Lompat ke konten utama
Hukum

Polri Telusuri Lokasi Dugaan Makar dan Kumpulkan Bukti

Bareskrim Polri menelusuri sejumlah lokasi dan mengumpulkan bukti dalam perkara dugaan makar, termasuk rumah di Cipete yang dikaitkan dengan tersangka EHS.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Polri Telusuri Lokasi Dugaan Makar dan Kumpulkan Bukti
Ilustrasi berita: Polri Telusuri Lokasi Dugaan Makar dan Kumpulkan BuktiFoto: TVRI News — Hukum

Bareskrim Polri masih menelusuri sejumlah lokasi dan mengumpulkan bukti dalam perkara dugaan makar di Jakarta, sebagaimana diberitakan TVRI News pada Kamis, 19 November 2026.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyatakan penyidik menggeledah rumah di Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026 malam. Rumah itu diduga menjadi posko makar yang dikaitkan dengan tersangka dugaan penyadapan ilegal berinisial EHS.

Menurut laporan itu, gelar perkara internal digelar Kamis untuk membahas fakta dan bukti baru, melibatkan Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Pengawasan Penyidikan, Divisi Propam, Itwasum, Kompolnas, serta ahli. Hasil penggeledahan belum dipublikasikan, sementara ekspose dijadwalkan di Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026.

Makar dan Tahap Awal Penyidikan

Dalam hukum pidana Indonesia, istilah makar biasanya dipahami sebagai perbuatan yang diarahkan pada ancaman terhadap keamanan negara, keselamatan presiden dan wakil presiden, atau keutuhan wilayah. Karena objeknya sangat sensitif, pembuktian perkara jenis ini tidak cukup bertumpu pada niat atau pernyataan. Penyidik perlu menemukan rangkaian tindakan yang dapat dipisahkan antara persiapan, pelaksanaan, dan akibat yang ditimbulkan. Di ruang publik, kata makar sering dipakai longgar untuk kritik, demonstrasi, atau ujaran politik, padahal penyidikan memerlukan pemisahan yang jelas antara ekspresi yang dilindungi hukum dan tindakan yang memenuhi unsur pidana.

Proses awal perkara semacam ini sering ditandai oleh olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan dokumen, penelusuran komunikasi, serta pengumpulan keterangan dari saksi dan pihak yang diduga terlibat. Olah tempat kejadian perkara bertujuan merekam keadaan fisik, menemukan barang bukti, dan memastikan bukti yang diperoleh tidak tercampur dengan asumsi. Dalam praktik penyidikan, gelar perkara dipakai untuk menilai apakah bukti sudah cukup untuk menaikkan penanganan, menghentikan perkara, atau memperbaiki prosedur. Penyidik juga perlu menelusuri apakah suatu tempat benar-benar dipakai untuk koordinasi, penyimpanan alat, atau hanya kebetulan berada dalam jaringan yang diperiksa.

Terminologi lain yang perlu dipahami adalah ekspose. Kegiatan ini biasanya menjadi forum koordinasi antara penyidik dan penuntut umum untuk menyamakan persepsi atas berkas, kekurangan alat bukti, dan langkah lanjutan. Sementara itu, status tersangka harus dibaca sebagai dugaan yang masih harus diuji di pengadilan, bukan sebagai vonis. Karena itu, pengawas internal, lembaga pengawas eksternal, dan ahli yang dilibatkan dalam gelar perkara berfungsi menjaga agar penyidikan tidak melampaui batas kewenangan.

Sejak berlakunya KUHAP baru, penyidikan dituntut lebih tertib dalam penggunaan alat bukti dan perlindungan hak orang yang diperiksa. Tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku berdasarkan minimal dua alat bukti. Saksi, tersangka, terdakwa, dan terpidana juga tidak boleh dicampuradukkan dalam pemberitaan. Perbedaan status itu menentukan hak yang harus dihormati, termasuk pendampingan hukum, larangan penyiksaan, dan asas praduga tak bersalah.

Artinya bagi Publik Indonesia

Perkara dugaan makar tidak selalu menyentuh harga, pekerjaan, atau layanan publik secara langsung. Namun, dampak tidak langsungnya dapat terasa pada rasa aman, kebebasan berpendapat, dan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Ketika istilah makar dipakai dalam ruang politik, publik berisiko salah menafsirkan kritik sebagai kejahatan jika proses hukum tidak dijelaskan secara terbuka dan konsisten. Di sisi lain, penegakan hukum yang terlalu lambat juga dapat menurunkan keyakinan publik bahwa negara serius menjaga keamanan.

Isu penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan perkara ini juga relevan bagi pengguna telepon dan internet. Penyadapan menyangkut privasi, kerahasiaan komunikasi, dan batas kewenangan aparat. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan apakah alat bukti digital diperoleh melalui prosedur yang sah, apakah hak atas bantuan hukum dihormati, serta apakah keterangan yang beredar berasal dari sumber resmi yang dapat diverifikasi. Perlindungan data pribadi menjadi relevan karena penyadapan ilegal dapat menyeret warga biasa yang tidak terlibat.

Yang perlu diawasi ke depan adalah konsistensi penyidik dalam menerapkan KUHAP baru, transparansi hasil ekspose, dan sikap penuntut umum setelah menerima berkas. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, semua pihak yang disebut dalam perkara ini harus diperlakukan sebagai tidak bersalah. Bagi pembaca, pesan utamanya sederhana: tunggu informasi resmi, hindari kesimpulan cepat, dan pahami bahwa proses hukum yang tertib melindungi setiap warga negara. Dengan begitu, hukum tidak berubah menjadi alat ketakutan, melainkan tetap menjadi pelindung hak dan keselamatan bersama.

Berita terkait

Tag:Bareskrim PolriCipeteDugaan MakarEHSgelar perkara

Berita Terkait