membahas perubahan UU Nomor 3 Tahun 2002 yang selama ini menjadi payung kebijakan pertahanan negara. Yusril menyatakan siap membantu penyiapan rancangan undang-undang tersebut agar dapat diajukan pada awal 2027.
Seperti disampaikan Yusril kepada TVRI News, revisi diperlukan karena regulasi itu sudah berlaku sekitar seperempat abad. Ia menyebut perubahan lingkungan strategis, teknologi militer, dan ancaman siber sebagai alasan pembaruan.
Namun, pembahasan teknis di DPR akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas masing-masing.
Kerangka Hukum Pertahanan yang Perlu Diselaraskan
UU Pertahanan Negara merupakan salah satu pilar hukum yang mengatur kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan pertahanan oleh negara. Dalam praktik ketatanegaraan, undang-undang ini menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menyusun arah organisasi pertahanan, penggunaan kekuatan, serta koordinasi antarinstansi ketika menghadapi ancaman keamanan. Karena itu, perubahan pada norma yang sudah lama berlaku sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan penyesuaian terhadap sistem hukum lain.
Seiring waktu, isu pertahanan tidak lagi hanya identik dengan ancaman militer konvensional. Pembahasan publik juga menyangkut keamanan siber, teknologi baru, kesiapan industri pertahanan, serta perlindungan sumber daya nasional. Kondisi tersebut membuat kerangka hukum pertahanan perlu dibaca bersama dengan regulasi tentang TNI, anggaran, pengadaan, dan pengelolaan ancaman nontradisional. Di titik ini, revisi UU Pertahanan Negara dapat dipahami sebagai upaya menyelaraskan beberapa lapisan aturan agar tidak saling bertabrakan. Diskusi mengenai modernisasi alat utama sistem persenjataan juga kerap menjadi bagian dari pembaruan kebijakan pertahanan, karena kemampuan tempur dan dukungan logistik harus diimbangi dengan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam proses legislasi, rancangan perubahan biasanya harus melewati harmonisasi, penyusunan naskah akademik, dan pembahasan bersama lembaga terkait. Karena menyangkut pertahanan, aspek keamanan informasi, kewenangan antarlembaga, serta mekanisme pengawasan parlemen menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Publik umumnya mencermati apakah revisi tersebut memperkuat akuntabilitas, memperjelas pembagian peran sipil dan militer, serta menyesuaikan kebijakan pertahanan dengan kebutuhan zaman tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Perubahan lingkungan strategis juga membuat istilah seperti ancaman hibrida, perang siber, dan ketahanan nasional semakin sering dipakai dalam dokumen kebijakan. Meski demikian, pembaruan regulasi tetap memerlukan dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
Artinya bagi Publik dan Kebijakan Keamanan
Bagi pembaca di Indonesia, revisi UU Pertahanan Negara tidak hanya menjadi urusan antarmenteri atau pembahasan di parlemen. Kebijakan pertahanan berkaitan dengan rasa aman warga, kesiapsiagaan menghadapi bencana nonalam, perlindungan terhadap gangguan siber, serta penggunaan sumber daya nasional ketika negara dalam keadaan darurat. Karena itu, arah perubahan regulasi dapat memengaruhi cara pemerintah mengoordinasikan lembaga, menyusun kekuatan, dan menentukan prioritas keamanan dalam negeri. Selain itu, kebijakan pertahanan juga berkaitan dengan anggaran negara yang bersumber dari pajak, sehingga transparansi dan prioritas belanja menjadi isu yang relevan bagi wajib pajak.
Yang perlu diperhatikan publik adalah proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut di DPR. Tahapan harmonisasi, masukan dari kementerian dan lembaga, serta pandangan masyarakat berpotensi membentuk isi pasal tentang kewenangan, anggaran, dan pengawasan. Jika revisi disahkan, implementasinya akan membutuhkan aturan turunan dan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, perhatian tidak cukup berhenti pada target waktu pengajuan, tetapi juga pada substansi serta akuntabilitas pelaksanaannya.
Untuk itu, pembaca dapat mengikuti perkembangan pembahasan melalui informasi resmi pemerintah dan DPR, terutama mengenai daftar inventarisasi masalah, naskah akademik, serta jadwal rapat kerja. Detail tersebut membantu menilai apakah revisi benar-benar menjawab tantangan keamanan yang terus berubah.



