Asahan Penuhi Indikator Ber-Aksi, KPK Soroti Implementasi Antikorupsi
Kabupaten Asahan menjalani tahap akhir penilaian Ber-Aksi 2026; KPK mencatat indikator terpenuhi, tetapi implementasi antikorupsi masih perlu diperkuat.
Kabupaten Asahan menjalani tahap akhir Penilaian Percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026 pada 4–5 November 2026. Penilaian itu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi , Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Menurut laporan KPK, Kepala Satuan Tugas I Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK Andhika Widiarto menyampaikan bahwa Asahan telah memenuhi 5 komponen dan 15 indikator setelah observasi sekitar 4–5 bulan. Ia menegaskan hasil itu masih harus diuji melalui bukti yang disampaikan pemerintah daerah.
Andhika juga menyoroti celah pelaksanaan, terutama keberlanjutan kebijakan dari organisasi perangkat daerah ke unit layanan di bawahnya. Ia memberi contoh sosialisasi gratifikasi di Dinas Pendidikan yang belum terasa di sekolah, serta mendorong penguatan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan pencegahan gratifikasi di pelayanan publik serta pendidikan.
Dalam laporan itu, Andhika menyebut ada 2 penyelenggara negara yang tidak patuh LHKPN pada 2024 dan bertambah menjadi 11 orang pada 2025. Ia menilai perlu ada sanksi bagi yang tidak patuh. Andhika juga menyinggung temuan terkait hadiah di lingkungan sekolah dan iuran kelas yang dianggap tidak boleh dilakukan meski berbasis keikhlasan.
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar menyatakan komitmen memperkuat tata kelola bersih. Pemkab berencana memperluas kanal pengaduan melalui SP4N-LAPOR, membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, dan menguatkan mekanisme whistleblowing system. Menurut dia, sepanjang Januari–Juli 2026 ada 85 laporan masyarakat dengan 62 laporan selesai ditindaklanjuti.
Ia menambahkan, nilai implementasi Program Pengendalian Gratifikasi naik dari 38,20 pada 2025 menjadi 80,75 pada 2026. Pemerintah daerah juga mengandalkan Mal Pelayanan Publik dengan 23 tenant, digitalisasi layanan, larangan calo, dan pembayaran non-tunai untuk menekan praktik transaksional.
Makna Program Ber-Aksi bagi Tata Kelola Daerah
Program Ber-Aksi, sebagaimana nama panjangnya, menempatkan penilaian bukan sebagai lomba administratif, melainkan sebagai alat uji apakah nilai antikorupsi benar-benar hidup di birokrasi daerah. Dalam kerangka pencegahan, keberhasilan sebuah program biasanya diukur dari dua sisi: apakah kebijakan sudah dibuat dan apakah kebijakan itu dijalankan sampai unit pelayanan yang paling dekat dengan warga.
Di banyak daerah, hambatan yang muncul bukan pada pembuatan surat keputusan, melainkan pada penyampaian pesan ke sekolah, puskesmas, kantor catatan sipil, atau loket layanan. Ketika sosialisasi berhenti di tingkat dinas, warga dan pegawai lini depan dapat tetap berhadapan dengan praktik lama, seperti pemberian hadiah, pungutan yang dianggap wajar, atau penggunaan perantara. Karena itu, istilah implementasi menjadi pembeda utama antara kepatuhan formal dan perubahan perilaku.
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara, atau LHKPN, adalah contoh instrumen pencegahan yang sering disalahpahami. LHKPN bukan alat untuk menghukum seseorang, melainkan cara membuka potensi konflik kepentingan dan mendorong transparansi. Sementara itu, gratifikasi berada pada wilayah yang berbeda dari suap: gratifikasi dapat berupa pemberian yang terkait jabatan, sedangkan suap mensyaratkan kesepakatan atau tujuan mempengaruhi keputusan. Dalam pelayanan publik, batas keduanya perlu dijelaskan agar masyarakat tidak menormalisasi hadiah yang sebenarnya berpotensi memengaruhi netralitas pejabat.
Program antikorupsi di daerah juga biasanya mengandalkan kanal pengaduan, unit pengendalian gratifikasi, dan mekanisme pelaporan internal. Ketiganya berfungsi sebagai sensor dini. Namun, kanal itu baru bermakna bila masyarakat tahu cara menggunakannya, pengaduan ditindaklanjuti, dan pegawai tidak takut melapor. Di titik inilah penilaian daerah menjadi relevan: ia memaksa pemerintah daerah membuktikan bahwa sistem integritas tidak hanya tersedia di atas kertas. Tanpa tindak lanjut, predikat bisa berhenti sebagai capaian seremonial.
Yang Perlu Diperhatikan Warga
Bagi pembaca Indonesia, hasil penilaian seperti ini paling terasa ketika warga mengakses sekolah, puskesmas, atau layanan kependudukan. Jika nilai antikorupsi hanya ada di dokumen, masyarakat tetap bisa berhadapan dengan pungutan kecil, hadiah yang dianggap sopan, atau perantara yang mempercepat urusan. Sebaliknya, ketika aturan dijalankan sampai loket, biaya layanan menjadi lebih pasti, waktu tunggu lebih jelas, dan warga tidak perlu mencari jalur tidak resmi.
Penguatan kanal pengaduan dan digitalisasi juga relevan karena mengubah kebiasaan sehari-hari. Pembayaran non-tunai dan layanan daring mengurangi kontak fisik yang rawan transaksi, tetapi tidak otomatis menghapus masalah jika sistemnya sulit dipakai atau pengaduannya lambat. Karena itu, yang perlu diperhatikan ke depan bukan hanya bertambahnya indikator yang terpenuhi, melainkan apakah sekolah, puskesmas, dan kantor layanan benar-benar menerapkan aturan yang sama.
Untuk daerah seperti Asahan, dampak paling praktis dapat diukur dari tiga hal: apakah guru dan pegawai pelayanan memahami batas hadiah, apakah warga tahu ke mana harus melapor, dan apakah sanksi bagi pelanggaran kepatuhan dijalankan secara konsisten. Tanpa itu, penilaian Ber-Aksi berisiko menjadi laporan tahunan yang tidak mengubah pengalaman warga saat mengurus hak dasarnya.
