Strategi JPU Bongkar TPPU Febrie Adriansyah Dipuji

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menelusuri transaksi pembayaran miliaran rupiah yang diduga mengalir melalui kantor hukum dalam perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/11/2026), sebagaimana diberitakan SINDOnews.

Persidangan masih berada pada babak pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi dari korporasi. Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai ketelitian penuntut umum membedah aliran dana menjadi kunci untuk mengungkap konstruksi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ia menyebut kejahatan kerah putih kerap memakai modus berlapis, termasuk memanfaatkan kantor hukum sebagai instrumen formal untuk menyamarkan hasil kejahatan. “Kejelian JPU sangat menentukan,” kata Suparji kepada SINDOnews, Selasa.

Langkah itu menuai apresiasi karena dianggap menunjukkan ketegasan Kejagung. Suparji menilai penerapan pasal TPPU secara optimal mendesak agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menyasar pemulihan kerugian negara.

Mengapa Kantor Hukum Bisa Jadi Jalur Penyamaran Dana

TPPU tidak selalu muncul sebagai tumpukan uang tunai. Dalam praktik, hasil dugaan tindak pidana dapat disamarkan menjadi objek yang tampak sah, misalnya jasa konsultasi, pembayaran litigasi, dana advokasi, atau transaksi antarbadan usaha. Karena itu, penuntut umum perlu membedakan antara aktivitas profesional yang wajar dan aliran dana yang memakai topeng profesional.

Kantor hukum punya posisi khusus karena bergerak di ranah kepercayaan. Klien membayar pengacara untuk nasihat, pembelaan, atau mediasi, sehingga arus uang tampak legal bila ada kontrak, kwitansi, dan laporan pekerjaan. Persoalannya, dokumen formal saja tidak membuktikan motif di balik transaksi. Penyidik dan jaksa harus melihat siapa yang memerintahkan pembayaran, apakah jasa benar-benar diberikan, apakah nilai pembayaran sepadan, serta apakah dana berasal dari pihak yang sedang berurusan dengan hukum. Di sisi lain, profesi advokat juga perlu dilindungi dari stigma bila mereka hanya menjalankan pekerjaan sesuai kode etik.

Pendekatan follow the money menjadi penting karena TPPU sering melibatkan jejaring korporasi. Saksi dari perusahaan dapat dipakai untuk menautkan pembayaran, rekening, dan kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, saksi korporasi bukan sekadar pelengkap, tetapi jembatan antara keputusan bisnis dan kepentingan pribadi. Namun, asas praduga tak bersalah tetap mengikat: korporasi yang dipanggil sebagai saksi belum otomatis menjadi tersangka, dan orang yang disebut dalam dakwaan belum terbukti bersalah sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Karena itu, ketelitian jaksa bukan hanya soal mengejar hukuman berat, melainkan memastikan setiap rupiah yang disita atau dirampas dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

Di Indonesia, kasus yang menyeret aparat penegak hukum juga sensitif karena menyangkut legitimasi institusi. Publik dapat menilai apakah penegakan hukum berjalan impersonal atau justru tebang pilih. Karena itu, pembuktian TPPU perlu disajikan secara terbuka: dari rekening, kontrak, hingga manfaat ekonomi yang benar-benar diterima. Tanpa transparansi semacam itu, masyarakat hanya menerima narasi tuduhan, bukan bukti. Dengan cara itu, perkara tidak berhenti pada nama besar, tetapi pada jejak uang yang dapat diverifikasi hakim.

Dampaknya bagi Kepercayaan Publik dan Praktik Hukum

Bagi pembaca Indonesia, perkara ini relevan karena menyentuh dua hal yang jarang berjarak: penegakan hukum dan penggunaan jasa profesional. Bila kantor hukum, konsultan, atau korporasi terbukti dipakai sebagai saluran penyamaran, dampaknya dapat membuat praktik advokasi lebih ketat. Klien mungkin diminta menjelaskan sumber dana, tujuan pembayaran, serta rincian pekerjaan secara lebih rinci. Ini bukan hanya urusan pengadilan, tetapi juga tata kelola uang di sektor jasa hukum. Bagi perusahaan, kepatuhan anti pencucian uang dapat menjadi tekanan operasional yang lebih besar, termasuk pemantauan transaksi dan dokumentasi.

Dari sisi publik, proses persidangan yang cermat dapat memperbaiki kepercayaan bahwa aset negara yang hilang tidak hanya menjadi angka dalam dakwaan. Perampasan aset, bila terbukti sah, berpotensi mengembalikan kerugian keuangan negara untuk anggaran pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Dengan demikian, hasil perkara dapat berdampak pada belanja publik yang lebih luas, jika aset benar-benar berhasil dipulihkan. Namun, pembaca tetap perlu menunggu putusan berkekuatan hukum tetap sebelum menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah konsistensi jaksa dan hakim dalam menguji bukti transaksi. Bila pembuktian hanya mengandalkan pengakuan saksi tanpa dokumen aliran dana, perkara bisa melemah. Sebaliknya, bila setiap rupiah dapat ditelusuri, pesan yang muncul lebih kuat: jabatan dan jejaring profesional tidak menjadi tameng dari pertanggungjawaban hukum.