ASN Kota Salatiga Diajak Berani Menolak Gratifikasi
Pemerintah Kota Salatiga mengajak ASN berani menolak gratifikasi dalam sosialisasi Hakordia 2026.

Pemerintah Kota Salatiga mengajak seluruh aparatur sipil negara berani menolak gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan tugas kedinasan. Ajakan itu disampaikan Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, saat membuka Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kota Salatiga dalam rangkaian Hakordia 2026, Kamis (12/11/2026), di Ruang Plumpungan, Gedung Setda Kota Salatiga.
Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Daerah itu diikuti kepala perangkat daerah, direktur BUMD, dan sejumlah tamu undangan. Menurut laporan Jateng Pos, Robby mengapresiasi Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Salatiga yang meraih penghargaan TOP UPG Nasional pada 2022 dan 2024.
Sepanjang 2019 hingga 2026, UPG memfasilitasi 147 laporan gratifikasi senilai Rp36.425.000 serta tiga laporan uang senilai Rp4.000.000. Dari laporan itu, 105 parsel disalurkan kepada panti asuhan, petugas kebersihan, dan pemulung; 31 barang diserahkan kepada KPK untuk ditetapkan sebagai barang milik negara; sembilan barang dikompensasi sebagai sarana edukasi.
“Jangan membiasakan diri menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan tugas kedinasan,” tegasnya. Ia meminta perangkat daerah mengidentifikasi titik rawan gratifikasi di unit kerja. Robby juga menegaskan capaian itu harus menjadi motivasi memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Sekretaris Inspektorat Daerah Siti Andjajanah berharap sosialisasi meningkatkan pemahaman prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran kebijakan, dan pengendalian kebijakan. Narasumber datang dari Polres, Kejaksaan Negeri, dan Inspektorat Daerah.
Aturan Gratifikasi bagi ASN
Gratifikasi bukan sekadar pemberian kecil yang dianggap sopan santun. Di lingkungan kantor, batas antara hadiah, ucapan terima kasih, dan gratifikasi sering tidak jelas. Dalam kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, gratifikasi dipahami sebagai pemberian dalam arti luas, mulai dari uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, sampai fasilitas lainnya. Pemberian itu menjadi masalah ketika berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempatkan gratifikasi yang terkait jabatan sebagai bentuk suap. Karena itu, aparatur sipil negara tidak cukup hanya menolak secara pribadi; mereka juga wajib memahami pelaporan dan pengendalian internal. Di tingkat nasional, pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bagian dari sistem pencegahan. Pelaporan membantu negara menentukan apakah barang atau uang harus dikembalikan, dirampas, atau dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Di banyak instansi, Unit Pengendalian Gratifikasi menjadi pintu masuk untuk menerima konsultasi, mencatat laporan, dan menindaklanjuti pemberian yang tidak dapat atau tidak boleh ditolak.
Posisi gratifikasi juga berkaitan dengan etika ASN. Peraturan perundang-undangan tentang aparatur sipil negara menuntut pegawai pemerintah menjaga netralitas, tidak menyalahgunakan wewenang, dan tidak menerima hadiah yang dapat memengaruhi keputusan. Hal ini berlaku bagi pegawai di semua level, bukan hanya pejabat struktural. Ketika gratifikasi dibiarkan, ia dapat menggeser pelayanan publik dari yang seharusnya adil menjadi transaksi terselubung.
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengukur ulang kesiapan sistem pengendalian. Sosialisasi semacam ini biasanya tidak berhenti pada seremoni. Ia menyentuh titik rawan seperti perizinan, pengadaan, mutasi pegawai, bantuan sosial, dan pelayanan langsung di kantor desa atau kelurahan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kanal pelaporan mudah diakses dan tidak menimbulkan risiko bagi pelapor. Tanpa mekanisme yang jelas, penolakan gratifikasi hanya menjadi imbauan moral yang sulit diuji.
Yang Perlu Diperhatikan Warga
Bagi warga Salatiga dan daerah lain, penolakan gratifikasi berkaitan langsung dengan kualitas layanan yang mereka terima. Warga juga dapat menilai apakah petugas meminta imbalan tidak resmi untuk mempercepat urusan. Praktik pemberian kepada pegawai dapat membuat antrean menjadi tidak adil, izin terbit lebih cepat bagi yang mampu membayar, atau bantuan publik tersalurkan berdasarkan kedekatan. Ketika ASN berani menolak, masyarakat mendapat pesan bahwa prosedur resmi tetap menjadi jalan utama.
Dampaknya juga terasa pada anggaran daerah. Gratifikasi yang dibiarkan dapat menaikkan biaya transaksi bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil yang bergantung pada perizinan, pengadaan, dan layanan dasar. Jika birokrasi lebih bersih, biaya kepatuhan masyarakat dan dunia usaha dapat menurun, sementara kepercayaan pada pemerintah daerah ikut naik. Kepercayaan publik yang menurun dapat membuat masyarakat enggan melaporkan dugaan penyimpangan.
Yang perlu dicermati ke depan adalah konsistensi tindak lanjut. Sosialisasi perlu diikuti mekanisme yang jelas: titik rawan dipetakan, pelaporan diproses, dan sanksi diterapkan tanpa pandang bulu. Pemerintah perlu menginformasikan batas waktu dan tata cara pelaporan kepada pegawai baru. Bagi warga, langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah menolak memberi, bertanya melalui kanal resmi, dan melaporkan jika merasa dirugikan secara tertulis tanpa perlu takut.



