Polri Tinjau Kesiapan Penyeberangan Banyuwangi-Bali Jelang Nataru
Polri dan pemangku kepentingan meninjau Pelabuhan Ketapang untuk menyiapkan Poskotis serta manajemen arus kendaraan penyeberangan Banyuwangi-Bali.

Polri bersama pemangku kepentingan terkait meninjau kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, untuk menghadapi arus penyeberangan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Menurut laporan RRI, rapat koordinasi pada Sabtu, 21 November 2026, menghasilkan kesepakatan membentuk Pos Komando Taktis sebagai pusat kendali terpadu pengamanan dan pelayanan penyeberangan Banyuwangi-Bali.
Asisten Utama Operasi Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie menilai penguatan koordinasi lintas sektor diperlukan agar sistem pengendalian terpadu berjalan selama Nataru. Poskotis akan menyatukan informasi cuaca, jadwal kapal, kapasitas dermaga, dan pergerakan kendaraan menuju pelabuhan.
Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menilai pengaturan kendaraan di pelabuhan tidak bisa disamakan dengan jalan tol sebab kapasitas kapal dan dermaga menjadi pembatas utama. Karena itu, kendaraan diarahkan bertahap melalui port time, sistem Tiba Bongkar Berangkat, buffer zone, dan delaying system.
Rapat itu juga dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaludin, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi, General Manager ASDP Ketapang Syahrianto Heriawan, Kapolres Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta, serta Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi Kolonel Marinir Amrul Adriansyah.
Peran Ketapang dalam Mobilitas Jawa-Bali
Jalur Ketapang-Gilimanuk menjadi salah satu pintu utama pergerakan orang dan barang antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Karena itu, kesiapan pelabuhan di sisi Banyuwangi tidak hanya menentukan kenyamanan penumpang, tetapi juga memengaruhi distribusi kebutuhan pokok, bahan bakar, serta barang konsumsi yang masuk ke Bali.
Natal dan Tahun Baru biasanya meningkatkan perjalanan keluarga, wisatawan, dan pekerja musiman. Arus yang naik dalam waktu singkat dapat membuat antrean kendaraan di sekitar pelabuhan memanjang jika jadwal kapal, kapasitas dermaga, dan kapasitas jalan tidak disinkronkan. Poskotis yang disepakati lintas instansi berfungsi sebagai ruang bersama untuk memantau kondisi itu secara langsung.
Manajemen pelabuhan berbeda dari manajemen jalan tol. Di tol, kapasitas lajur dapat diatur lewat pembatasan kecepatan atau rekayasa lalu lintas. Di pelabuhan, kendaraan baru dapat masuk ke area bongkar muat setelah kapal dan dermaga tersedia. Istilah port time mengacu pada penjadwalan kedatangan kendaraan agar tidak menumpuk di gerbang pelabuhan. Sistem Tiba Bongkar Berangkat menekankan urutan operasi kapal agar proses sandar, bongkar, muat, dan berangkat berjalan tertib.
Buffer zone dan delaying system adalah penyangga di luar kawasan pelabuhan. Keduanya dipakai untuk menahan atau mengalirkan kendaraan secara bertahap ketika kapasitas dermaga belum cukup. Mekanisme ini mencegah kemacetan total di jalan menuju pelabuhan, tetapi membutuhkan informasi yang cepat dan seragam antar titik penampungan. Tanpa informasi yang sama, kendaraan dapat bergerak dari rest area ke pelabuhan, lalu berhenti lagi di titik berikutnya.
Cuaca juga menjadi faktor penting di Selat Bali. Angin kencang, gelombang tinggi, atau hujan lebat dapat memperlambat manuver kapal dan mengganggu jadwal. Dalam situasi seperti itu, koordinasi antara operator kapal, KSOP, Polri, dan petugas di lapangan menentukan apakah perjalanan dialihkan, ditunda, atau diarahkan ke titik tunggu yang lebih aman.
Dampaknya bagi Penumpang dan Logistik Pulau Bali
Bagi masyarakat yang akan menyeberang pada periode Nataru, kesiapan Poskotis dan penjadwalan kendaraan berarti pengurangan waktu tunggu yang tidak pasti. Penumpang dapat memperoleh informasi lebih awal tentang antrean, perubahan jadwal, atau pengalihan titik tunggu. Bagi pengemudi kendaraan pribadi, mekanisme penyangga di luar pelabuhan dapat mencegah kendaraan terjebak terlalu lama di jalur menuju gerbang.
Dampaknya juga terasa pada harga barang di Bali. Jika arus truk logistik terhambat, pasokan bahan pangan dan kebutuhan pokok bisa tertekan, terutama pada hari-hari puncak. Sebaliknya, penjadwalan bongkar muat yang lebih tertib membantu menjaga ritme distribusi tanpa perlu menambah kapasitas kapal secara instan.
Yang perlu diperhatikan publik adalah bahwa manajemen penyeberangan tidak hanya menjadi urusan Polri. Operator kapal, KSOP, Polri, dan petugas di lapangan harus mengikuti informasi resmi. Penumpang sebaiknya datang sesuai jadwal, menghindari perjalanan saat cuaca buruk, dan tidak memaksa masuk ke area pelabuhan sebelum ada arahan petugas. Kedisiplinan mengikuti arahan itu menjadi bagian dari keselamatan bersama dan pencegahan kemacetan. Pengguna juga perlu menyiapkan bahan bakar, uang elektronik, dan kebutuhan perjalanan.



