Poster 'Mas Gibran Mundur' Muncul di Paripurna DPR, PKS Desak Hak Menyatakan Pendapat
Anggota DPR Fraksi PKS mengangkat poster bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' usai sidang paripurna, Selasa (10/11).

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mengangkat kertas bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11), setelah sidang paripurna berakhir. Aksi itu merujuk pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024.
Menurut laporan CNN Indonesia, Yanuar mengaku tidak mendapat kesempatan menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna tersebut. Ia menyebut aksinya merupakan aspirasi masyarakat sekaligus representasi wacana pemakzulan yang berkembang di publik. Yanuar menyatakan telah menandatangani dokumen hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai anggota ke-12 dari Fraksi PKS.
Ia menyebut total penandatangan HMP sudah mencapai 25 anggota, batas minimum yang diatur tata tertib DPR. Yanuar menilai usulan tersebut sah dan tinggal menunggu persetujuan pimpinan DPR. Selain PKS, ia menyebut partai lain turut menandatangani dokumen itu.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya menerima usulan dari kelompok masyarakat untuk mengajukan HMP karena dianggap pilihan paling rasional. Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan penggunaan HMP dibanding hak interpelasi atau angket, dengan alasan putusan MA dan MK sudah menghasilkan fakta hukum yang jelas.
Proses Pemakzulan Wakil Presiden dalam Konstitusi
Indonesia mengenal mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden melalui Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Prosesnya dimulai dari inisiatif DPR yang harus diajukan oleh minimal sepertiga anggota. Setelah itu, DPR membentuk panitia khusus untuk menyelidiki dan menyimpulkan apakah ada pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Jika DPR menyimpulkan ada pelanggaran, usulan pemakzulan dikirim ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. MK memiliki waktu 90 hari untuk memutuskan. Setelah itu, MPR bersidang untuk memutuskan pemberhentian. Mekanisme ini belum pernah diuji secara penuh di bawah Pasal 7B, meski MPR pernah memberhentikan presiden pada masa transisi Reformasi. Prosesnya panjang dan memerlukan konsensus politik yang sangat besar.
Hak menyatakan pendapat adalah salah satu hak konstitusional anggota DPR yang diatur dalam UU MD3. Hak ini berbeda dari hak interpelasi yang berarti bertanya dan hak angket yang berarti menyelidiki. HMP biasanya digunakan untuk menyatakan sikap politik DPR terhadap suatu kebijakan atau peristiwa, termasuk isu yang sudah memiliki putusan pengadilan.
Fraksi PKS selama ini kerap menempatkan diri sebagai oposisi kritis di parlemen. Partai ini beberapa kali menggunakan aksi simbolis di Kompleks Parlemen untuk menyoroti isu yang dianggap tidak mendapat ruang dalam agenda resmi. Aksi Yanuar dengan kertas bertuliskan pesan singkat mengikuti pola serupa yang pernah dilakukan anggota dewan dari berbagai fraksi.
Arti Wacana Pemakzulan bagi Stabilitas Politik
Bagi publik Indonesia, wacana pemakzulan wakil presiden bukan sekadar drama parlemen. Proses konstitusional ini dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan, terutama dalam tahun-tahun terakhir masa jabatan yang seharusnya berakhir pada 2029. Ketidakpastian politik berpotensi memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pasar terhadap kesinambungan kebijakan ekonomi pemerintah.
Masyarakat perlu memahami bahwa aksi simbolis di parlemen berbeda dari proses hukum. Poster yang diangkat Yanuar adalah ekspresi politik anggota dewan, bukan putusan pengadilan. Sampai ada mekanisme resmi yang berjalan, status Gibran tetap sebagai wakil presiden yang sah. Pembaca perlu mencermati perkembangan di tingkat pimpinan DPR dan MK sebelum menyimpulkan arah politik secara final.
Isu ijazah dan syarat pencalonan juga menyentuh kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu. Putusan lembaga peradilan yang dianggap kontroversial dapat memicu pertanyaan lebih luas tentang independensi hukum. Dalam konteks ini, aksi DPR menjadi salah satu saluran formal untuk menyuarakan ketidakpuasan tanpa harus turun ke jalanan.



