Lompat ke konten utama
Pemilu dan Pilkada

KPU Depok: PKS Bisa Majukan Calon Sendiri tanpa Koalisi

KPU Kota Depok menyatakan PKS satu-satunya partai yang dapat mengusung calon wali kota tanpa koalisi pada Pilkada 2024.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: KPU Depok: PKS Bisa Majukan Calon Sendiri tanpa Koalisi
Ilustrasi berita: KPU Depok: PKS Bisa Majukan Calon Sendiri tanpa KoalisiFoto: Republika — Nasional

Ketua KPU Kota Depok Wili Sumarlin menyatakan PKS menjadi satu-satunya partai yang dapat mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tanpa koalisi pada Pilkada Depok 2024, sebagaimana diberitakan Republika, Rabu.

Menurut Wili, PKS meraih 13 dari 50 kursi DPRD Kota Depok sehingga memenuhi ambang batas 20 persen pencalonan kepala daerah.

Partai lain, ia melanjutkan, harus berkoalisi untuk memenuhi syarat tersebut. Rincian kursi DPRD Depok yang disebut Wili: Gerindra 8, Golkar 7, PDIP 6, PKB dan Demokrat masing-masing 5, PPP dan PAN masing-masing 2, PSI dan NasDem masing-masing 1.

KPU Depok menyatakan penetapan 50 anggota DPRD terpilih untuk masa jabatan 2024-2029 dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Penetapan itu membuka jalan bagi pelantikan pada Oktober, sementara pemungutan suara pilkada dijadwalkan 27 November 2024.

Aturan Kursi dan Koalisi Pilkada

Aturan pencalonan kepala daerah di Indonesia mengaitkan hak partai dengan kekuatan yang diperoleh dalam pemilu legislatif. Sebuah partai dapat mengusulkan pasangan calon jika memenuhi ambang batas perolehan kursi di DPRD atau jalur akumulasi suara sah. Logikanya, calon yang maju harus membawa dukungan yang cukup dari pemilih, baik melalui kursi yang sudah ada maupun melalui gabungan partai. Dalam sistem multipartai, aturan ini mendorong tawar-menawar politik sebelum pendaftaran calon. Aturan ini juga membatasi jumlah pasangan calon agar proses penyelenggaraan lebih terkendali.

Ambang batas kursi membuat peta kekuatan DPRD menjadi penting. Jika sebuah partai menguasai sebagian besar kursi, ia dapat tampil sendirian. Jika tidak, partai itu perlu mengajak partai lain membentuk koalisi. Koalisi bukan hanya soal jumlah kursi, tetapi juga pembagian peran, komitmen program, dan kesiapan menghadapi biaya politik selama pilkada. Partai yang terlalu kecil sering kali harus menerima posisi calon wakil atau ikut mendukung pasangan yang diajukan partai lebih besar.

Partai yang berada di bawah ambang batas tetap memiliki peran strategis karena dapat menjadi mitra koalisi. Dalam banyak daerah, komposisi DPRD hasil pemilu menghasilkan beberapa kemungkinan pasangan calon: ada partai yang cukup kuat untuk maju sendiri, ada pula partai yang harus bergabung agar memenuhi syarat. Karena itu, penetapan anggota DPRD terpilih menjadi titik awal yang menentukan arah politik lokal. Peta itu juga memengaruhi jumlah pasangan calon yang akan muncul di surat suara.

Proses penetapan hasil pemilu juga dapat tertunda bila ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Putusan sengketa dapat mengubah komposisi kursi, sehingga KPU daerah perlu menunggu kepastian hukum sebelum mengumumkan anggota DPRD terpilih. Setelah komposisi final, tahapan berikutnya adalah pelantikan anggota dewan dan persiapan pemilihan kepala daerah. Keputusan itu juga berdampak pada jadwal verifikasi dokumen calon.

Dampak bagi Pemilih Depok

Bagi pemilih di Depok, aturan kursi berarti pilihan pada pilkada tidak hanya ditentukan oleh popularitas nama, tetapi juga oleh kekuatan partai di DPRD. Jika satu partai dapat maju tanpa koalisi, partai itu memiliki posisi tawar lebih besar dalam menentukan calon. Sementara itu, partai lain harus bernegosiasi lebih dulu agar bisa menempatkan calonnya. Aturan tersebut membuat pilkada di Depok berpotensi menampilkan calon yang didukung partai besar tanpa kompromi koalisi.

Koalisi antarpartai juga dapat memengaruhi arah pemerintahan daerah setelah pilkada. Pasangan calon yang lahir dari koalisi besar biasanya membawa janji bersama dan harus menjaga keseimbangan kepentingan partai pendukung. Bagi warga, hal ini penting diperhatikan karena program wali kota dan wakil wali kota tidak berdiri di ruang hampa, melainkan terhubung dengan dukungan politik di DPRD. Jika koalisi tidak solid, kebijakan daerah bisa terhambat karena komunikasi eksekutif dan legislatif menjadi lebih rumit. Pemilih dapat membandingkan pasangan calon dari sisi program dan dukungan partai.

Pemilih perlu mengamati kepastian penetapan anggota DPRD dan jadwal pendaftaran calon. Dari sana, warga dapat melihat partai mana yang siap tampil sendiri, partai mana yang harus berkoalisi, serta pasangan mana yang paling mungkin muncul di surat suara. Informasi itu membantu pemilih menilai kesiapan calon dan kekuatan pendukungnya sebelum hari pencoblosan. Warga juga dapat menelusuri rekam jejak calon dan komitmen partai dalam dokumen pendaftaran yang akan diumumkan KPU. Dengan begitu, pemilih tidak hanya memilih nama, tetapi juga menilai kapasitas koalisi yang akan menopang pemerintahan.

Berita terkait

Tag:DPRD DepokKPU DepokPilkada DepokPKSWili Sumarlin

Berita Terkait