Lompat ke konten utama
Pemilu dan Pilkada

Yusril: Penentuan Cawapres Pengganti Gibran Kewenangan Presiden

Yusril Ihza Mahendra menyebut penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Yusril: Penentuan Cawapres Pengganti Gibran Kewenangan Presiden
Ilustrasi berita: Yusril: Penentuan Cawapres Pengganti Gibran Kewenangan PresidenFoto: RRI — Pusat Pemberitaan

Menurut laporan RRI, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan di Istana Presiden, Kamis.

Yusril mengatakan tidak ada larangan tegas bagi calon pengganti yang berasal dari partai pengusung, tetapi prosesnya perlu memperhatikan UU MD3 dan UU Pemilu. Dalam UU MD3, pengusulan calon wakil presiden perlu dibicarakan dengan partai koalisi yang dahulu mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Ia memperkirakan Prabowo akan menggelar rapat dengan para ketua umum partai pengusung pada Pilpres 2024, yang disebutnya ada 10 partai. Meski demikian, kata Yusril, "keputusan akhir ada di tangan Presiden".

Aturan Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Wakil presiden di Indonesia dipilih bersama presiden dalam satu pasangan, sehingga pergantian jabatan ini tidak sederhana seperti mengganti menteri. Secara umum, konstitusi membedakan keadaan sementara dan keadaan tetap. Jika wakil presiden berhalangan sementara, tugasnya dapat diambil alih oleh presiden. Namun, jika jabatan itu lowong secara tetap, mekanisme konstitusional mengarahkan presiden untuk mengajukan calon kepada lembaga yang berwenang memilih. Proses itu menuntut kesiapan lembaga negara, kesepakatan politik, dan waktu yang cukup.

Ketentuan itu menjadi latar mengapa Yusril menyebut adanya peran partai pengusung. Dalam sistem presidensial, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai atau gabungan partai. Setelah terpilih, hubungan antara presiden, wakil presiden, dan koalisi tetap menjadi modal politik untuk menjalankan pemerintahan. Karena itu, pembicaraan dengan partai koalisi bukan hanya soal etika politik, tetapi juga bagian dari proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

UU MD3 dan UU Pemilu menjadi rujukan yang disebut Yusril. Secara garis besar, aturan pemilu mengatur pencalonan, sementara aturan kelembagaan mengatur hubungan antara presiden, MPR, dan partai dalam proses pergantian. Istilah partai pengusung juga penting dipahami: yang dimaksud adalah partai yang dulu bersama-sama mengajukan pasangan pada pemilihan, bukan semua partai yang mendukung pemerintah setelah pelantikan. Pembedaan ini menentukan siapa yang perlu diajak bicara ketika kursi wakil presiden perlu diisi. Masyarakat awam sering kesulitan membedakan kewenangan Presiden, peran MPR, dan posisi partai. Padahal, ketiga unsur itu bekerja dalam satu rantai proses: Presiden menentukan pilihan yang akan diajukan, partai koalisi menjadi basis politik, dan lembaga pemilih menjalankan mekanisme konstitusional.

Peran wakil presiden juga perlu dilihat dari praktik pemerintahan. Jabatan ini sering menjadi penghubung antara istana, parlemen, dan partai koalisi. Dalam banyak kasus, pilihan wakil presiden tidak hanya soal kapasitas pribadi, tetapi juga soal keseimbangan dukungan politik. Karena itu, ketika kursi itu lowong, pertanyaan siapa yang diajukan ke lembaga pemilih akan memengaruhi citra pemerintah, soliditas koalisi, dan agenda kebijakan yang sedang berjalan.

Dampak bagi Pembaca Indonesia

Bagi publik, pergantian wakil presiden mungkin tampak sebagai urusan elite, tetapi efeknya menyentuh kebijakan sehari-hari. Wakil presiden yang baru dapat mengubah pembagian tugas, gaya komunikasi politik, dan prioritas program yang dikawal di kementerian atau lembaga. Jika prosesnya berlangsung tertib dan sesuai aturan, pembaca dapat menilai bahwa mekanisme demokrasi berjalan. Sebaliknya, jika pembicaraan koalisi berlarut-larut, ketidakpastian bisa muncul di pasar, birokrasi, dan program pemerintah. Jika calon yang diajukan dinilai tidak memiliki legitimasi politik atau kompetensi, pemerintah dapat menghadapi hambatan koordinasi.

Yang perlu diperhatikan adalah apakah calon yang diajukan benar-benar dipilih melalui proses yang terbuka dan akuntabel, bukan sekadar kompromi elite. Publik berhak mengetahui dasar hukum, peran partai, dan waktu pengisian jabatan. Transparansi juga penting untuk mencegah munculnya persepsi bahwa jabatan itu hanya alat bagi-bagi kekuasaan. Dalam jangka pendek, perkembangan ini lebih banyak memengaruhi peta politik. Namun, dalam jangka menengah, kualitas wakil presiden akan terlihat dari kontribusi terhadap penegakan hukum, pelayanan publik, dan koordinasi kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Warga juga dapat memantau apakah calon pengganti memiliki rekam jejak yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi pemerintah. Dalam sistem presidensial, wakil presiden tidak bekerja sendiri; ia menjadi bagian dari tim yang harus menjaga kepercayaan parlemen dan publik. Karena itu, proses pengisian jabatan ini menjadi ujian bagi kematangan partai pengusung dan Presiden dalam menjalankan aturan yang berlaku.

Berita terkait

Tag:cawapres penggantiPilpres 2024Prabowo SubiantoUU MD3Yusril Ihza Mahendra

Berita Terkait