Lompat ke konten utama
Hukum

Polres HST Tetapkan 9 Tersangka Narkotika, Sita 1,86 Kilogram Sabu

Polres Hulu Sungai Tengah menetapkan sembilan tersangka narkotika dan menyita 1,86 kilogram sabu selama operasi rutin.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Polres HST Tetapkan 9 Tersangka Narkotika, Sita 1,86 Kilogram Sabu
Ilustrasi berita: Polres HST Tetapkan 9 Tersangka Narkotika, Sita 1,86 Kilogram SabuFoto: TVRI News — Daerah

Polres Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, menetapkan sembilan tersangka kasus narkotika dalam pengungkapan 15 Oktober hingga 10 November 2026. Polisi menyita 1,86 kilogram sabu, 2,97 gram kokain, dan 34 cartridge etomidate, sebagaimana diberitakan TVRI News.

Barang bukti lain yang diamankan meliputi 22 bilah parang, satu senjata api rakitan, satu airsoft gun, 19 kamera pengawas, dan satu drone. Menurut laporan TVRI News, Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampubolon menyebut pengungkapan itu bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Ia menyatakan, “bukan berarti kegiatan kita akan berhenti,” sambil menyebut masih ada pengembangan dan daftar pencarian orang.

Polres juga menetapkan pemilik warung berinisial MT sebagai tersangka dugaan eksploitasi terhadap tiga anak di bawah umur di Desa Sungai Buluh, serta menyita 42.370 butir Seledryl.

Peran KRYD dalam Penanganan Narkotika Daerah

Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan adalah pola kerja kepolisian yang memperkuat patroli, pemeriksaan, dan penegakan hukum pada periode tertentu. Dalam konteks narkotika, kegiatan ini biasanya menyasar titik yang dianggap rawan, seperti warung, tempat hiburan, jalur perlintasan, serta lingkungan yang sering dilaporkan warga. Ketika satu rangkaian operasi berakhir, laporan masyarakat tetap menjadi pintu masuk kasus baru, sehingga pengembangan tidak selalu berhenti pada angka tersangka yang diumumkan. Dalam praktik, kegiatan seperti ini sering dilakukan menjelang atau sesudah momentum rawan, misalnya libur panjang, pesta daerah, atau meningkatnya laporan warga.

Di Kalimantan Selatan, penanganan narkotika dilakukan oleh kepolisian daerah dan resor di kabupaten/kota. Wilayah seperti Hulu Sungai Tengah memiliki karakter campuran antara kota kecil, kecamatan, dan kawasan perdesaan. Kondisi itu membuat pengawasan tidak cukup bertumpu pada operasi besar, karena peredaran dapat berpindah ke tempat yang lebih sunyi, termasuk warung malam atau titik yang jarang terpantau kamera. Karena itu, barang bukti seperti kamera pengawas dan drone dalam kasus ini dapat dibaca sebagai bagian dari upaya menelusuri pola gerak, meski status hukumnya perlu dibuktikan di persidangan. Di wilayah dengan akses terbatas, koordinasi antara resor, bhabinkamtibmas, dan pemerintah desa menjadi penting untuk memastikan informasi tidak hanya berhenti di tingkat kecamatan.

Istilah yang muncul dalam pengungkapan ini juga perlu dipahami secara terpisah. Sabu-sabu adalah narkotika golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga penyalahgunaan dan peredarannya diancam hukuman berat. Kokain juga tergolong narkotika yang dikendalikan. Etomidate, yang dalam laporan disebut sebagai cartridge, lebih dikenal sebagai obat anestesi; jika disalahgunakan, penanganannya dapat menyentuh aturan obat dan narkotika sesuai klasifikasi serta bukti yang dikumpulkan penyidik. Seledryl, sebagai obat yang beredar di masyarakat, dapat menjadi perhatian ketika jumlahnya besar dan diduga disalahgunakan, tetapi statusnya tetap harus dibuktikan.

Penetapan tersangka, seperti dalam kasus eksploitasi anak, juga baru pada tahap dugaan. Nama, inisial, dan peran yang diumumkan penyidik wajib dibaca dengan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dampak bagi Pengawasan Sosial di Hulu Sungai Tengah

Bagi warga, pengungkapan ini menunjukkan bahwa laporan lingkungan masih dapat bergerak menjadi tindakan hukum. Di daerah dengan jejaring sosial yang dekat, informasi tentang transaksi mencurigakan, aktivitas malam yang tidak wajar, atau keterlibatan anak dalam pekerjaan berisiko dapat mempercepat intervensi polisi. Namun, warga juga perlu membedakan antara kecurigaan dan tuduhan. Pemberian nama atau inisial di ruang publik sebaiknya tidak dianggap sebagai vonis, karena proses pembuktian tetap berada di pengadilan.

Kasus obat dan minuman beralkohol dalam jumlah besar juga relevan bagi orang tua dan pemilik usaha. Warung, tempat hiburan, serta titik penjualan obat harus semakin memperhatikan izin, jam operasional, dan siapa yang dilayani. Jika ada anak di bawah umur, kewaspadaan tidak hanya soal kriminalitas, tetapi juga perlindungan dari eksploitasi. Bagi pembaca di luar HST, pola ini mengingatkan bahwa penyakit masyarakat sering tampak sebagai pelanggaran kecil sehari-hari, lalu tumbuh menjadi jaringan yang sulit diputus tanpa pengawasan rutin.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah keberlanjutan pengembangan, bukan hanya konferensi pers. Tanpa penindakan terhadap DPO dan pemeriksaan alur barang, operasi bisa berhenti pada angka sementara.

Keterbukaan soal progres kasus, termasuk apakah berkas sudah dilimpahkan ke jaksa, akan menentukan kepercayaan publik terhadap operasi ini.

Berita terkait

Tag:Hulu Sungai TengahKRYDNarkotikaPolres HSTSabu

Berita Terkait