Lompat ke konten utama
Hukum

Polri Jadwalkan Sidang Etik Perwira Tinggi EHS pada Selasa

Polri menjadwalkan ulang sidang KKEP terhadap perwira tinggi EHS pada Selasa, 17 November 2026, di Mabes Polri, Jakarta.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Polri Jadwalkan Sidang Etik Perwira Tinggi EHS pada Selasa
Ilustrasi berita: Polri Jadwalkan Sidang Etik Perwira Tinggi EHS pada SelasaFoto: TVRI News — Hukum

Polri menjadwalkan ulang sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap perwira tinggi berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026, di Markas Besar Polri, Jakarta, menurut laporan TVRI News.

Divpropam Polri menangani persidangan itu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut sidang sebagai bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri.

Dugaan pelanggaran meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, tindakan tidak sesuai prosedur, serta permufakatan untuk melakukan akses ilegal. Kasus ini berkaitan dengan penggunaan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri saat EHS menjabat Kabagmon dan Pelaksana Tugas Kabagmon.

Sidang dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua komisi. EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

Mekanisme Sidang Etik di Tubuh Polri

Komisi Kode Etik Profesi, atau KKEP, merupakan wadah internal untuk memeriksa anggota Polri yang diduga melanggar norma profesi, bukan forum untuk menyatakan seseorang bersalah secara pidana. Prosesnya menilai apakah perilaku anggota sejalan dengan nilai etika, disiplin, dan tanggung jawab jabatan. Karena itu, istilah “dipersangkakan” dalam sidang etik merujuk pada dugaan pelanggaran terhadap aturan profesi, bukan vonis. Sidang etik juga berbeda dari pemeriksaan disiplin biasa karena menyangkut kehormatan profesi, citra lembaga, dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menjadi salah satu dasar pemberhentian anggota Polri, sementara Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengatur Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam kerangka itu, sidang etik dapat menghasilkan sanksi administratif-profesional, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, atau rekomendasi pemberhentian, tergantung hasil pemeriksaan. Sanksi etik tidak otomatis menutup proses hukum pidana jika ada unsur tindak pidana yang ditangani aparat berwenang.

Divpropam Polri berperan menyiapkan dan menyelenggarakan persidangan etik. Karo Penmas Divhumas Polri menyampaikan informasi publik. Keberadaan komisi yang terdiri atas perwira tinggi juga menegaskan bahwa perkara etik internal dapat diadili oleh pejabat setingkat atau lebih senior dari terperiksa. Komposisi komisi yang dipimpin perwira tinggi menunjukkan perkara ini dianggap serius karena melibatkan jabatan di struktur operasi dan pengendalian. Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri, atau Bagmon Robinopsnal, merupakan unit yang berkaitan dengan pemantauan informasi operasional. Istilah “akses ilegal” pada umumnya berarti penggunaan hak masuk ke sistem atau data tanpa kewenangan yang sah.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Selama sidang belum selesai dan tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, pihak yang diperiksa belum dapat disebut sebagai pelaku. Publik hanya berhak menerima informasi bahwa mekanisme internal sedang berjalan, bukan kesimpulan akhir.

Dampaknya bagi Kepercayaan Publik

Bagi pembaca Indonesia, sidang etik ini relevan karena menyentuh dua hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: integritas aparat dan keamanan data internal lembaga. Masyarakat bergantung pada Polri dalam pelayanan publik, penyelidikan, dan perlindungan hukum. Ketika seorang perwira tinggi diduga menyalahgunakan wewenang atau mengakses sistem tanpa hak, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal sanksi individu, tetapi juga apakah mekanisme pengawasan internal benar-benar berjalan.

Proses KKEP dapat menjadi penanda apakah institusi menindak pelanggaran dari dalam tanpa menunggu sorotan publik. Jika sidang berlangsung terbuka kepada publik sebatas informasi resmi, objektif, dan akuntabel, kepercayaan warga terhadap penegakan disiplin bisa meningkat. Sebaliknya, jika hasilnya tidak jelas atau dianggap hanya formalitas, ruang untuk rumor dan kecurigaan akan melebar. Karena itu, perkembangan setelah 17 November 2026 perlu dicermati: apakah ada putusan etik, apakah perkara berlanjut ke pidana, dan apakah ada langkah pencegahan penyalahgunaan akses di unit operasional. Transparansi atas jadwal, agenda, dan hasil resmi menjadi kunci agar proses tidak dinilai tertutup.

Bagi pengguna layanan Polri, hal praktis yang perlu diperhatikan adalah menjaga hak atas informasi yang benar. Publik dapat menunggu keterangan resmi dari Divpropam atau Divhumas, bukan menyebarkan tuduhan sebelum sidang selesai. Bagi anggota Polri, perkara ini menjadi pengingat bahwa jabatan, kewenangan, dan akses sistem adalah amanat yang dapat diuji secara etik.

Berita terkait

Tag:DivpropamEHSKKEPPolriTrunoyudo Wisnu Andiko

Berita Terkait