Menko Polkam Ajak Ormas Perkuat Persatuan dan Ketahanan Pangan
Menko Polkam Dudung Abdurachman mengajak ormas dan generasi muda memperkuat Pancasila serta mendukung program ketahanan pangan nasional.

Menko Polkam Dudung Abdurachman mengajak organisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat memperkuat persatuan bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajakan itu disampaikan pada Sabtu, 21 November 2026, sebagaimana dilaporkan TVRI News.
Dudung menilai keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya merupakan kekayaan sekaligus kekuatan Indonesia yang harus dijaga. Ia menyebut Pancasila sebagai fondasi utama yang mempersatukan seluruh elemen bangsa di tengah perbedaan.
Menurut Dudung, menjaga persatuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat negara, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk ormas. Organisasi masyarakat dinilai punya peran strategis membangun solidaritas sosial dan menjadi perekat persatuan.
Ia juga mengaitkan persatuan dengan kerja nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah mendorong program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, dan penguatan ketahanan pangan.
Dudung menekankan ketahanan pangan sebagai fondasi ketahanan nasional di tengah konflik dan ketidakpastian global. Upaya yang dilakukan mencakup perluasan areal tanam, pencetakan sawah, infrastruktur pertanian, serta penyediaan pupuk bersubsidi yang terjangkau bagi petani.
Peran Ormas dalam Jaga Stabilitas Nasional
Ormas di Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Sejak era kemerdekaan, banyak organisasi berbasis agama, profesi, dan kesukuan tumbuh lebih dulu dibanding struktur birokrasi modern, sehingga mereka menjadi ruang sosial yang dekat dengan warga. Dalam konteks politik, ormas kerap berfungsi sebagai penyalur aspirasi, penggerak kegiatan sosial, sekaligus mitra pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat.
Pancasila sebagai dasar negara dirancang untuk mengakomodasi keberagaman Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi titik temu bagi kelompok-kelompok yang berbeda identitas. Ketika pemerintah mengajak ormas menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut, pesan yang muncul adalah bahwa stabilitas nasional tidak bisa hanya ditopang oleh penegakan hukum atau keamanan, tetapi juga oleh kohesi sosial di tingkat akar rumput.
Program-program yang disebut Dudung, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, merupakan bagian dari agenda pembangunan yang menekankan pemerataan layanan dasar. Program-program ini biasanya menyasar kelompok rentan, termasuk keluarga miskin, anak-anak, dan masyarakat desa yang selama ini sulit menjangkau fasilitas pendidikan atau gizi yang memadai.
Sementara itu, ketahanan pangan menjadi isu strategis karena Indonesia masih bergantung pada impor sebagian komoditas pangan. Gangguan rantai pasok global, perubahan iklim, dan konflik di berbagai kawasan dapat memengaruhi harga beras, gula, dan bahan pokok lain. Di tingkat global, ketahanan pangan juga menjadi tolok ukur kedaulatan negara karena ketersediaan bahan makanan memengaruhi stabilitas sosial dan politik. Tanpa cadangan pangan yang memadai, tekanan harga di pasar dunia lebih mudah merembet ke konsumen dalam negeri. Penguatan produksi dalam negeri lewat pupuk bersubsidi dan perluasan lahan pertanian menjadi salah satu cara menekan risiko tersebut.
Dampak Program terhadap Keseharian Masyarakat
Bagi pembaca di Indonesia, ajakan Menko Polkam ini menyentuh hal-hal yang langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, berkaitan dengan beban pengeluaran rumah tangga untuk makanan anak sekolah. Jika berjalan efektif, program ini dapat meringankan biaya dapur keluarga sekaligus mendukung perbaikan gizi.
Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih juga relevan bagi warga yang bergantung pada ekonomi lokal. Koperasi dapat menjadi saluran distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan usaha kecil, dan penampung hasil pertanian. Namun, keberhasilan program semacam ini sangat bergantung pada transparansi pengelolaan dan pengawasan di tingkat desa.
Penguatan ketahanan pangan dan subsidi pupuk berdampak pada harga beras dan bahan pokok di pasar. Ketika produksi dalam negeri meningkat dan biaya pupuk lebih terjangkau, petani memiliki peluang menjaga margin usaha tanpa menaikkan harga jual secara signifikan. Sebaliknya, jika distribusi pupuk tidak tepat sasaran, petani kecil tetap akan kesulitan.
Ajakan kepada generasi muda untuk turun ke desa dan terlibat di sektor pertanian juga punya implikasi sosial. Urbanisasi yang terus berlanjut membuat banyak desa kekurangan tenaga produktif. Keterlibatan pemuda, terutama yang memiliki keterampilan teknologi dan manajemen, dapat membantu modernisasi pertanian lokal. Namun, insentif nyata seperti akses modal, lahan, dan jaminan pasar tetap diperlukan agar ajakan tersebut tidak berhenti sebagai imbauan.



