Lompat ke konten utama
Pemilu dan Pilkada

PKS Usung Istri Mantan Wali Kota Bandung Oded untuk Pilkada

Siti Muntamah, istri almarhum Oded M Danial, disiapkan PKS sebagai bakal calon wali kota Bandung.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: PKS Usung Istri Mantan Wali Kota Bandung Oded untuk Pilkada
Ilustrasi berita: PKS Usung Istri Mantan Wali Kota Bandung Oded untuk PilkadaFoto: Republika — Nasional

Dalam pernyataan baru-baru ini, Siti Muntamah, istri almarhum mantan Wali Kota Bandung Oded M Danial, menyatakan siap maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandung, sebagaimana diberitakan Republika. Ia merupakan salah satu bakal calon yang diajukan DPD PKS Kota Bandung ke DPP PKS.

Dalam pernyataan yang dikutip Republika, Siti yang akrab disapa Ummi Oded menyebut amanah pencalonan itu akan dijalankan sebaik-baiknya. Ia mengaku memperoleh banyak harapan agar Kota Bandung dipimpin perempuan saat kampanye pemilihan legislatif.

Ummi Oded menyatakan akan meneruskan program yang dinilai berjalan, mengedepankan transparansi dan integritas, serta memprioritaskan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ketua DPD PKS Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama mengatakan partainya mengajukan dua nama ke DPP dan mengarahkan mereka menyosialisasikan diri, dengan target posisi wali kota, bukan wakil wali kota.

Politik Lokal Bandung dan Peran PKS

Pemilihan wali kota di Indonesia merupakan bagian dari pilkada langsung untuk memilih kepala daerah di tingkat kota. Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat menjadi arena yang banyak dilirik partai karena populasinya besar, aktivitas ekonominya padat, dan citra politiknya sering dianggap penting bagi peta politik Jawa Barat. Kandidat yang muncul biasanya diuji oleh pemilih urban yang menuntut pelayanan publik cepat, ruang hidup layak, serta pengelolaan kota yang terbuka. Kota ini juga menjadi simpul pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang menuntut kebijakan tata ruang serta transportasi yang konsisten.

PKS dikenal sebagai partai berbasis dakwah dan kaderisasi yang aktif di kota-kota besar. Dalam pilkada, keputusan pencalonan umumnya melewati jenjang dari DPD di tingkat kota atau kabupaten, DPW di tingkat provinsi, hingga DPP di tingkat pusat. Partai dapat mengusung pasangan sendiri bila memenuhi syarat perolehan suara atau kursi di DPRD, atau berkoalisi dengan partai lain. Karena itu, pernyataan kesiapan bakal calon masih harus dibaca sebagai bagian dari proses penjaringan, bukan kepastian tiket pilkada. Partai juga perlu menyiapkan mesin politik, saksi, dan komunikasi digital karena pemilih muda kota semakin menentukan.

Keikutsertaan perempuan dalam jabatan eksekutif daerah juga menjadi perhatian. Aturan pencalonan legislatif mendorong keterwakilan perempuan dalam daftar calon, tetapi tidak menetapkan kuota khusus untuk kepala daerah. Akibatnya, munculnya calon perempuan sering dilihat sebagai peluang memperluas representasi, sekaligus ujian apakah pemilih menilai kapasitas dan rekam jejak lebih utama daripada identitas gender. Partai pengusung biasanya menghitung potensi suara loyalis, pemilih mengambang, dan jaringan komunitas. Di sisi lain, pemilih juga menilai apakah calon mampu membangun komunikasi lintas kelompok dan menjaga stabilitas pemerintahan kota.

Nama keluarga mantan pemimpin daerah kerap memengaruhi persepsi publik. Pengenalan lewat kedekatan sosial, jaringan, dan kenangan atas pemerintahan sebelumnya dapat menjadi modal elektoral. Namun, modal itu juga menuntut penjelasan program yang konkret, sebab pemilih kota cenderung menilai kinerja dari layanan sehari-hari, bukan sekadar simbol sejarah. Di kota berpendidikan tinggi, isu integritas dan transparansi juga menjadi tolok ukur yang sering muncul dalam debat publik. Tanpa itu, popularitas juga cepat surut.

Yang Diperebutkan Pemilih Bandung

Bagi warga, pilkada kota bukan sekadar pergantian figur, tetapi penentuan arah anggaran dan layanan harian. Wali kota berperan menetapkan prioritas belanja daerah bersama DPRD, koordinasi transportasi, pengelolaan sampah, perizinan usaha kecil, serta mutu puskesmas dan sekolah. Karena itu, janji transparansi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi perlu diuji lewat program yang terukur, bukan hanya slogan. Pemilih juga dapat memantau apakah target anggaran dan indikator kinerja disampaikan sejak awal.

Isu kemacetan, sampah, banjir, air bersih, dan lapangan kerja juga menyentuh kebiasaan sehari-hari. Pengendara, pedagang, pekerja, dan keluarga muda akan merasakan dampaknya ketika kebijakan parkir, angkutan umum, pengangkutan sampah, drainase, serta bantuan sosial dijalankan atau diabaikan. Kandidat perempuan dapat membawa perspektif tambahan, tetapi pemilih tetap perlu menilai kapasitas memimpin birokrasi kota. Kebijakan yang lambat dapat langsung memengaruhi biaya hidup warga sehari-hari.

Yang perlu dicermati berikutnya adalah apakah pencalonan ini benar-benar mendapat tiket dari DPP PKS dan partai koalisi, lalu bagaimana program disusun dengan sumber pembiayaan. Termasuk peta dukungan partai lain dan potensi pasangan calon. Selama proses belum final, pembaca sebaiknya menunggu daftar pasangan calon resmi dan visi-misi yang dapat dibandingkan.

Berita terkait

Tag:Oded M DanialPilkada BandungPKSSiti Muntamah

Berita Terkait