Lompat ke konten utama
Daerah

Khofifah Bahas Minat Investasi Arab Saudi di Jawa Timur

Gubernur Khofifah menerima CEO Maedin Al Bina untuk membahas minat investasi Arab Saudi di rumah sakit dan infrastruktur Jawa Timur.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Khofifah Bahas Minat Investasi Arab Saudi di Jawa Timur
Ilustrasi berita: Khofifah Bahas Minat Investasi Arab Saudi di Jawa TimurFoto: TVRI News — Daerah

Pada Jumat 20 November 2026, CEO Maedin Al Bina Mohamed Fathi bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Pertemuan itu membahas minat perusahaan Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor rumah sakit, terminal, dan pariwisata, sebagaimana diberitakan TVRI News.

Tim pendahulu Maedin Al Bina lebih dahulu datang pada 5–8 Oktober 2026, lalu delegasi melanjutkan penjajakan pada 17–21 November 2026. Komunikasi awal dibangun saat Khofifah bertemu pihak perusahaan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah. Pada pertemuan itu, Maedin Al Bina menyampaikan rencana pembangunan rumah sakit dengan nilai sekitar Rp1,7 triliun. Menurut laporan TVRI News, empat lokasi menjadi fokus kajian: RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo dengan kebutuhan Rp402,58 miliar, Terminal Purabaya dengan nilai Rp1,74 triliun, RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang dengan kebutuhan Rp789,98 miliar, serta RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk fasilitas hostel hospital-hotel. Khofifah juga menawarkan pengembangan infrastruktur pariwisata di Gunung Bromo dan Air Terjun Tumpak Sewu. Ia menegaskan kemitraan harus memperhatikan kelayakan, kepastian hukum, tata kelola, dan manfaat jangka panjang. DPMPTSP Jawa Timur akan memfasilitasi komunikasi dengan rumah sakit, pemerintah daerah, dan Kementerian Perhubungan. Tahapan berikutnya mencakup penyampaian data resmi, kajian kelayakan, legalitas, kemampuan finansial, dan pembentukan badan usaha calon investor di Indonesia.

Peran KPBU dalam Proyek Daerah

Kerja sama pemerintah dengan badan usaha, atau KPBU, merupakan skema yang dipakai ketika proyek publik membutuhkan modal, teknologi, dan manajemen swasta, tetapi aset atau layanan tetap berada dalam tanggung jawab pemerintah. Dalam skema ini, badan usaha biasanya membangun atau membiayai proyek, mengoperasikan selama jangka waktu tertentu, lalu menyerahkan pengelolaan kepada negara atau daerah. Karena itu, KPBU menuntut kajian kelayakan yang ketat, pembagian risiko yang jelas, serta kepastian hukum agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Untuk rumah sakit, skema lain juga dapat dipakai, misalnya kerja sama dengan badan layanan umum daerah atau BLUD. BLUD memberi ruang bagi unit pelayanan publik untuk mengelola pendapatan sendiri secara lebih fleksibel, tetapi tetap tunduk pada aturan keuangan daerah. Ketika calon investor asing masuk, bentuknya dapat berupa penanaman modal asing atau PMA, yang diatur melalui badan usaha di Indonesia. Istilah BOT dan DBFOM yang muncul dalam pembahasan proyek merujuk pada model pembiayaan infrastruktur: BOT berarti bangun, operasi, lalu serahkan, sedangkan DBFOM mencakup desain, bangun, biayai, operasi, dan pelihara.

Bagi Jawa Timur, proyek rumah sakit dan terminal bukan hanya soal bangunan fisik. RS membutuhkan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan standar layanan, sementara terminal membutuhkan tata ruang, keselamatan, serta integrasi dengan transportasi publik. Karena itu, investor asing perlu menyesuaikan diri dengan regulasi tanah, perizinan, lingkungan, dan mekanisme pemilihan mitra. Tahapan ini membuat minat investasi tidak serta-merta berubah menjadi kontrak, tetapi menjadi proses panjang yang melibatkan kementerian, pemerintah daerah, dan calon mitra. Investor dari kawasan Timur Tengah juga perlu membuktikan rekam jejak proyek dan kemampuan pendanaan sebelum masuk ke mekanisme tender. Destinasi wisata alam juga menuntut analisis dampak lingkungan serta tata ruang dan infrastruktur dasar yang memadai.

Yang Perlu Diperhatikan Publik Jawa Timur

Bagi warga Jawa Timur, kunjungan ini belum berarti proyek sudah berjalan. Yang tersedia saat ini adalah minat dan penjajakan, sehingga dampak langsung terhadap harga, layanan rumah sakit, atau arus penumpang belum dapat dipastikan. Namun, jika kajian kelayakan dan pemilihan mitra berhasil, masyarakat dapat merasakan perbaikan fasilitas kesehatan, terminal yang lebih tertata, serta destinasi wisata yang lebih nyaman. Manfaat itu bergantung pada kemampuan investor memenuhi standar mutu, keselamatan, dan tata kelola.

Dari sisi ekonomi daerah, masuknya calon investor asing dapat menambah pilihan pembiayaan tanpa sepenuhnya mengandalkan APBD. Hal ini penting karena rumah sakit dan terminal membutuhkan biaya besar, sementara kebutuhan publik terus naik. Bagi pencari kerja, proyek konstruksi dan fasilitas pendukung berpotensi membuka lapangan kerja, tetapi jumlahnya baru dapat diketahui setelah kebutuhan tenaga kerja dan tahapan investasi ditetapkan. Karena itu, publik perlu menunggu pengumuman resmi mengenai mitra terpilih, nilai final, skema pembiayaan, serta jadwal pembangunan. Transparansi proses tender dan perlindungan hak pekerja juga perlu dikawal. Jika proyek melibatkan aset daerah, masyarakat berhak mengetahui rencana penggunaan lahan dan dampaknya terhadap layanan publik. Pemerintah daerah juga perlu memastikan akses layanan tetap terjangkau bagi kelompok berpenghasilan rendah dan tidak menimbulkan beban tarif baru.

Berita terkait

Tag:Arab SaudiJawa TimurKhofifah Indar ParawansaKPBUMaedin Al Bina

Berita Terkait