Lompat ke konten utama
Hukum

Kejari Bengkulu Tengah Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pasar Renah Semanek

Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah menetapkan tersangka dugaan korupsi pembangunan Pasar Renah Semanek Tahun Anggaran 2019.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Kejari Bengkulu Tengah Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pasar Renah Semanek
Ilustrasi berita: Kejari Bengkulu Tengah Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pasar Renah SemanekFoto: TVRI News — Daerah

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah menetapkan Edy Purnomo, penyedia atau kontraktor pelaksana pekerjaan, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Tahun Anggaran 2019. Penetapan dilakukan pada Selasa, 17 November 2026, di kantor Kejari, sebagaimana diberitakan TVRI News.

Menurut laporan TVRI News, penyidikan dimulai sejak Mei 2026 dan penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti sah, antara lain keterangan saksi, dokumen, serta hasil pemeriksaan ahli. Proyek dikerjakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Bengkulu Tengah dengan pagu Rp702.614.000 dari Dana Alokasi Khusus 2019. Nilai kontrak tender Rp694.333.000; pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen pada 8 November 2019 dan dibayar penuh dua tahap.

Kasi Intelijen Kejari Bengkulu Tengah Bayu Nusantara Palwa mengatakan nilai riil bangunan pasar yang dikerjakan tersangka diduga tidak sesuai realisasi anggaran yang dibayarkan. Ia menambahkan pasar tidak dapat difungsikan sejak serah terima pertama. Besaran kerugian negara masih dihitung BPKP. Tersangka ditahan 20 hari, 17 November sampai 6 Desember 2026, di Rutan Kelas IIB Bengkulu.

Kejaksaan menyangka Edy melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, subsidair Pasal 604. Kejari menyatakan penyidikan profesional dan menjunjung asas praduga tak bersalah, serta tidak menutup kemungkinan ada pihak lain.

Peran DAK Fisik dan Tender Proyek Daerah

Dana Alokasi Khusus atau DAK adalah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan tertentu yang telah ditetapkan prioritasnya. Dalam praktik anggaran daerah, DAK fisik sering diarahkan ke sarana publik seperti jalan desa, irigasi, sekolah, puskesmas, dan pasar. Karena peruntukannya spesifik, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dapat langsung dirasakan warga.

Proyek yang dibiayai DAK biasanya melewati mekanisme pengadaan jasa konstruksi. Dinas teknis menyiapkan pagu, panitia tender memilih penyedia, lalu kontrak ditandatangani dengan nilai yang dapat lebih rendah dari pagu. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan fisik, berita acara serah terima, dan pembayaran. Pada tahap inilah pengawasan menjadi penting: dokumen bisa menyatakan pekerjaan 100 persen, tetapi kondisi bangunan di lapangan harus tetap sesuai spesifikasi, volume, dan fungsi yang direncanakan.

Dalam perkara dugaan korupsi pembangunan, penyidik biasanya menelusuri selisih antara nilai yang dibayarkan dan nilai riil pekerjaan, kualitas material, volume, serta pihak yang menerima manfaat. Pemeriksaan ahli konstruksi, keterangan saksi, dan dokumen kontrak menjadi alat bukti yang lazim. Ketika kerugian negara belum final, lembaga seperti BPKP menghitung potensi kerugian berdasarkan temuan lapangan. Angka itu penting untuk dakwaan, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan kesalahan seseorang.

Status tersangka juga perlu dibaca sebagai tahap awal penegakan hukum. Menurut KUHAP yang berlaku, tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku berdasarkan minimal dua alat bukti. Ia belum terbukti bersalah sampai pengadilan menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap. Karena itu, penjelasan kejaksaan mengenai asas praduga tak bersalah bukan formalitas, melainkan penanda bahwa proses masih berjalan dan pihak lain dapat dimintai keterangan.

Dampaknya bagi Pedagang dan Pengawasan Desa

Bagi pembaca di daerah, kasus semacam ini menyentuh hal yang dekat dengan rutinitas ekonomi harian: pasar desa. Pasar bukan hanya bangunan, tetapi tempat transaksi, distribusi hasil pertanian, dan sumber pendapatan pedagang kecil. Ketika fasilitas yang dibiayai uang negara tidak dapat difungsikan, kerugian tidak berhenti pada angka anggaran; warga kehilangan ruang berusaha, sementara pemerintah daerah perlu mempertanggungjawabkan belanja sebelumnya.

Yang perlu diperhatikan publik ke depan adalah kelanjutan audit kerugian, kemungkinan pemeriksaan pihak lain, dan apakah pasar dapat difungsikan kembali setelah ada kepastian hukum. Bagi masyarakat, pengawasan sederhana dapat dimulai dari papan informasi proyek, laporan ke inspektorat daerah, serta permintaan penjelasan kepada pemerintah desa dan dinas teknis. Transparansi semacam ini membantu memastikan dana transfer pusat benar-benar menjadi aset yang berguna, bukan hanya dokumen serah terima.

Penanganan perkara ini berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di daerah. Publik berhak tahu apakah proses penyidikan berjalan sesuai prosedur, apakah hak tersangka dihormati, dan apakah potensi kerugian negara dapat dipulihkan. Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, istilah yang tepat digunakan adalah dugaan korupsi, bukan vonis atas nama siapa pun.

Berita terkait

Tag:DAK FisikDugaan KorupsiEdy PurnomoKejari Bengkulu TengahPasar Renah Semanek

Berita Terkait