Lompat ke konten utama
Korupsi

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kantor Kalurahan Karangasem

Kejaksaan Negeri Gunungkidul menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor Kalurahan Karangasem.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kantor Kalurahan Karangasem
Ilustrasi berita: Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kantor Kalurahan KarangasemFoto: TVRI News — Daerah

Kejaksaan Negeri Gunungkidul menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan gedung Kantor Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan dua alat bukti, sebagaimana diberitakan TVRI News, Kamis, 12 November 2026.

Ketiga tersangka berinisial AI, MY, dan SM. Menurut laporan TVRI News, penyidik memeriksa 30 saksi, meminta keterangan ahli BPK RI, serta menyita 80 dokumen dan barang bukti. Audit investigatif BPK RI menunjukkan kerugian negara atau daerah Rp588.962.540. Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul R.R. Shinta Ayu Dewi menyebut anggaran yang direalisasikan Rp588 juta lebih, tetapi bukti pertanggungjawaban dan pembelanjaan yang sesuai kondisi sebenarnya hanya sekitar Rp302.901.000.

Gedung dinilai tidak selesai, tidak memenuhi kriteria keandalan bangunan negara, dan hingga kini mangkrak. Pembangunan diduga dilaksanakan di atas tanah Sultan Ground tanpa izin pemanfaatan dari Kasultanan Yogyakarta. Para tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 604 secara subsidair. Ketiganya ditahan 20 hari sejak 11 sampai 30 November 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Struktur Pemerintahan Kalurahan dan Tanah Kasultanan

Kalurahan merupakan sebutan pemerintahan setingkat desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan dipimpin lurah dan berada di bawah kapanewon, padanan kecamatan dalam nomenklatur lokal. Dalam kasus ini, Kantor Kalurahan Karangasem berada di Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul. Bentuk pemerintahan itu membuat bangunan kantor kalurahan menjadi pusat layanan administrasi, koordinasi pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan bagi warga.

Pembahasan tanah Sultan Ground penting karena status lahan memengaruhi legalitas pemanfaatan. Sultan Ground adalah tanah yang melekat pada Kasultanan Yogyakarta, sedangkan tanah serupa milik Kadipaten Pakualaman dikenal sebagai Pakualaman Ground. Penggunaan lahan tersebut umumnya memerlukan izin pemanfaatan dari pihak kasultanan atau kadipaten. Bila izin tidak diperoleh, proyek di atas lahan negara atau daerah dapat menimbulkan persoalan administrasi dan hukum, meski bangunan sudah berdiri.

Dalam perkara korupsi, lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sering diminta memberikan keterangan ahli atau audit investigatif. Audit semacam ini dipakai untuk menghitung kerugian keuangan negara atau daerah dan memeriksa kesesuaian belanja dengan kondisi lapangan. Penyidik juga mengandalkan minimal dua alat bukti untuk meningkatkan status saksi menjadi tersangka, sesuai kerangka hukum acara pidana yang berlaku.

Rentang tahun anggaran 2015 sampai 2020 memperlihatkan bahwa proyek pembangunan kalurahan dapat melewati beberapa siklus perencanaan dan pertanggungjawaban. Pada kasus serupa di daerah, titik rawan biasanya muncul pada pengadaan material, pekerjaan fisik, dokumentasi belanja, dan pengawasan internal. Ketika gedung tidak selesai atau tidak memenuhi kriteria keandalan, kerugian tidak hanya berupa uang, tetapi juga hilangnya fungsi layanan publik yang seharusnya dinikmati warga. Di tingkat kalurahan, lurah dan perangkat kalurahan biasanya terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, sehingga kesalahan satu tahap dapat berujung pada temuan.

Dampaknya bagi Layanan Publik di Gunungkidul

Bagi warga, kantor kalurahan bukan sekadar bangunan. Di tempat itu warga mengurus surat, mengikuti musyawarah, mengakses informasi program, dan menunggu layanan yang dekat dengan rumah. Ketika gedung yang dibiayai anggaran tidak dapat dipakai, warga kehilangan salah satu ruang layanan yang paling mudah dijangkau. Kondisi mangkrak juga membuat perangkat kalurahan harus mencari tempat kerja alternatif, sehingga biaya dan waktu administrasi dapat ikut bertambah.

Untuk pembaca yang mengikuti isu daerah, kasus ini mengingatkan bahwa pembangunan di tingkat kalurahan memerlukan disiplin anggaran, kelengkapan izin, dan pengawasan pekerjaan. Nilai kerugian ratusan juta rupiah mungkin tampak kecil dibanding proyek nasional, tetapi dampaknya langsung terasa pada fungsi pemerintahan lokal. Publik dapat memantau perkembangan perkara melalui pengadilan, pemulihan kerugian negara, serta langkah pencegahan agar kantor desa atau kalurahan lain tidak bernasib sama.

Bagi calon pelaksana proyek dan pejabat kalurahan, kasus ini menjadi pengingat bahwa pertanggungjawaban belanja harus sesuai kondisi lapangan. Dokumen, foto pekerjaan, dan bukti pembayaran yang tidak selaras dapat memicu pemeriksaan. Bagi warga, partisipasi dalam musyawarah desa serta pengawasan papan informasi proyek dapat membantu mencegah pekerjaan yang tidak selesai atau tidak layak pakai. Pengawasan juga dapat dilakukan dengan memeriksa papan informasi proyek, termasuk sumber anggaran, nilai pekerjaan, dan nama pelaksana, agar warga tahu apa yang seharusnya dikerjakan.

Berita terkait

Tag:BPK RIDugaan KorupsiKalurahan KarangasemKejaksaan Negeri GunungkidulSultan Ground

Berita Terkait