Lompat ke konten utama
Daerah

Enam Pejabat Eselon II Pemprov Jatim Dilantik Khofifah

Khofifah melantik enam pejabat eselon II Pemprov Jatim di Grahadi dan meminta mereka mempercepat koordinasi serta program prioritas.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Enam Pejabat Eselon II Pemprov Jatim Dilantik Khofifah
Ilustrasi berita: Enam Pejabat Eselon II Pemprov Jatim Dilantik KhofifahFoto: TVRI News — Daerah

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, 18 November 2026, sebagaimana diberitakan TVRI News.

Pelantikan itu dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/14752/204/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Enam posisi yang terisi meliputi Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Firdaus Sulistijawan menjadi Kepala Bakorwil Pamekasan, Zainal Fanani Kepala Bakorwil Madiun, Andrio Himawan Wahyu Aji Kepala Biro Perekonomian, Syamsiar Aulia Rahman Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Prasojo Bayu Suwondo Putro Kepala Dinas Perkebunan, dan Muhamad Arif Widodo Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Khofifah menyatakan pengisian jabatan telah melalui seleksi profesional dan terukur. Ia meminta para kepala perangkat daerah "harus sangat cepat melakukan adaptasi", memperkuat koordinasi, dan mempercepat program prioritas.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono hadir dalam pelantikan tersebut.

Peran Jabatan Eselon II di Daerah

Di birokrasi daerah, jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II menempati posisi kunci karena menjadi penghubung antara kebijakan kepala daerah dan pelaksanaan teknis perangkat daerah. Pejabat pada level ini biasanya membawahi dinas, badan, atau biro yang mengelola anggaran, pelayanan publik, dan program prioritas. Proses pengisian jabatan ini umumnya melibatkan penilaian kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi. Karena itu, pergantian pimpinan di sejumlah jabatan strategis sering dibaca sebagai sinyal arah kerja pemerintahan dalam periode berikutnya.

Badan Koordinasi Wilayah, atau Bakorwil, merupakan perangkat daerah yang berfungsi membantu gubernur dalam koordinasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan di wilayah tertentu. Unit ini tidak menggantikan bupati atau wali kota, tetapi menjadi perpanjangan tangan provinsi ketika isu yang ditangani membutuhkan sinkronisasi lintas kabupaten/kota. Peran itu semakin penting saat wilayah menghadapi ancaman bersama, seperti banjir, longsor, atau gangguan distribusi yang tidak berhenti di batas administratif.

Di sisi lain, badan usaha milik daerah atau BUMD menjadi instrumen yang kerap digunakan pemerintah daerah untuk mengelola layanan dan sumber pendapatan. Karena statusnya milik daerah, kinerjanya tidak hanya dinilai dari laba, tetapi juga dari kontribusi terhadap pelayanan, ketahanan ekonomi lokal, dan pendapatan asli daerah. Pengawasan terhadap BUMD biasanya menuntut pemisahan yang jelas antara kepentingan bisnis, kewenangan birokrasi, dan risiko politik.

Untuk sektor perkebunan, istilah bongkar ratoon merujuk pada peremajaan tanaman tebu yang produktivitasnya menurun setelah beberapa kali dipotong tanpa ditanam ulang dari bibit baru. Praktik ini lazim dibicarakan dalam upaya meningkatkan hasil gula, karena ratoon yang terlalu tua dapat menurunkan rendemen dan kualitas bahan baku. Momentum musim hujan sering dianggap relevan karena penanaman kembali membutuhkan ketersediaan air yang memadai, meski pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan petani, bibit, dan pembiayaan.

Dampaknya bagi Harga dan Layanan Publik

Bagi publik, pelantikan pejabat baru di Jawa Timur tidak berhenti pada seremoni. Posisi yang dipegang para pejabat itu menyentuh hal yang dirasakan warga sehari-hari: harga bahan pokok, kelancaran distribusi, penanganan bencana, dan kinerja BUMD yang dapat memengaruhi layanan daerah. Ketika pejabat segera beradaptasi dan berkoordinasi, masyarakat cenderung lebih cepat menerima informasi serta pelayanan yang konsisten.

Pengaruhnya juga terasa di luar Jawa Timur. Provinsi ini berperan penting dalam produksi tebu dan gula, sehingga program peremajaan kebun dapat berimplikasi pada pasokan gula nasional. Selain itu, stabilitas harga pangan di Jawa Timur ikut menopang rantai pasok regional, terutama saat permintaan naik menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun. Bagi konsumen, antisipasi pasokan berarti peluang menekan lonjakan harga; bagi petani dan pekerja, keberlanjutan program tebu berkaitan dengan pendapatan dan lapangan kerja.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah pejabat baru mampu mengubah arahan menjadi tindakan terukur. Publik dapat memantau dari hal sederhana: apakah harga bahan pokok stabil, apakah peringatan bencana diterjemahkan menjadi kesiapsiagaan di daerah rawan, apakah pengadaan barang/jasa berjalan transparan, dan apakah BUMD yang menjadi sumber pendapatan daerah dikelola dengan akuntabel. Tanpa pengawasan bersama, pelantikan hanya menjadi pergantian nama di struktur organisasi.

Berita terkait

Tag:Bakorwil PamekasanBongkar RatoonKhofifah Indar ParawansaPejabat Eselon IIPemprov Jawa Timur

Berita Terkait