Roy Suryo Ajukan Uji Forensik Ijazah Jokowi ke PN Jaktim
Tim kuasa hukum Roy Suryo meminta PN Jakarta Timur menguji forensik ijazah fisik Jokowi dengan pembanding terverifikasi.

Menurut laporan SINDOnews, tim kuasa hukum Roy Suryo menyerahkan surat permohonan pemeriksaan forensik ijazah fisik mantan Presiden Joko Widodo kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026), dalam sidang dugaan fitnah ijazah.
Permohonan itu meminta dokumen ijazah Jokowi dibandingkan dengan setidaknya tiga ijazah pembanding terverifikasi yang terbit pada November 1985. Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, sebagaimana dikutip SINDOnews, menyatakan, “Pengujian forensik harus menggunakan pembanding yang otentik.”
Surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada Presiden, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Komisi III DPR RI, Jaksa Agung, Ketua Ombudsman, dan pimpinan PN Jaktim. Refly menjelaskan fokus perkara adalah unggahan Dian Sandi di media sosial, bukan langsung menyerang ijazah fisik.
Mengapa Uji Forensik Dokumen Jadi Penting
Uji forensik dokumen adalah pemeriksaan ilmiah terhadap ciri fisik sebuah berkas, bukan sekadar pembacaan isi tulisan. Dalam praktik, ahli dapat menelaah jenis kertas, komposisi tinta, bentuk tanda tangan, stempel, penomoran, cetakan, spasi, serta bahan lain yang lazim dipakai pada periode penerbitan. Pemeriksaan semacam ini dipakai untuk menilai apakah sebuah dokumen asli, palsu, atau pernah diubah. Hasilnya biasanya dirangkum dalam pendapat ahli yang dapat diuji silang di persidangan.
Nilai pembuktian dokumen fisik menjadi penting ketika sengketa tidak berhenti pada tafsir kata-kata. Sebuah ijazah dapat dibandingkan dengan arsip lain dari institusi dan masa yang sama. Kalau pembanding itu terverifikasi dan dapat diakses secara sah, hasilnya lebih mudah diuji di persidangan. Sebaliknya, tanpa pembanding yang jelas, kesimpulan forensik berisiko menjadi rujukan tunggal yang rapuh. Di sisi lain, permintaan pembanding juga menguji kehati-hatian penyidik dan penuntut. Semakin banyak dokumen yang dipersoalkan, semakin besar kebutuhan terhadap arsip yang dapat dipercaya. Karena itu, keabsahan arsip pembanding menjadi sama pentingnya dengan hasil uji itu sendiri.
Isu ijazah kepala negara bukan hal baru dalam politik Indonesia. Pertanyaan tentang pendidikan, legalitas berkas, dan keaslian dokumen sering muncul dalam debat publik, terutama pada masa pemilu. Namun, hukum membedakan antara percakapan di ruang publik dan pembuktian di ruang sidang. Keterangan saksi, dokumen, ahli, serta alat bukti lain harus dinilai melalui mekanisme peradilan. Di sinilah perdebatan hukum sering beririsan dengan persepsi politik publik. Kasus semacam ini juga menguji batas antara kritik terhadap pejabat dan tuduhan yang harus dibuktikan.
Dalam kerangka itu, asas praduga tak bersalah tetap menjadi pegangan. Seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili wajib dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Karena itu, istilah “diduga” bukan basa-basi jurnalistik, melainkan penanda bahwa perkara masih berada pada tahap pemeriksaan. Publik berhak mengikuti prosesnya, tetapi kesimpulan akhir tetap milik hakim. Hakim juga perlu memastikan bahwa permintaan pemeriksaan tambahan tidak dijadikan alat untuk menahan proses peradilan.
Artinya bagi Pengawasan Publik
Bagi pembaca Indonesia, perkara ini menunjukkan bahwa dokumen pejabat publik dapat menjadi objek pemeriksaan hukum, bukan hanya bahan obrolan politik. Publik boleh menuntut transparansi, tetapi prosesnya tetap harus mengikuti aturan acara pidana. Karena itu, langkah uji forensik menjadi penting sebagai jalan pembuktian, bukan sebagai pembenaran untuk menyebarkan tuduhan secara bebas. Dengan demikian, transparansi tidak berarti semua pihak bebas menyimpulkan keaslian dokumen tanpa dasar pembuktian.
Dampak praktisnya lebih terasa pada kualitas debat publik. Ketika isu ijazah muncul, warga perlu membedakan antara opini, bukti, dan putusan. Media, politikus, dan pengguna internet sebaiknya merujuk pada keterangan resmi dari persidangan serta menghormati asas praduga tak bersalah. Tanpa itu, informasi yang belum terbukti dapat memicu fitnah baru. Pemeriksaan forensik juga dapat menjadi pembeda antara klaim yang bisa diuji dan rumor yang hanya mengandalkan potongan gambar.
Ke depan, yang perlu diperhatikan adalah apakah majelis hakim mengabulkan permohonan uji forensik, bagaimana pembanding diperoleh, dan apakah hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Publik juga perlu melihat apakah tembusan ke lembaga negara hanya bersifat administratif atau memunculkan langkah pengawasan yang nyata. Selain itu, masyarakat perlu menunggu keterangan resmi dari pengadilan sebelum menilai pihak mana yang benar. Semua itu akan menentukan apakah perkara ini berhenti sebagai sengketa hukum atau menjadi preseden bagi pengawasan dokumen publik.



