Lompat ke konten utama
Daerah

Wagub Jateng Ajak BUMN Perkuat Mitigasi hingga Pemulihan Bencana

Wagub Jateng Taj Yasin mengajak BUMN terlibat dari mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan bencana.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Wagub Jateng Ajak BUMN Perkuat Mitigasi hingga Pemulihan Bencana
Ilustrasi berita: Wagub Jateng Ajak BUMN Perkuat Mitigasi hingga Pemulihan BencanaFoto: Jateng Pos

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengajak badan usaha milik negara memperkuat penanganan bencana di Jawa Tengah, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan. Ajakan itu ia sampaikan saat membuka Pelatihan Disaster Management Jawa Tengah PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Padma Hotel Semarang, Kamis, 19 November 2026, sebagaimana diberitakan Jateng Pos.

Dalam sambutannya, Taj Yasin yang membuka acara mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut penanganan bencana perlu mencakup tiga tahap: prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Ia menilai kolaborasi dengan BUMN memungkinkan ketiga tahap tersebut dijalankan bersama pemerintah daerah.

Menurut laporan Jateng Pos, usulan kerja sama yang menonjol adalah mitigasi berbasis lingkungan. BUMN diajak membantu pembuatan rorak, yakni lubang resapan air di lereng pegunungan, guna menekan risiko banjir bandang.

Pemprov juga menyiapkan pembangunan sumur resapan melalui APBD 2027 serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penguatan penanganan bencana di Pantura.

Executive Vice President of Corporate Secretary PT KAI Wisnu Pramudyo mengatakan KAI memegang peran koordinator wilayah Satgas Bencana BUMN di Jawa Tengah. Perusahaan akan mempererat komunikasi dengan BPBD, SAR Semarang, dan pemerintah daerah agar kebutuhan lapangan cepat terpenuhi.

Direktur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Pengaturan BUMN Edi Eko Cahyono menyatakan Satgas Bencana BUMN telah dikukuhkan sebagai bagian dari ekosistem penanggulangan bencana nasional. Menurut dia, peran BUMN tidak boleh berhenti pada respons darurat, tetapi harus ikut menekan risiko sejak awal.

Peran BUMN dalam Siklus Bencana

Penanggulangan bencana di Indonesia lazim dipahami sebagai satu rangkaian, bukan sekadar pengiriman bantuan ketika peristiwa terjadi. Tahap prabencana mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko. Tahap saat bencana menuntut tanggap darurat yang cepat, sementara tahap pascabencana berfokus pada pemulihan kehidupan warga dan perbaikan fasilitas umum. Dalam kerangka itu, keterlibatan dunia usaha dapat menjadi pelengkap kapasitas pemerintah daerah.

Badan usaha milik negara memiliki posisi yang khas karena berada di antara kepentingan publik dan kapasitas korporasi. Selain sumber daya manusia, alat berat, logistik, dan jaringan distribusi, BUMN juga terikat pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program ini dapat diarahkan untuk kegiatan yang bersifat jangka panjang, seperti penghijauan, konservasi air, penguatan desa tangguh bencana, atau pelatihan kesiapsiagaan masyarakat.

Rorak dan sumur resapan merupakan contoh intervensi mitigasi yang relatif sederhana, tetapi membutuhkan perawatan dan partisipasi warga. Lubang resapan berfungsi menahan dan mengalirkan air hujan ke dalam tanah, sehingga mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir bandang di kawasan lereng. Di wilayah pesisir, tantangan berbeda: rob, abrasi, dan drainase yang tersumbat menuntut normalisasi sungai, penataan permukiman, serta sistem peringatan dini yang terintegrasi.

Kolaborasi lintas lembaga juga bergantung pada pembagian peran yang jelas. Pemerintah daerah biasanya memegang komando penanganan di wilayahnya, sementara BPBD menjadi ujung tombak koordinasi teknis. BUMN dapat berkontribusi sesuai keahlian perusahaan, misalnya perusahaan infrastruktur membantu alat berat, perusahaan energi membantu pasokan logistik, dan perusahaan transportasi membantu mobilisasi. Tanpa koordinasi, bantuan berisiko menumpuk di satu titik, tidak sesuai kebutuhan, atau tumpang tindih. Kesepakatan tertulis dan peta risiko bersama perlu disiapkan agar bantuan tidak hanya muncul setelah bencana.

Dampaknya bagi Warga di Daerah Rawan

Bagi warga di kawasan pegunungan dan pesisir Jawa Tengah, kolaborasi semacam ini dapat berarti lebih banyak waktu untuk bersiap sebelum hujan ekstrem datang. Jika BUMN terlibat sejak tahap mitigasi, manfaat yang dirasakan bukan hanya bantuan sembako saat pengungsian, tetapi juga perbaikan saluran air, penanaman vegetasi penahan longsor, dan pelatihan evakuasi yang rutin, sehingga warga tidak hanya bergantung pada bantuan darurat.

Dampak praktisnya juga menyentuh anggaran daerah. Ketika risiko bencana turun, kebutuhan dana tanggap darurat dapat ditekan dan dialihkan untuk pencegahan. Namun, warga perlu mengawasi apakah program yang dijanjikan benar-benar sampai ke titik rawan, bukan berhenti pada seremoni pelatihan atau penandatanganan kerja sama. Transparansi penggunaan dana tanggung jawab sosial menjadi penting agar manfaatnya terukur.

Ke depan, ukuran keberhasilan kolaborasi ini dapat dilihat dari hal-hal sederhana: apakah warga mengetahui jalur evakuasi, apakah alat peringatan berfungsi, dan apakah bantuan BUMN tercatat jelas dalam rencana daerah. Dengan cara itu, ajakan penanganan bencana dari mitigasi hingga pemulihan tidak hanya menjadi pesan kebijakan, tetapi berubah menjadi perlindungan yang lebih konkret bagi masyarakat.

Berita terkait

Tag:BUMNJawa TengahPT KAISatgas Bencana BUMNTaj Yasin

Berita Terkait