KSPI Nilai Dasco Layak Jadi Wapres karena Jembatani Parpol dan Sipil
KSPI menilai Sufmi Dasco Ahmad layak menjadi Wakil Presiden karena dianggap mampu menjembatani partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad layak menjadi Wakil Presiden karena dianggap mampu menjembatani partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil.
Ketua Umum KSPI Jumhur Hidayat menyampaikan pandangan itu di Jakarta, Senin, sebagaimana diberitakan ANTARA. Ia menyebut Dasco telah teruji membantu mengamankan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan berasal dari partai yang sama dengan kepala negara.
Menurut Jumhur, banyak kader muda Gerindra yang layak, tetapi pengalamannya berinteraksi langsung membuat Dasco dinilai tepat. “Sebaiknya Wapres dari Gerindra saja,” kata Jumhur.
Jumhur mencontohkan peran Dasco saat kebuntuan pembahasan regulasi ketenagakerjaan dan isu reforma agraria. Ia menilai kemampuan itu membantu meredakan ketegangan pemerintah dengan masyarakat sipil.
Peran Wakil Presiden dalam Stabilitas Koalisi
Wakil Presiden di Indonesia bukan sekadar jabatan simbolis. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, posisi ini berada dalam satu pasangan calon dengan Presiden dan dipilih rakyat untuk masa jabatan yang sama. Karena itu, pilihan terhadap sosok wakil presiden biasanya dibaca sebagai sinyal politik mengenai komposisi koalisi, kedekatan dengan partai pengusung, serta kemampuan menjaga komunikasi antara istana, parlemen, dan kelompok kepentingan di luar pemerintah.
Dalam banyak pemerintahan, wakil presiden berfungsi sebagai penyangga ketika Presiden harus mengurusi agenda eksekutif yang padat. Ia dapat menjadi juru bicara informal kepada partai mitra, menenangkan friksi internal, atau membuka kanal dialog dengan organisasi masyarakat, serikat pekerja, dan kelompok usaha. Ketika pemerintahan menghadapi isu yang sensitif secara sosial, seperti ketenagakerjaan atau agraria, peran jembatan itu menjadi lebih terasa karena kebijakan tidak hanya bergantung pada angka ekonomi, tetapi juga pada penerimaan publik.
Usulan KSPI juga perlu dibaca dalam konteks posisi Partai Gerindra sebagai partai yang mendukung Presiden Prabowo Subianto. Dalam politik Indonesia, kader partai pengusung yang duduk di kursi wakil presiden sering dianggap membantu menjaga loyalitas koalisi. Namun, usulan dari organisasi pekerja tidak otomatis menjadi rekomendasi resmi partai. Pandangan itu lebih mencerminkan harapan masyarakat sipil agar calon wakil presiden memiliki rekam jejak komunikasi yang terbuka, bukan sekadar nama dari struktur kekuasaan.
Isu ketenagakerjaan dan reforma agraria sendiri kerap menjadi titik temu antara kepentingan pekerja, petani, investor, dan negara. Serikat pekerja biasanya menuntut kepastian upah, perlindungan kontrak, serta ruang berunding. Sementara itu, reforma agraria menyentuh sengketa lahan, hak atas tanah, dan tata kelola wilayah. Sosok yang dinilai mampu menjembatani kedua isu itu dipandang penting karena dapat menurunkan potensi konflik, meski solusi kebijakan tetap harus melewati proses politik dan hukum yang panjang.
Arti Usulan bagi Pekerja dan Kebijakan Publik
Bagi pembaca Indonesia, usulan KSPI ini belum berarti perubahan langsung pada harga kebutuhan pokok, upah minimum, atau status ketenagakerjaan. Posisi wakil presiden ditentukan oleh pasangan calon, partai koalisi, dan proses pemilihan, bukan oleh satu organisasi masyarakat. Namun, sinyal yang disampaikan serikat pekerja relevan karena dapat memengaruhi arah komunikasi pemerintah ketika membahas kebijakan yang menyentuh dapur banyak rumah tangga, seperti aturan kerja, perlindungan sosial, dan penyelesaian sengketa lahan.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah wacana tersebut mendorong pemerintah membuka ruang dialog lebih luas dengan pekerja dan masyarakat sipil. Jika calon wakil presiden yang dipilih dianggap memiliki akses ke parlemen dan partai, publik dapat berharap kebuntuan kebijakan lebih cepat diselesaikan. Sebaliknya, jika penunjukan hanya dipersepsikan sebagai distribusi jabatan, kepercayaan masyarakat bisa menurun, terutama ketika isu ketenagakerjaan dan agraria memicu unjuk rasa atau konflik horizontal.
Dampak paling praktis bagi pembaca biasa adalah kualitas informasi yang mereka terima tentang kebijakan. Pekerja, petani, dan keluarga yang bergantung pada sektor formal maupun informal perlu memantau apakah janji dialog benar-benar diikuti mekanisme konsultasi, notulensi, serta perubahan peraturan yang jelas. Tanpa itu, pernyataan dukungan terhadap satu nama dapat dipersepsikan hanya sebagai bagian dari proses politik yang tidak mengubah kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembaca dapat menilai keberhasilan wacana ini dari tindakan konkret, bukan dari nama saja. Transparansi proses konsultasi menjadi penentu apakah kebijakan ketenagakerjaan dan agraria benar-benar berpihak pada kelompok yang paling terdampak.



