Nasdem Belum Putuskan Usung Edy atau Bobby di Pilgub Sumut
Nasdem masih menimbang Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution untuk Pilgub Sumut 2024, sementara keputusan menunggu rapat pleno DPP.

Partai Nasdem masih menimbang dua nama kuat untuk Pemilihan Gubernur Sumatra Utara 2024: Gubernur periode 2018-2023 Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Menurut laporan Republika, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Nasdem Prananda Surya Paloh menyebut keputusan itu belum bisa dipastikan.
Nasdem mengaku bimbang memilih sosok yang dinilai paling berpeluang menang. Prananda menyampaikan kepada Republika, “Masih fifty-fifty antara Edy atau Bobby.” Ia menyebut Sumatra Utara punya dinamika khusus.
Edy pernah menjabat Gubernur Sumatra Utara 2018-2023, sedangkan Bobby kini Wali Kota Medan dan menantu Presiden Joko Widodo. Keputusan final menunggu rapat pleno DPP, yang dijadwalkan Kamis (30/5/2024).
Pada hari yang sama, Nasdem menyerahkan rekomendasi kepada enam kader internal untuk Pilkada Serentak 2024, dari Banda Aceh hingga Papua Barat. Prananda menyebut sebagian besar mereka pejawat daerah dan memiliki elektabilitas tinggi.
Hitung-hitungan Partai di Pilkada Serentak
Pilkada serentak menempatkan partai pada posisi yang rumit. Selain memilih calon yang dikenal publik, partai harus menyiapkan mesin kampanye, memastikan koalisi, dan menjaga soliditas daerah. Modal politik calon tidak hanya diukur dari popularitas, tetapi juga dari kemampuan menggerakkan jaringan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Di provinsi dengan wilayah luas, faktor logistik dan komunikasi menjadi sama penting dengan nama calon. Partai juga perlu menjaga pesan kampanye agar tetap konsisten.
Keputusan partai juga berkaitan dengan strategi nasional. Sebagai peserta pemilu, partai perlu menunjukkan bahwa rekomendasi tidak hanya diberikan berdasarkan kedekatan elite, tetapi juga survei, kesiapan kader, dan peluang menang. Ketika partai menyerahkan rekomendasi kepada calon di berbagai daerah, publik dapat membaca prioritasnya: apakah memperkuat kader internal, mengakomodasi tokoh populer, atau menjaga hubungan dengan partai lain. Tanpa komunikasi yang rapi, rekomendasi bisa menimbulkan gesekan internal dan menurunkan semangat kader di daerah.
Daerah dengan pemilih beragam biasanya menuntut pendekatan yang berbeda-beda. Isu yang sering muncul dalam pilkada di provinsi besar biasanya mencakup ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, partai tidak cukup hanya mengandalkan nama besar. Calon perlu mampu menjangkau wilayah luas, dari kota hingga daerah pedalaman, serta memiliki tim yang siap bekerja sejak masa pencalonan sampai hari pemungutan suara.
Keuntungan calon petahana biasanya terletak pada popularitas dan akses jaringan birokrasi, tetapi posisi itu juga membawa risiko karena pemilih dapat menilai langsung kinerja selama menjabat. Bagi calon nonpetahana, tantangannya adalah membangun pengenalan di wilayah yang luas. Pilkada bukan hanya soal menang, tetapi juga soal membangun kaderisasi dan memastikan kepala daerah terpilih dapat bekerja sama dengan struktur partai serta lembaga legislatif daerah.
Yang Perlu Diperhatikan Pemilih
Bagi pembaca di Indonesia, pilkada daerah sering tampak jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, gubernur dan kepala daerah terpilih menentukan arah anggaran, layanan publik, perizinan, infrastruktur, serta program pendidikan dan kesehatan di wilayahnya. Di Sumatra Utara, pilihan calon gubernur dapat berimbas pada kemudahan berusaha, kualitas jalan, akses pasar bagi petani, dan pelayanan dasar di kota maupun kabupaten. Kebijakan kepala daerah juga dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok di tingkat lokal, terutama jika infrastruktur distribusi dan pasar tradisional dikelola dengan baik.
Karena itu, publik perlu menilai apakah calon memiliki rencana kerja yang jelas, rekam jejak yang dapat diperiksa, dan kemampuan membangun koordinasi dengan pemerintah pusat serta DPRD. Nama besar saja tidak cukup. Pemilih juga perlu waspada terhadap politik uang, janji yang tidak realistis, dan kampanye yang hanya mengandalkan popularitas tanpa program. Pemilih dapat memanfaatkan masa kampanye untuk membandingkan janji dengan bukti yang sudah ada.
Bagi daerah lain, kasus ini menjadi pengingat bahwa rekomendasi partai dapat berubah hingga rapat terakhir. Masyarakat sebaiknya mengikuti proses pencalonan secara terbuka, termasuk visi-misi, koalisi, dan hasil survei yang dipublikasikan, agar tidak hanya memilih berdasarkan kedekatan elite. Transparansi ini penting agar pilkada menghasilkan pemimpin yang benar-benar siap bekerja. Media lokal dan lembaga survei dapat menjadi rujukan untuk memisahkan informasi yang terverifikasi dari rumor. Selain itu, proses pilkada yang tertib membantu menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan kelanjutan layanan publik. Hal ini penting agar anggaran daerah tidak tersendat.



