Lompat ke konten utama
Hukum

Kakek 74 Tahun di Pati Jadi Tersangka Penganiayaan Istri hingga Tewas

Polisi menyebut H.Y. (74) menjadi tersangka penganiayaan yang menewaskan istrinya di Pati, dengan motif cemburu dan tuduhan perselingkuhan.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Kakek 74 Tahun di Pati Jadi Tersangka Penganiayaan Istri hingga Tewas
Ilustrasi berita: Kakek 74 Tahun di Pati Jadi Tersangka Penganiayaan Istri hingga TewasFoto: Jateng Pos

H.Y. (74) menjadi tersangka penganiayaan yang membuat istrinya, J.C. (70), tewas di Desa Sugihrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Sabtu (7/11), sebagaimana diberitakan Jateng Pos.

Penyidik Satreskrim Polresta Pati mengungkap motif itu setelah mendalami keterangan H.Y. Tersangka mengaku kesal karena korban tidak mengikuti pengajian kumpulan haji, lalu muncul dugaan korban menjalin kedekatan dengan laki-laki lain.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.15 WIB di rumah pasangan tersebut. Setelah pulang dari pengajian, tersangka menemukan korban di kamar. Cekcok memicu tersangka mengambil kapak dari lemari, lalu mengayunkan kapak ke leher korban.

Saksi pertama melihat tersangka keluar kamar membawa kapak, merebutnya, lalu mencari pertolongan. Saat kembali, korban meninggal. Polisi menyita kapak 50 sentimeter, sandal, dan seprai. H.Y. dijerat Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, ancaman maksimal 15 tahun penjara atau denda Rp45 juta.

Kekerasan Rumah Tangga dalam Hukum Indonesia

Kasus ini masuk ranah kekerasan dalam rumah tangga karena keduanya terikat perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menempatkan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dalam struktur pasal tersebut, kekerasan fisik yang menimbulkan kematian diancam hukuman lebih berat daripada kekerasan yang hanya menimbulkan luka. Aturan itu lahir untuk mempersempit ruang kebal hukum di rumah tangga, karena kekerasan yang dibiarkan sering berulang dan meningkat. UU PKDRT juga menjadi dasar bagi korban untuk mencari perlindungan, termasuk saat ancaman datang dari pasangan yang paling dekat secara ekonomi dan sosial.

Penegakan hukum pada kasus seperti ini biasanya bertumpu pada pemeriksaan saksi, hasil visum atau autopsi, serta barang bukti yang ditemukan di lokasi. Autopsi membantu dokter forensik memastikan luka, arah sabetan, dan penyebab kematian, sehingga keterangan tersangka dapat dibandingkan dengan temuan medis. Karena itu, istilah “sinkron” dalam penyidikan berarti keterangan tersangka, saksi, dan hasil pemeriksaan fisik saling mendukung. Selain itu, keterangan orang pertama yang melihat kejadian penting karena dapat menjelaskan posisi korban, arah luka, dan apakah tersangka masih memegang senjata. Pengelolaan barang bukti harus menjaga rantai pengawasan agar hasil pemeriksaan tetap dapat dipakai di pengadilan.

Penggunaan inisial pada nama korban dan tersangka juga menjadi praktik umum dalam peliputan kasus keluarga. Tujuannya melindungi identitas, terutama ketika peristiwa terjadi di ruang privat dan melibatkan orang yang saling kenal. Meski demikian, media tetap perlu menyebut status hukum secara tepat: tersangka berarti sedang diduga melakukan tindak pidana, bukan orang yang sudah terbukti bersalah.

Kasus lansia juga memunculkan perhatian pada kerentanan di dalam rumah tangga. Usia lanjut tidak otomatis membuat seseorang mampu meminta tolong, terutama bila kekerasan berlangsung cepat di dalam rumah. Dalam konteks Indonesia, layanan rujukan, keluarga dekat, dan aparat desa sering menjadi pintu pertama sebelum laporan masuk ke kepolisian.

Langkah Awal Saat Kekerasan Terjadi

Bagi pembaca, kasus ini menyoroti bahwa kekerasan di rumah tangga bukan urusan pribadi yang harus dibiarkan. Dugaan cemburu, pertengkaran, atau tuduhan perselingkuhan tidak menjadi pembenar penggunaan senjata tajam. Ketika tanda bahaya muncul, langkah paling aman adalah menjauh dari pelaku, mencari saksi, dan menghubungi aparat desa, polisi, atau layanan darurat. Masyarakat perlu memahami bahwa diam bisa memperpanjang risiko. Tetangga atau kerabat dapat menjadi saksi awal yang membantu.

Dari sisi kesehatan, korban kekerasan dalam rumah tangga berisiko mengalami cedera fisik, gangguan kecemasan, dan trauma berkepanjangan. Keluarga lansia perlu lebih peka karena keterbatasan tenaga, ketergantungan pada pasangan, serta rasa takut kehilangan bisa membuat korban diam. Pemeriksaan medis dan pendampingan psikologis sebaiknya tidak ditunda setelah insiden. Korban juga dapat menyimpan bukti luka, catatan ancaman, atau pesan yang menunjukkan pola kekerasan sebelum kejadian fatal.

Bagi aparat dan masyarakat, kasus ini menjadi pengingat bahwa barang bukti, keterangan saksi, dan visum harus dikelola cepat agar proses hukum berjalan. Di daerah, kerja sama antara Polsek, Puskesmas, pemerintah desa, dan unit perlindungan perempuan dapat menentukan apakah korban mendapat pertolongan tepat waktu. Tanpa rujukan yang jelas, korban bisa kehilangan kesempatan memperoleh perlindungan hukum, pemulihan kesehatan, dan pemulihan sosial.

Berita terkait

Tag:Kasus LansiaKekerasan Rumah TanggaPatiPolresta PatiUU PKDRT

Berita Terkait