Lompat ke konten utama
Pemerintahan

Wamen HAM Ingatkan Anak Bukan Sasaran Dendam Politik Orang Tua

Wamen HAM Mugiyanto mengingatkan bahwa anak tidak boleh menjadi sasaran kebencian akibat konflik politik orang tua mereka.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Wamen HAM Ingatkan Anak Bukan Sasaran Dendam Politik Orang Tua
Ilustrasi berita: Wamen HAM Ingatkan Anak Bukan Sasaran Dendam Politik Orang TuaFoto: TVRI News — Nasional (dok. KemenHAM)

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto meminta publik tidak menjadikan anak-anak sasaran kebencian akibat konflik politik orang tua mereka, menyusul dugaan perundungan terhadap anak seorang tokoh politik yang mengemuka dalam rangkaian peringatan Hari Anak Sedunia, 20 November. Pernyataan itu disampaikan melalui siaran pers pada Sabtu, 21 November 2026, sebagaimana diberitakan TVRI News.

"Tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak," ujar Mugiyanto dalam siaran pers tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap anak punya haknya sendiri dan tidak menanggung konsekuensi dari pilihan politik orang tuanya. Masyarakat boleh mengkritik pejabat publik dengan keras, tetapi permusuhan itu tidak boleh menyeret anak ke dalamnya.

Mugiyanto merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak PBB yang melarang penghukuman anak berdasarkan keyakinan atau tindakan orang tua mereka, serta Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin anak bebas dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Menurut laporan TVRI News, ia mencatat bahwa peristiwa serupa berulang dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari komentar negatif terhadap Jan Ethes, cucu Presiden Joko Widodo, hingga penghinaan terhadap anak komika Pandji Pragiwaksono pada awal 2026.

Perlindungan Anak dalam Kerangka Hukum Indonesia

Konvensi Hak Anak PBB, atau Convention on the Rights of the Child (CRC), merupakan instrumen HAM internasional yang paling banyak diratifikasi di dunia. Indonesia meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang berarti negara terikat secara hukum untuk memastikan setiap anak di wilayahnya memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi dalam CRC mencakup larangan menghukum anak atas tindakan, opini, atau keyakinan orang tua mereka — sebuah ketentuan yang selama ini jarang diuji dalam konteks politik elektoral.

Di tingkat nasional, perlindungan anak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi ini memandatkan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi lembaga teknis yang mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, sementara Komnas HAM mengawasi pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari mandat kelembagaannya.

Perundungan di ruang digital masuk dalam wilayah hukum yang lebih kompleks. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29, mengatur larangan pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan melalui media elektronik. Namun, mekanisme penegakannya kerap terhambat oleh kesulitan mengidentifikasi pelaku anonim, tingginya volume konten, serta ketiadaan jalur pengaduan yang ramah bagi anak dan keluarga korban. Dalam praktiknya, banyak kasus perundungan siber terhadap anak figur publik berhenti pada permintaan maaf pelaku tanpa proses hukum lebih lanjut.

Di Indonesia, penanganan perundungan siber terhadap anak masih tersebar di beberapa institusi tanpa satu pintu layanan yang terkoordinasi. Keluarga korban kerap harus menempuh jalur berlapis: melaporkan konten ke platform digital, menghubungi kepolisian melalui unit siber, dan mengadu ke kementerian terkait. Fragmentasi ini membuat proses penanganan menjadi lambat dan melelahkan bagi anak yang menjadi korban, terutama ketika pelaku menggunakan akun anonim atau beroperasi lintas negara.

Yang Perlu Diperhatikan Orang Tua dan Pendidik

Bagi orang tua di Indonesia yang aktif di ruang publik — baik sebagai pejabat, jurnalis, maupun figur media — pernyataan Wamen HAM ini menandai pergeseran penting: perlindungan anak kini diposisikan sebagai isu HAM yang berdiri sendiri, bukan sekadar pelengkap kebijakan keluarga. Artinya, ketika anak menjadi sasaran perundungan, keluarga korban memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut pertanggungjawaban, baik dari pelaku maupun dari platform yang memfasilitasi serangan tersebut.

Bagi kalangan pendidik, pesan ini relevan karena sekolah menjadi ruang pertama tempat anak-anak figur publik berinteraksi dengan teman sebaya yang terpapar narasi politik orang tua mereka. Guru dan konselor sekolah perlu memahami bahwa perundungan yang bermula di media sosial dapat berlanjut di kelas, dan bahwa mekanisme pengaduan internal sekolah harus mampu menangkap pola serangan yang berakar pada identitas politik atau agama orang tua siswa.

Ke depan, yang perlu diperhatikan adalah apakah seruan penguatan literasi digital berbasis HAM akan diterjemahkan menjadi kebijakan operasional, misalnya melalui revisi pedoman pengaduan di platform digital atau integrasi modul anti-perundungan dalam kurikulum. Tanpa langkah konkret, perlindungan anak dari kebencian yang diwariskan dari orang tua tetap menjadi imbauan moral, bukan kewajiban yang dapat ditegakkan.

Berita terkait

Tag:Konvensi Hak AnakMugiyantoPerlindungan AnakPerundungan SiberWamen HAM

Berita Terkait