Lompat ke konten utama
Pemilu dan Pilkada

Golkar Solo Resmi Usung Sekar Krisnauli Tandjung di Pilkada

Golkar Kota Solo resmi mengusung Sekar Krisnauli Tandjung di Pilkada Solo dan akan menjajaki koalisi lintas partai.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Golkar Solo Resmi Usung Sekar Krisnauli Tandjung di Pilkada
Ilustrasi berita: Golkar Solo Resmi Usung Sekar Krisnauli Tandjung di PilkadaFoto: Republika — Nasional

DPD Partai Golkar Kota Solo resmi mengusung Sekar Krisnauli Tandjung untuk maju pada Pilkada Solo mendatang, sebagaimana diberitakan Republika pada Rabu (29/5/2024). Sekretaris DPD II Golkar Kota Solo Taufiqurrahman menyatakan partainya tidak membuka pendaftaran terbuka, melainkan menunjuk dua nama sejak lebih dari satu tahun lalu untuk melakukan lobi politik.

Dua nama yang ditunjuk adalah Sekar, putri Akbar Tandjung, dan Ketua Dewan Pertimbangan DPD II Golkar Solo Aris Munandar. Setelah rapat pleno, kata Taufiqurrahman, Aris menyatakan mendukung Sekar sehingga Golkar Solo hanya mengajukan satu nama. Ia menyebut Sekar siap bersaing penuh dalam kontestasi tersebut.

Untuk posisi calon wali kota atau wakil wali kota, Taufiqurrahman mengatakan keputusannya bergantung pada dinamika politik. Golkar Solo juga akan mendorong Sekar melakukan lobi dengan bakal calon lain, termasuk Teguh dan Astrid, serta menjajaki komunikasi dengan partai-partai yang memiliki kursi di DPRD. Menurut laporan Republika, langkah itu dilakukan karena Golkar Solo hanya memperoleh tiga kursi pada Pemilu 2024.

Penugasan Calon dan Ambang Batas Koalisi

Partai politik dapat memilih calon melalui mekanisme internal seperti penugasan, bukan pendaftaran terbuka. Pola ini lazim ketika partai ingin menjaga kendali atas calon sekaligus mempercepat lobi lintas partai. Mekanisme itu juga menghemat waktu karena calon yang ditunjuk dapat lebih awal membangun komunikasi dengan bakal calon lain dan partai lain, tanpa menunggu proses seleksi yang panjang. Namun penugasan tidak otomatis menjamin kemenangan karena calon harus memenuhi syarat pencalonan yang ditentukan undang-undang.

Aturan pencalonan kepala daerah memungkinkan partai atau gabungan partai mengusulkan pasangan calon setelah memenuhi ambang batas kursi di DPRD atau ambang batas suara pada pemilihan legislatif sebelumnya. Karena itu, jumlah kursi yang diperoleh sebuah partai pada pemilu menjadi modal utama dalam pilkada. Partai dengan kursi kecil biasanya tidak bisa berdiri sendiri dan harus mencari mitra koalisi, baik untuk memenuhi syarat administratif maupun untuk memperluas basis dukungan di lapangan.

Dalam politik lokal, figur yang dikenal publik, memiliki nama keluarga politik, atau dekat dengan tokoh nasional sering menjadi faktor yang dipertimbangkan partai. Modal tersebut dapat membantu pengenalan calon, tetapi tidak selalu berubah menjadi suara. Pemilih di daerah dengan kompetisi politik yang hidup cenderung menilai rekam jejak, kapasitas pemerintahan, serta kemampuan calon menjaga hubungan dengan kelompok masyarakat dan elite lokal. Di wilayah dengan akses informasi yang luas, pemilih juga semakin kritis terhadap janji kampanye dan menuntut bukti kinerja.

Arah koalisi di pilkada juga tidak selalu mengikuti pola pemilu legislatif. Partai yang berseberangan di tingkat nasional dapat bekerja sama di daerah karena kepentingan lokal lebih menentukan. Kondisi ini membuat lobi lintas partai menjadi penting, terutama ketika calon belum memiliki basis suara yang jelas. Bagi partai kecil, posisi sebagai pengusung juga menjadi alat tawar untuk memperoleh jabatan atau pengaruh dalam pemerintahan berikutnya. Karena itu, pemilih dapat mencermati apakah koalisi yang dibangun benar-benar menawarkan alternatif kebijakan atau hanya berbagi jabatan.

Yang Perlu Dipantau Pemilih Solo

Bagi pembaca di Indonesia, perkembangan ini relevan karena pilkada menentukan siapa yang mengelola anggaran, layanan publik, perizinan, dan arah pembangunan kota. Perubahan kepemimpinan dapat memengaruhi prioritas belanja daerah, seperti perbaikan jalan, transportasi, ruang terbuka hijau, serta dukungan untuk UMKM. Kebijakan kepala daerah juga berkaitan dengan kemudahan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan kualitas layanan dasar.

Namun, dampak langsung dari pengusungan satu nama belum bisa dipastikan. Masyarakat perlu menunggu pasangan calon, visi-misi, dan koalisi yang terbentuk. Yang paling penting adalah melihat apakah calon mampu menjelaskan program yang realistis, membuka ruang partisipasi warga, dan menjaga pelayanan publik tetap berjalan selama masa kampanye. Pilkada yang kompetitif juga memberi peluang bagi pemilih untuk membandingkan gagasan, bukan sekadar memilih karena nama besar atau afiliasi partai.

Ketika nama keluarga politik muncul, pemilih dapat menilai apakah calon memiliki pengalaman organisasi, kapasitas birokrasi, atau hanya mengandalkan warisan elektoral. Transparansi soal sumber dana kampanye, rencana anggaran, dan komitmen terhadap pelayanan publik menjadi ukuran yang lebih penting daripada simbol politik semata.

Berita terkait

Tag:Akbar TandjungGolkar SoloPilkada SoloSekar Krisnauli TandjungTaufiqurrahman

Berita Terkait