PKS Pecat Caleg Terpilih DPRK Aceh Tamiang Tersangka Narkoba 70 Kg
PKS memecat caleg terpilih DPRK Aceh Tamiang berinisial S setelah ditangkap Bareskrim dalam perkara sabu 70 kilogram.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan telah memecat calon anggota legislatif terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang berinisial S yang menjadi tersangka kasus sabu 70 kilogram, sebagaimana diberitakan Republika. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, menyampaikan pemecatan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Nasir menyebut posisi S akan diisi caleg DPRK Aceh Tamiang dengan suara terbanyak kedua sesuai ketentuan. Ia menyatakan tidak mengetahui peran S dalam sindikat tersebut dan meminta publik menunggu proses hukum di Bareskrim Polri. PKS juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh atas keterlibatan calon terpilih itu.
S ditangkap pada Sabtu (25/5/2024) atas dugaan memiliki, memodali, dan mengendalikan sabu asal Malaysia. Ia dibawa ke Bareskrim pada Senin (27/5/2024) dan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang; penyidik menelusuri aliran dana, termasuk kemungkinan dana kampanye pada Pemilu 2024.
Saringan Caleg dan Risiko Jaringan Narkoba
Kasus ini menempatkan partai politik pada dilema yang sering muncul dalam politik elektoral: caleg terpilih adalah wajah hasil suara, tetapi latar belakang mereka tidak selalu dapat dipantau secara penuh oleh pengurus. Dalam banyak sistem pencalonan, partai menyeleksi bakal calon berdasarkan rekam jejak, kepatuhan organisasi, dan potensi elektoral. Namun, ketika seseorang terpilih melalui suara pemilih, hubungan formal antara caleg dan partai dapat menjadi lebih rumit, terutama bila ia bukan kader lama atau baru muncul menjelang pendaftaran.
Penegakan hukum terhadap narkotika juga memiliki karakter berbeda dari perkara biasa. Bareskrim Polri biasanya menangani jaringan lintas daerah dan lintas negara, sementara kasus 70 kilogram sabu menunjukkan skala yang tidak kecil. Dalam konteks Aceh, posisi geografis sebagai ujung barat Indonesia dan kedekatan dengan jalur laut membuat wilayah ini kerap menjadi titik masuk, transit, atau tujuan peredaran gelap. Karena itu, keterlibatan seorang caleg terpilih dalam jaringan semacam itu dapat memunculkan pertanyaan tentang sumber kekayaan, relasi sosial, dan kemungkinan penggunaan jabatan untuk melindungi aktivitas terlarang.
Aturan penggantian caleg terpilih yang berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat pada dasarnya bertujuan menjaga hak pemilih agar kursi yang telah diraih tidak kosong. Prinsipnya, calon berikutnya yang memperoleh suara terbanyak pada daerah pemilihan yang sama dapat menggantikan. Namun, mekanisme itu tidak menghapus konsekuensi politik bagi partai. Publik cenderung menilai bahwa kegagalan internal dalam penyaringan calon sama beratnya dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan individu terpilih.
Penelusuran tindak pidana pencucian uang menjadi bagian penting karena narkotika sering menghasilkan uang tunai besar yang perlu disamarkan melalui transaksi legal. Bila kasus menyentuh dana kampanye, pertanyaan yang muncul bukan hanya siapa yang terlibat, tetapi juga apakah dana dari aktivitas ilegal dipakai untuk membeli suara, membiayai logistik, atau membangun jaringan politik. Dalam kerangka hukum, status tersangka tetap harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Dampak bagi Kepercayaan Publik
Bagi pemilih di Aceh Tamiang, kasus ini menyentuh hal yang paling mendasar dalam demokrasi lokal: apakah wakil yang mereka pilih membawa kepentingan daerah atau justru menjadi pintu masuk praktik ilegal. Ketika seorang caleg terpilih ditetapkan sebagai tersangka narkotika, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan dapat menurun. Efeknya bukan hanya pada PKS, tetapi juga pada DPRK sebagai institusi. Pemilih yang merasa suaranya tercederai akan lebih sulit percaya bahwa proses pencalonan dijalankan dengan serius.
Bagi partai politik secara nasional, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa verifikasi calon tidak cukup berhenti pada administrasi dan popularitas. Pengurus perlu memeriksa rekam jejak finansial, jaringan sosial, dan potensi konflik kepentingan, terutama di daerah yang rawan peredaran gelap. Jika partai tidak memiliki mekanisme pelacakan yang memadai, mereka berisiko kehilangan kursi, nama baik, dan ruang pengaruh di parlemen daerah. Kasus seperti ini juga dapat membuat publik menilai caleg sebagai komoditas elektoral yang dibeli, bukan sebagai calon yang diuji.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah penyidikan mengungkap keterkaitan dengan politik uang atau hanya melibatkan aktivitas ilegal pribadi. Bila dana kampanye tersentuh, konsekuensinya bisa meluas ke pengawasan pemilu dan pendanaan partai. Sebaliknya, bila tidak terbukti, tetap ada pelajaran penting bahwa jabatan legislatif menuntut integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kondisi apa pun, asas praduga tak bersalah harus dijaga sambil menunggu proses hukum yang transparan.



