Lompat ke konten utama
Pemerintahan

PLTS 100 GW dan Peluang Kerja Sama Energi Bersih Indonesia-Korea

Target PLTS 100 GW membuka peluang kerja sama energi bersih Indonesia dan Korea Selatan pada investasi, teknologi, dan industri pendukung.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: PLTS 100 GW dan Peluang Kerja Sama Energi Bersih Indonesia-Korea
Ilustrasi berita: PLTS 100 GW dan Peluang Kerja Sama Energi Bersih Indonesia-KoreaFoto: ANTARA — Politik

Indonesia menempatkan target pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt sebagai pintu masuk kerja sama energi bersih dengan Korea Selatan, menurut laporan ANTARA, setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program tersebut pada 25 Agustus 2026.

“Target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun,” kata Prabowo.

Program itu dibuka oleh 14 PLTS di enam provinsi berkapasitas gabungan 5,3 GW. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut total investasi mencapai 73 miliar dolar AS (sekitar Rp1.140 triliun), dengan potensi penghematan subsidi Rp73,9 triliun per tahun.

Pencapaian target menuntut modal, teknologi penyimpanan, jaringan yang andal, dan industri pendukung. Korea Selatan dinilai relevan karena kemitraan bisa melampaui PLTS, termasuk baterai, nuklir, hidrogen, serta penangkapan dan penyimpanan karbon.

Direktur Program IESR Deon Arinaldo, dalam lokakarya yang digelar FPCI dan Korea Foundation, mengusulkan lima agenda kerja sama untuk mendukung program tersebut.

Mengapa 100 GW Bukan Angka Biasa

Target 100 GW dalam tiga tahun menandai lompatan besar bagi sistem kelistrikan Indonesia. Angka itu jauh melampaui tahap awal 5,3 GW yang baru saja diluncurkan, sehingga pembuat kebijakan harus membuktikan bahwa rencana tersebut tidak berhenti sebagai slogan. PLTS berskala besar membutuhkan lahan, jalur transmisi, izin, dan kepastian jual beli listrik kepada PT PLN. Tanpa itu, kapasitas yang dibangun berisiko menganggur atau tidak terserap.

Indonesia memiliki potensi sinar matahari yang besar sepanjang tahun, tetapi sumber daya itu tidak otomatis menjadi listrik. Panel surya menghasilkan energi ketika matahari bersinar, sedangkan permintaan listrik bisa mencapai puncak pada malam hari. Karena itu, baterai dan penyimpanan energi menjadi bagian penting dari program ini. Jaringan listrik juga perlu diperkuat agar pembangkit yang tersebar di berbagai pulau tidak hanya menambah kapasitas terpasang, tetapi benar-benar memasok rumah tangga, industri, dan fasilitas publik.

Korea Selatan masuk dalam percakapan ini karena memiliki pengalaman di industri teknologi energi, termasuk baterai dan perangkat elektronik yang relevan untuk rantai pasok energi bersih. Kerja sama semacam ini tidak hanya soal membeli panel atau membangun pembangkit, tetapi juga transfer pengetahuan, standar mutu, dan peluang industri lokal. Jika program berjalan, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai pasar besar bagi teknologi surya, penyimpanan energi, dan proyek dekarbonisasi.

Agenda yang diusulkan IESR menunjukkan bahwa kerja sama perlu dirinci. Lima agenda itu menjadi peta awal agar Indonesia dan Korea tidak berhenti pada memorandum of understanding atau pernyataan politik. Tantangan utamanya adalah mengubah kesepakatan menjadi proyek yang punya jadwal, pendanaan, target kapasitas, dan mekanisme pengawasan. Dalam transisi energi, dokumen rencana lebih mudah dibuat daripada pembangkit yang beroperasi stabil.

Dampak Nyata bagi Listrik dan Industri

Bagi pembaca Indonesia, keberhasilan program ini paling terasa pada keandalan listrik dan harga jangka menengah. Jika PLTS menambah pasokan, ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil dapat berkurang. Dalam kondisi ideal, biaya produksi listrik menjadi lebih stabil karena sinar matahari tidak perlu dibeli seperti batu bara, minyak, atau gas. Namun, manfaat itu baru muncul setelah investasi awal, jaringan, dan baterai tertata. Dampak lain yang lebih dekat dengan keseharian adalah lapangan kerja. PLTS membutuhkan tim perencanaan, instalasi, pemeliharaan, dan rantai pasok lokal. Bila industri pendukung tumbuh, peluang kerja tidak hanya muncul di proyek besar, tetapi juga di bengkel listrik, jasa pemasangan, distribusi komponen, dan pelatihan teknis. Hal ini penting karena transisi energi sering kali dilihat sebagai isu lingkungan, padahal efeknya menyentuh penghasilan rumah tangga.

Yang perlu dicermati adalah kualitas kesepakatan dengan Korea Selatan. Kerja sama yang baik harus membuka ruang bagi industri dalam negeri, bukan sekadar menjadikan Indonesia pasar produk jadi. Kontrak perlu memperhatikan kandungan lokal, alih teknologi, standar keselamatan, dan perlindungan konsumen. Jika aspek itu diabaikan, target 100 GW bisa menghasilkan pembangkit, tetapi tidak menghasilkan kemandirian energi.

Bagi masyarakat, sinyal yang paling jelas adalah apakah program ini menurunkan risiko pemadaman, memperbaiki keandalan listrik di daerah, dan membuat tarif lebih kompetitif. Karena itu, laporan berkala menjadi penting: berapa GW yang benar-benar menyala, berapa investasi yang masuk, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan bagaimana emisi berkurang. Target besar hanya bermakna bila angka-angka itu dapat diverifikasi.

Berita terkait

Tag:Bahlil Lahadaliaenergi bersihKorea SelatanPLTS 100 GWPrabowo Subianto

Berita Terkait