Lompat ke konten utama
Parlemen

PDIP Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendorong DPR memakai Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi polemik ijazah Wapres Gibran.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
PDIP Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran
PDIP Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah GibranIlustrasi: Kanal Politik

PDI Perjuangan mendorong DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dorongan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026), sebagaimana diberitakan SINDOnews.

Hasto menyebut HMP sebagai opsi paling rasional setelah partainya menyerap aspirasi akademisi, masyarakat sipil, dan komunikasi lintas fraksi. "Hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujarnya.

Ia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 tentang batas usia calon wakil presiden, polemik syarat minimal ijazah SMA, serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan. PDIP menilai fungsi pengawasan DPR harus berpijak pada kehendak rakyat.

Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat di DPR

Hak Menyatakan Pendapat adalah hak konstitusional DPR untuk menyatakan pandangan atas kebijakan pemerintah atau peristiwa hukum yang dianggap penting dan strategis. Dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, hak ini biasanya dipakai setelah ada temuan atau proses politik yang lebih dulu berjalan, misalnya hak angket atau pemeriksaan di alat kelengkapan dewan. Ia berbeda dari hak interpelasi yang sekadar meminta penjelasan, dan juga berbeda dari hak angket yang bertujuan menyelidiki suatu kebijakan.

Dalam konteks politik Indonesia, HMP kerap dipahami sebagai pintu menuju pembahasan yang lebih serius di MPR, terutama jika pandangan DPR menyangkut dugaan pelanggaran hukum atau syarat jabatan oleh pejabat negara. Namun hak ini tetap merupakan instrumen politik, bukan pengganti proses pengadilan. Karena itu, pihak yang disebut dalam polemik belum dapat dinilai bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam beberapa periode, penggunaan hak ini sering muncul saat ada kontroversi kebijakan eksekutif atau dugaan pelanggaran etika pejabat. Meski tidak otomatis sampai ke pemakzulan, proses pembahasannya dapat mengubah citra pemerintah.

Perdebatan soal ijazah dan syarat pencalonan biasanya menyentuh tiga ranah sekaligus: administratif, konstitusional, dan politik. Ranah administratif berkaitan dengan dokumen pendidikan yang diverifikasi penyelenggara pemilu; ranah konstitusional menyangkut tafsir syarat usia, pendidikan, dan hak dipilih; sedangkan ranah politik menentukan apakah lembaga legislatif memandang isu ini sebagai ancaman terhadap integritas demokrasi. Ketika ketiganya bertemu, penggunaan hak pengawasan DPR menjadi langkah yang sarat simbol karena melibatkan banyak fraksi dan opini publik.

Posisi PDIP dalam wacana ini juga perlu dibaca dalam peta parlemen. Sebagai partai besar, PDIP dapat memengaruhi arah diskusi lintas fraksi, tetapi HMP tidak bisa berdiri dari satu kelompok saja. Dukungan lintas fraksi, komposisi alat kelengkapan, serta dinamika hubungan dengan pemerintah menjadi faktor yang menentukan apakah usulan akan berkembang menjadi agenda resmi DPR atau berhenti sebagai tekanan politik. Dengan kata lain, dorongan PDIP dapat dibaca sebagai upaya menggeser polemik dari ruang media sosial ke mekanisme resmi parlemen, sekaligus memberi sinyal bahwa partainya tidak ingin isu ini hanya menjadi obrolan publik.

Yang Perlu Dipantau Pembaca

Bagi pembaca di Indonesia, isu ini tidak langsung menyentuh harga kebutuhan pokok, upah, atau layanan kesehatan. Dampak yang lebih nyata adalah pada kepastian politik: apakah lembaga negara menjalankan fungsi pengawasan secara tertib, dan apakah elite mampu menyelesaikan sengketa publik tanpa mengorbankan agenda legislasi serta anggaran. Ketegangan politik yang berkepanjangan dapat memengaruhi rasa aman investor, kurs rupiah, dan kecepatan pengambilan keputusan ekonomi, meski jalur sebab-akibatnya tidak sederhana.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah usulan HMP benar-benar dibawa ke forum resmi DPR, atau hanya menjadi pernyataan politik. Publik juga perlu memisahkan dua hal: pemeriksaan administratif atas dokumen pendidikan dan dugaan politik tentang proses pencalonan. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, semua pihak yang disebut tetap harus diperlakukan sebagai tidak bersalah.

Untuk pembaca awam, sinyal yang paling mudah diamati adalah konsistensi fraksi, jadwal rapat badan legislatif, dan sikap pimpinan DPR. Jika proses berjalan terbuka, isu ini dapat menjadi contoh pengawasan yang sehat. Jika berubah menjadi saling tuduh tanpa bukti, risiko terbesar adalah menurunnya kepercayaan publik pada lembaga negara. Hal ini juga menentukan apakah polemik ijazah dapat diselesaikan dengan data, atau justru menjadi bahan bakar ketegangan politik.

Berita terkait

Tag:DPRGibran RakabumingHak Menyatakan PendapatHasto KristiyantoPDIP

Berita Terkait