Lompat ke konten utama
Korupsi

Sidang Dugaan Korupsi PALI, Saksi Sebut Uang Rp1 Juta Diserahkan ke Utari

Dalam sidang dugaan korupsi PALI di Tipikor Palembang, saksi Putra mengakui menyerahkan uang Rp1 juta dari Yusrizal kepada Utari.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Sidang Dugaan Korupsi PALI, Saksi Sebut Uang Rp1 Juta Diserahkan ke Utari
Ilustrasi berita: Sidang Dugaan Korupsi PALI, Saksi Sebut Uang Rp1 Juta Diserahkan ke UtariFoto: TVRI News — Daerah

Persidangan dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek konstruksi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, kembali menyingkap dugaan aliran uang dalam proses pembuatan dokumen penawaran. Menurut laporan TVRI News, saksi Putra mengakui menerima Rp1 juta dari terdakwa Yusrizal sebagai jasa penyusunan dokumen, lalu menyerahkan uang itu kepada Utari, istri terdakwa Ardi, di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis, 12 November 2026.

Putra menjelaskan, dokumen yang dibuatnya meliputi surat pengantar data dan SKP. Setelah diperiksa Utari, dokumen dinyatakan lengkap. Ia menyebut hanya menerima kembali Rp300 ribu dari uang Rp1 juta itu untuk membeli kebutuhan seperti tinta dan kertas.

Saksi lain, Reza, mengaku diminta menyusun dokumen penawaran untuk delapan paket pekerjaan. Permintaan itu disebut berasal dari pihak pemborong dan Yusrizal. Reza juga menyatakan laptop yang dipakai untuk menyusun serta mengunggah dokumen telah diamankan Kejaksaan Negeri PALI.

Utari, yang diperiksa sebagai saksi, membantah menerima fee dari Yusrizal. Ia menyebut paket yang dipersoalkan berkaitan dengan anggota DPRD PALI Budi Hoiru. Menurut keterangannya, kepala dinas meminta ia mengonfirmasi pelaksanaan pekerjaan melalui PPK Ardi, lalu Ardi menghubungi Budi Hoiru yang mengarahkan pelaksana kepada Yusrizal.

Jaksa penuntut umum mendakwa lima orang: Sephy Hendika, Ardi, dan Arif Gunawan sebagai ASN, serta Subela dan Yusrizal dari pihak swasta. Subela juga diduga memalsukan tanda tangan direktur CV Nengkoda Jaya untuk mengerjakan enam paket. Dakwaan menyebut total kerugian negara lebih dari Rp904 juta pada 10 paket proyek.

Rawan Pengondisian di Proyek Daerah

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dokumen penawaran menjadi titik rawan ketika proses penyusunan, pemeriksaan, dan pengunggahan dilakukan oleh orang yang sama atau di bawah arahan pihak tertentu. Praktik yang disebut pengondisian biasanya merujuk pada upaya mengatur calon penyedia, harga, atau dokumen agar satu pihak tampak memenuhi syarat sejak awal. Karena itu, keterangan saksi tentang siapa membuat, memeriksa, dan menyerahkan dokumen sering menjadi pintu masuk pembuktian di persidangan.

Peran pejabat pembuat komitmen atau PPK juga penting dalam kontrak pemerintah. PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya, termasuk mengawasi pekerjaan, memeriksa kemajuan, dan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pembayaran. Jika seorang PPK disebut menerima imbalan dari penyedia, perkara biasanya berkembang menjadi dugaan penyalahgunaan wewenang atau kerja sama antara penyelenggara negara dan pihak swasta. Namun, semua itu tetap harus dibuktikan dengan alat bukti di pengadilan.

Angka kerugian negara dalam dakwaan juga perlu dibaca sebagai taksiran awal berdasarkan audit, bukan putusan final. Inspektorat daerah sering menghitung selisih antara nilai kontrak dan pekerjaan yang benar-benar terlaksana, misalnya volume yang kurang, mutu yang tidak sesuai, atau paket yang tidak dikerjakan. Angka itu dapat berubah setelah pemeriksaan terdakwa, ahli, dan barang bukti. Dalam sistem peradilan Indonesia, status terdakwa belum berarti bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang biasanya menangani perkara dari wilayah Sumatera Selatan, termasuk kabupaten yang belanja infrastrukturnya relatif besar. Penanganan perkara seperti ini juga menyinggung pengawasan internal, peran DPRD dalam fungsi anggaran, dan kemungkinan keterlibatan anggota dewan sebagai pengguna atau pengarah proyek. Karena itu, keterangan saksi tentang arah pelaksanaan pekerjaan menjadi penting untuk mengurai rantai keputusan.

Dampaknya bagi Layanan Publik di PALI

Bagi warga, perkara ini menyentuh dua jenis proyek yang langsung berkaitan dengan layanan dasar: drainase dan rehabilitasi ruang kelas. Drainase yang tidak berfungsi dapat memperbesar risiko genangan atau kerusakan jalan lingkungan, sementara ruang kelas yang tidak layak mengganggu kenyamanan belajar. Jika pekerjaan tidak sesuai kontrak, manfaat yang seharusnya diterima masyarakat menjadi tertunda meski anggaran telah dibayarkan.

Kasus semacam ini juga menjadi pengingat bagi pengguna anggaran di daerah bahwa dokumen pengadaan bukan sekadar administrasi. Setiap tanda tangan, unggahan, atau perintah lisan berpotensi diuji di pengadilan. Bagi pembaca umum, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah pemeriksaan lanjutan mengungkap aliran uang, pihak yang menentukan pemenang, serta apakah kerugian negara dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum.

Pemulihan kerugian negara tidak otomatis berarti proyek selesai. Pemda perlu memastikan pekerjaan yang bermasalah dapat ditindaklanjuti sesuai aturan, tanpa menghukum pihak yang belum terbukti bersalah. Karena itu, publik sebaiknya menunggu putusan pengadilan dan hasil audit yang telah diuji, bukan menyimpulkan keterlibatan seseorang dari keterangan satu pihak.

Berita terkait

Tag:PALIProyek KonstruksiTipikor PalembangUtariYusrizal

Berita Terkait