Arun Desak Komisi III DPR Percepat RUU Perampasan Aset
Advokasi Rakyat untuk Nusantara meminta Komisi III DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dalam rapat dengar pendapat umum di Jakarta.

Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (Arun) meminta Komisi III DPR RI mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, menurut laporan SINDOnews, Rabu (11/11/2026). Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta.
Ketua DPP Bidang Hukum Arun Yudi Rijali Muslim menilai RUU Perampasan Aset bukan hanya penting bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat. Dalam keterangan yang dikutip SINDOnews, ia menyatakan, “RUU Perampasan Aset adalah kebutuhan rakyat.”
Arun juga mengapresiasi pengesahan UU Reforma Agraria dan mendukung penegakan hukum atas dugaan penyadapan serta makar secara transparan. Yudi mengingatkan proses hukum jangan sampai menghambat pembangunan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut masukan itu berasal dari kajian internal dan aspirasi masyarakat.
Jejak Panjang RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset bukan isu baru dalam agenda legislasi nasional. Wacana ini berkembang karena tindak pidana ekonomi, korupsi, dan pencucian uang kerap menyisakan aset yang sulit dipulihkan hanya melalui penghukuman badan. Dalam praktik hukum, pidana penjara dapat menjangkau orang yang dipidana, tetapi tidak selalu mengembalikan kekayaan yang telah dialihkan, disembunyikan, atau dilekatkan pada pihak lain.
Karena itu, perampasan aset sering dibahas sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan perlindungan kepentingan publik. Mekanisme yang dirancang dalam RUU semacam ini umumnya menuntut kejelasan objek, prosedur pembuktian, serta pengaman agar hak pemilik sah tidak dirugikan. Isu teknis yang muncul biasanya menyangkut aset milik keluarga, korporasi, pihak ketiga, dan barang yang menjadi alat bukti. Tanpa aturan yang rinci, penerapan di lapangan berpotensi menimbulkan sengketa baru.
Dalam konteks parlemen, permintaan organisasi masyarakat sipil agar pembahasan dipercepat biasanya dibaca sebagai tekanan publik terhadap prioritas legislasi. Komisi III DPR memiliki peran penting karena bidang kerjanya mencakup hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Namun percepatan tidak hanya soal jadwal rapat; ia juga menyangkut harmonisasi dengan undang-undang lain, kesiapan lembaga pelaksana, dan mekanisme pengawasan. Jika aturan baru lahir tanpa fondasi teknis yang kuat, tujuannya dapat tercapai secara normatif tetapi belum tentu efektif dalam praktik.
Posisi RUU Perampasan Aset juga sering dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi besar yang menyingkap pola penyamaran aset. Dalam banyak perkara, pihak yang diduga terlibat tidak lagi menyimpan aset terkait dugaan tindak pidana dalam bentuk tunai, melainkan properti, saham, kendaraan, atau entitas bisnis. Karena itu, perdebatan di DPR biasanya menyentuh batas antara kepentingan negara dalam memulihkan kerugian dan hak warga negara atas proses hukum yang adil. Asas praduga tak bersalah tetap menjadi rujukan utama. Pengawasan atas aset yang disita juga perlu dipisahkan dari proses pembuktian pidana, agar tidak menimbulkan kebingungan di pengadilan.
Yang Perlu Dipahami Pembaca
Bagi pembaca di Indonesia, RUU Perampasan Aset tidak langsung mengubah harga kebutuhan pokok atau tarif listrik. Dampaknya lebih dekat pada tata kelola hukum dan keuangan negara: apakah aset yang terkait dugaan tindak pidana dapat dilacak, disita, dan dipulihkan tanpa menunggu proses yang berlarut. Jika mekanisme itu berjalan baik, publik dapat memperoleh manfaat tidak langsung melalui pemulihan anggaran, penguatan institusi penegak hukum, dan meningkatnya kepercayaan pada keadilan.
Yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan antara percepatan pembahasan dan perlindungan hak warga. Dalam perkara yang belum berkekuatan hukum tetap, orang yang diduga terlibat tetap harus dipandang tidak bersalah. Karena itu, aturan turunan dan praktik pengadilan menjadi penentu apakah perampasan aset benar-benar menjangkau aset yang terkait dugaan tindak pidana, bukan aset pihak ketiga yang tidak terbukti terlibat. Transparansi daftar aset, hak jawab pemilik, dan pengawasan pengadilan perlu diuji publik.
Untuk pembaca awam, poin utamanya adalah memahami bahwa permintaan organisasi masyarakat sipil seperti Arun mencerminkan harapan agar DPR tidak menunda isu yang berdampak luas. Namun percepatan saja tidak cukup. Yang lebih menentukan adalah apakah undang-undang yang lahir memiliki prosedur jelas, lembaga pelaksana yang akuntabel, dan mekanisme pemulihan yang dapat diaudit. Dalam jangka panjang, kualitas aturan ini akan memengaruhi seberapa besar negara mampu mengembalikan kerugian publik tanpa mengorbankan keadilan.



