Anggota DPR F-PKS Bentangkan Poster Tuntut Gibran Mundur
Anggota DPR F-PKS Yanuar Arif Wibowo membentangkan poster Mas Gibran mundur atau dimundurkan saat hendak rapat paripurna.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo membentangkan poster bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), saat hendak mengikuti rapat paripurna.
Menurut laporan SINDOnews, poster itu menuntut Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. Aksi dilakukan di lantai dua Gedung Nusantara II sebelum ia naik ke ruang sidang, lalu diulang setelah sidang kepada awak media. Momen tersebut menjadi sorotan dan viral.
Yanuar mengatakan poster itu menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya terkait polemik keabsahan ijazah Gibran. Ia menyebut gestur itu sebagai representasi aspirasi publik dan bagian dari hak menyatakan pendapat anggota DPR.
“Singkat, padat, jelas,” kata Yanuar. Ia menilai penjelasan panjang tidak lagi diperlukan karena semua pihak sudah memahami isu tersebut.
Mekanisme Ekspresi Politik di Parlemen
Rapat paripurna merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di DPR. Dalam praktik persidangan, anggota biasanya menyampaikan pandangan melalui interupsi, hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat. Poster yang dibentangkan di luar ruang sidang menjadi bentuk ekspresi politik yang lebih sederhana, namun tetap berada di lingkungan parlemen. Pimpinan sidang berwenang mengatur lalu lintas bicara, sehingga anggota yang ingin menyampaikan pesan di luar tata tertib kerap memilih gestur visual. Poster, spanduk, atau atribut lain menjadi cara cepat menarik perhatian kamera dan media.
Hak menyatakan pendapat adalah hak konstitusional DPR untuk menyampaikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa. Hak ini berbeda dari hak angket yang menelusuri pelaksanaan kebijakan secara spesifik, dan berbeda dari mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden yang melibatkan MPR serta Mahkamah Konstitusi. Dalam tata tertib, hak menyatakan pendapat tidak berdiri sendiri. Ia biasanya didahului penilaian bahwa ada kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat atau konstitusi. Setelah usulan disetujui di DPR, proses politik di MPR tetap memerlukan pembuktian dan argumentasi hukum.
Di Indonesia, jabatan wakil presiden melekat pada pasangan presiden terpilih. Pemberhentiannya tidak dapat terjadi hanya karena desakan publik. Konstitusi mengatur bahwa usulan pemberhentian dapat diajukan DPR ke MPR apabila ada dugaan pelanggaran hukum atau syarat jabatan tidak lagi terpenuhi, dengan proses pemeriksaan yang ketat. Karena itu, tuntutan mundur atau dimundurkan lebih tepat dibaca sebagai tekanan politik. Ia dapat memengaruhi citra, koalisi, dan agenda pengawasan, tetapi tidak mengubah status jabatan secara otomatis.
Aksi anggota DPR juga dibaca sebagai bagian dari fungsi pengawasan politik. Fraksi, termasuk PKS, dapat memakai gestur simbolik untuk menjaga isu tetap hidup di ruang publik. Dalam politik parlemen, simbol sering menjadi jembatan antara prosedur resmi dan tekanan opini publik. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa politik Indonesia masih memberi ruang bagi simbol. Aksi kecil di lobi parlemen dapat menjadi berita besar ketika menyentuh figur publik dan isu yang sudah diperdebatkan.
Yang Perlu Diperhatikan Publik
Bagi pembaca Indonesia, aksi poster seperti ini tidak langsung mengubah harga, gaji, atau layanan publik. Dampaknya lebih pada iklim politik: apakah lembaga negara tetap menyelesaikan perbedaan lewat prosedur, atau tekanan simbolik membuat ruang deliberasi menyempit. Stabilitas pemerintahan dapat memengaruhi kepercayaan pasar, rencana investasi, dan pelaksanaan program yang menyentuh anggaran daerah serta bantuan sosial. Jika perdebatan berlarut tanpa bukti resmi, masyarakat cenderung jenuh dan kepercayaan pada wakil rakyat dapat menurun.
Yang perlu dipantau adalah tindak lanjut resmi DPR, sikap fraksi, dan respons pemerintah. Isu ijazah Gibran sebaiknya dibaca dengan membedakan pendapat politik, dugaan, dan putusan lembaga yang berwenang. Publik juga perlu menilai apakah aksi anggota DPR mewakili daerah pemilihan atau hanya gestur media. Tanpa kejelasan prosedur yang transparan, aksi simbolik hanya menambah kebisingan.
Bagi pemilih, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pengawasan tidak selalu terjadi di ruang sidang. Ia bisa muncul lewat poster, pernyataan pers, atau viral di gawai. Namun, efek politiknya baru terukur jika masuk ke agenda resmi, rapat kerja, atau mekanisme konstitusional. Karena itu, publik berhak menuntut penjelasan yang lebih konkret dan terbuka dari partai dan anggota DPR.



