PAN Dukung Cawapres Usulan Gerindra, Zulhas Serahkan ke Prabowo
Zulhas menyatakan PAN mendukung calon wakil presiden usulan Gerindra dan menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto meminta para ketua umum partai politik mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurut laporan RRI, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan mendukung calon yang diajukan Partai Gerindra dan menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo.
Penegasan itu disampaikan Zulhas seusai bertemu Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 13 November 2026. Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan partai koalisi Pilpres 2024, termasuk Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PKS, dan NasDem.
Prabowo memberi waktu satu pekan bagi tiap partai untuk menggodok nama yang dinilai pantas. Nama-nama itu akan diserahkan lalu dibahas bersama pada pertemuan pekan depan.
Zulhas menegaskan PAN tidak mengusulkan kader. “Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya,” katanya.
Hadir pula Sufmi Dasco Ahmad, Bahlil Lahadalia, AHY, Muhaimin Iskandar, Al Muzzamil Yusuf, dan Viktor Laiskodat.
Aturan Main di Balik Usulan Cawapres
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, jabatan Wakil Presiden tidak berdiri sebagai jabatan yang dipilih terpisah dari Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat dalam satu pasangan calon untuk masa jabatan lima tahun. Karena itu, pergantian Wakil Presiden di tengah masa jabatan bukan sekadar penunjukan internal istana, melainkan proses yang menyentuh konstitusi, partai, dan lembaga perwakilan.
Ketika kursi Wakil Presiden lowong, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diajukan Presiden. Ketentuan ini membuat nama yang muncul dari partai politik tetap penting, sebab Presiden biasanya mempertimbangkan kekuatan koalisi, pengalaman politik, dan kapasitas calon. Di sisi lain, Presiden juga memiliki hak untuk menentukan pilihan akhir.
Permintaan Prabowo agar ketua umum partai mengusulkan nama menjadi pintu masuk menjaring masukan politik sebelum proses formal berjalan. Setiap partai akan menggodok figur yang dianggap pantas, lalu nama itu dibahas bersama. Sikap PAN yang tidak mengajukan kader, tetapi mendukung calon dari Gerindra, memperlihatkan bahwa partai tersebut memilih menjaga posisi dalam koalisi tanpa memicu persaingan nama. Dengan demikian, PAN tidak mengajukan nama, sementara Gerindra menjadi rujukan usulan.
Daftar partai yang hadir memperlihatkan komposisi politik yang beragam. Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PKB adalah bagian dari barisan yang mendukung pasangan tertentu pada Pilpres 2024, sementara PKS dan NasDem memiliki jalur berbeda pada pemilihan tersebut. Kehadiran mereka dalam satu forum menunjukkan bahwa pembicaraan tentang Wakil Presiden tidak hanya soal angka dukungan di MPR, tetapi juga soal menjaga keseimbangan politik di dalam pemerintahan.
Istilah calon Wakil Presiden dalam konteks ini berbeda dari calon pada pemilihan umum. Ia tidak muncul dari kotak suara, melainkan dari usulan politik yang kemudian diproses melalui mekanisme konstitusional. Karena itu, kata mengusulkan tidak selalu berarti nama itu pasti dipilih; ia bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan negosiasi, atau sinyal posisi partai. Dengan kata lain, usulan partai adalah pintu masuk, tetapi keputusan tetap berada pada jalur konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.
Yang Perlu Diperhatikan Publik
Bagi pembaca Indonesia, perubahan di kursi Wakil Presiden tidak selalu berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok atau rutinitas harian. Namun jabatan ini memengaruhi cara pemerintahan bekerja. Wakil Presiden dapat mengoordinasikan program lintas kementerian, menjalankan penugasan tertentu dari Presiden, dan menggantikan Presiden apabila Presiden berhalangan tetap. Karena itu, publik berhak mengikuti prosesnya.
Karena itu, nama yang dipilih partai koalisi dan Presiden dapat memengaruhi prioritas kebijakan. Jika Wakil Presiden baru diberi mandat di bidang sosial, pendidikan, pangan, atau infrastruktur, publik akan merasakan efeknya melalui program, anggaran, dan layanan daerah. Sebaliknya, jika penunjukan lebih banyak dibaca sebagai kompromi politik, dampaknya bisa lebih terasa pada stabilitas pemerintahan daripada pada kebijakan konkret.
Yang perlu dicermati ke depan adalah apakah usulan nama dari partai benar-benar masuk ke proses konstitusional, apakah Presiden mengajukan dua calon yang disepakati koalisi, dan apakah forum pekan depan menghasilkan satu titik temu. Bagi publik, berita ini penting bukan karena siapa yang akan duduk di kursi nomor dua, tetapi karena proses itu menentukan seberapa kuat pemerintahan menjalankan programnya selama masa jabatan tersisa.



