Kapolri Instruksikan Kapolda dan Kabareskrim Tindak Praktik Calo Rekrutmen
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan Kapolda dan Kabareskrim menindak percaloan serta pungli dalam perekrutan tenaga kerja.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan seluruh Kapolda dan Kabareskrim Polri menindak tegas praktik percaloan serta pungutan liar pada perekrutan tenaga kerja di kawasan industri maupun lingkungan perusahaan. Perintah itu disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima TVRI News, Kamis, 12 November 2026.
Dalam arahan tersebut, Suyudi menegaskan penindakan mencakup dugaan percaloan perekrutan yang meresahkan pencari kerja. Kapolri menyatakan Polri akan "berperang melawan para calo-calo" yang melakukan pungutan liar, sebagaimana dikutip TVRI News.
Polri membuka kanal pengaduan lewat Call Center 110, Bhabinkamtibmas, dan Kapolsek di wilayah masing-masing. Kapolri juga meminta para asesor uji kompetensi menjaga integritas penilaian agar kepercayaan dunia usaha terhadap pencari kerja tetap terjaga.
Instruksi ini menjadi bagian program Poliran, yakni dorongan Polri menciptakan lingkungan pencarian kerja yang aman dari praktik premanisme.
Jejak Panjang Pungli di Dunia Kerja
Praktik percaloan dalam perekrutan tenaga kerja bukan fenomena baru di Indonesia. Calo umumnya muncul ketika lowongan terbatas sementara pelamar membludak, sehingga posisi kerja dianggap sebagai barang yang bisa diperjualbelikan, yang membuat pelamar bergantung pada kenalan atau calo. Lembaga penyalur tenaga kerja yang tidak berizin kerap menjadi pintu masuk praktik ini, karena pelamar tidak punya jalur resmi untuk mengecek keabsahan janji. Modusnya beragam: menawarkan pekerjaan fiktif, menjanjikan penempatan di pabrik atau proyek, hingga menarik uang muka dengan dalih biaya administrasi, pelatihan, atau "titipan" kepada petugas perusahaan.
Isu ini berulang kali menyeruak di kawasan industri dan pada proyek-proyek yang membutuhkan banyak pekerja lapangan. Di daerah dengan banyak pabrik, calo sering memanfaatkan ketidaktahuan pendatang soal prosedur melamar, termasuk hak atas gaji dan jam kerja. Penanganannya kerap tersendat karena transaksi dilakukan secara tunai dan korban enggan melapor, takut kehilangan kesempatan kerja atau dianggap bersalah ikut membayar. Di sinilah peran pengawasan ketenagakerjaan oleh dinas terkait menjadi penting, meski kewenangan Polri biasanya baru masuk ketika ada unsur pemerasan, penipuan, atau premanisme.
Penekanan Kapolri pada integritas asesor uji kompetensi juga perlu dibaca dalam konteks sertifikasi kerja. Asesor adalah pihak yang menilai apakah seseorang memenuhi standar kompetensi suatu jabatan, sering kali di bawah koordinasi lembaga sertifikasi profesi nasional. Sertifikasi semacam ini menjadi jembatan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Jika penilaian bisa "diatur", kepercayaan dunia usaha terhadap klaim keterampilan pelamar ikut runtuh, dan pencari kerja yang jujur justru dirugikan.
Dari sisi hukum, tindakan memungut uang dengan ancaman atau tipu daya dapat menyentuh pasal pemerasan dan penipuan dalam KUHP. Bila pelakunya penyelenggara negara atau melibatkan pejabat, perkara dapat bersinggungan dengan undang-undang pemberantasan korupsi. Namun, sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, seseorang baru berstatus tersangka setelah penyidik memperoleh minimal dua alat bukti; sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, setiap orang wajib dianggap tidak bersalah. Prinsip ini penting agar publik tidak menghakimi pihak yang baru diperiksa sebagai saksi.
Apa yang Bisa Dilakukan Pencari Kerja
Bagi pembaca Indonesia, perintah Kapolri ini menyentuh kebiasaan yang banyak dialami saat melamar kerja: adanya biaya tak resmi yang diminta sebelum seseorang benar-benar diterima. Uang "titipan" seperti itu menggerus tabungan pelamar dan, pada saat yang sama, membuat mereka sulit menuntut hak ketika pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah ada. Karena itu, sikap tidak mentransfer uang muka kepada pihak yang mengaku bisa meloloskan seleksi menjadi langkah pencegahan paling sederhana.
Layanan Call Center 110, Bhabinkamtibmas, dan Kapolsek memberi kanal bagi korban untuk melapor tanpa harus datang ke markas besar. Kesediaan korban melapor juga menentukan apakah pola percaloan bisa dipetakan atau hanya berhenti pada satu kasus. Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah penindakan benar-benar menyasar hulu masalah, yakni agen atau perusahaan yang memungut biaya dari pelamar, bukan hanya calo perorangan. Pemulihan kerugian korban juga menjadi ukuran keberhasilan: tanpa mekanisme pengembalian uang, laporan masyarakat berisiko berhenti sebagai sanksi pidana semata. Polisi juga perlu menindaklanjuti laporan dengan transparansi agar kepercayaan publik tumbuh.
Ke depan, pelamar juga perlu terbiasa memeriksa legalitas perusahaan dan membaca ulang setiap tawaran yang meminta imbalan di awal. Rekrutmen yang sehat lazimnya tidak memungut biaya dari calon pekerja, sehingga permintaan transfer sejak tahap seleksi seharusnya menjadi tanda bahaya dan layak dilaporkan, terutama bagi lulusan baru.



