Gerindra Nilai Usulan Pemakzulan Gibran Perlu Disikapi Serius
Fraksi Gerindra belum memutuskan memakai hak konstitusional DPR, tetapi menilai usulan pemakzulan Wapres Gibran perlu ditindaklanjuti secara serius.

Partai Gerindra belum memutuskan sikap atas usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi menilai aspirasi itu perlu ditindaklanjuti secara serius melalui mekanisme parlemen. Menurut laporan SINDOnews, Juru Bicara Gerindra Kamrussamad mengatakan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Ia menyebut Fraksi Gerindra akan menggelar rapat internal sebelum memakai hak konstitusional DPR. Kamrussamad, sebagaimana diberitakan SINDOnews, menyatakan usulan itu “penting disikapi secara serius”. Gerindra, kata dia, menghormati langkah fraksi lain yang ingin memakai hak menyatakan pendapat atau hak angket terkait putusan MA dan MK soal suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Gerindra akan mencermati sidang paripurna DPR pagi ini.
Mekanisme Konstitusional di Balik Usulan Pemakzulan
Usulan pemakzulan wakil presiden tidak bisa dipisahkan dari arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem presidensial, jabatan presiden dan wakil presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu, pemberhentian keduanya tidak dapat dilakukan hanya oleh satu lembaga, melainkan harus melewati proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai aturan konstitusi.
DPR memiliki tiga hak utama dalam menjalankan fungsi pengawasan: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi dipakai untuk meminta penjelasan pemerintah atas kebijakan tertentu. Hak angket dipakai untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan ketentuan hukum. Hak menyatakan pendapat dipakai ketika DPR menilai ada dugaan pelanggaran oleh penyelenggara negara atau kebijakan pemerintah yang serius.
Dalam konteks wapres, hak menyatakan pendapat dapat menjadi pintu awal sebelum MPR mengambil keputusan politik dan hukum yang sangat besar. Prosesnya tidak berhenti di Senayan. Setelah DPR menyampaikan pendapat, Mahkamah Konstitusi bertugas memeriksa, mengadili, dan memberi putusan atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan. MPR kemudian memutuskan apakah usulan pemberhentian diterima. Rantai ini membuat pemakzulan menjadi peristiwa konstitusional yang berat, bukan sekadar ekspresi politik atau tekanan jalanan. Setiap tahap menuntut bukti, argumentasi hukum, dan dukungan politik yang cukup. Karena itu, pernyataan bahwa usulan itu perlu ditangani dengan sungguh-sungguh dapat dibaca sebagai ajakan agar parlemen tidak tergesa, tetapi juga tidak mengabaikan aspirasi publik.
Di sisi lain, putusan lembaga yudisial yang menjadi rujukan wacana publik perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika hukum yang sedang berjalan. Dalam politik Indonesia, perbedaan tafsir antar lembaga yudisial sering memicu perdebatan tentang status hukum seseorang, terutama ketika menyangkut syarat jabatan. Karena itu, sikap hati-hati partai seperti Gerindra dapat dimaknai sebagai upaya menjaga agar isu ini tidak berubah menjadi gesekan politik yang melampaui jalur konstitusi. UU MD3 memberi kerangka bagi DPR untuk menata prosedur, batas waktu, dan alat kelengkapan yang menangani usulan tersebut. Aturan itu juga mengingatkan bahwa politik hukum tidak boleh dipisahkan dari etika konstitusional.
Yang Perlu Dipantau Publik Parlemen
Bagi pembaca Indonesia, isu ini bukan sekadar drama elite. Wakil presiden adalah bagian dari pasangan yang dipilih rakyat. Jika posisi itu terganggu oleh proses pemakzulan, efeknya dapat menyentuh jalannya pemerintahan, hubungan eksekutif-legislatif, serta kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat yang menunggu kebijakan publik. Dalam jangka pendek, reaksi pasar keuangan dan biaya politik pemerintahan juga dapat meningkat, meski hal itu bergantung pada seberapa serius proses di DPR berkembang.
Yang perlu diperhatikan bukan hanya siapa mengusulkan, tetapi juga dasar hukum dan bukti yang dipakai. Hak angket atau hak menyatakan pendapat tidak otomatis berarti seorang wapres akan dimakzulkan. Publik dapat mengikuti apakah fraksi-fraksi DPR membentuk alat kelengkapan, apakah ada pengumpulan keterangan, dan apakah langkah itu sesuai dengan UU MD3 yang mengatur mekanisme parlemen. Jika mekanisme itu dijalankan, setiap pihak yang disebut harus tetap diperlakukan sesuai norma konstitusi dan tidak dianggap bersalah sebelum ada putusan final.
Dampak paling nyata bagi masyarakat biasanya muncul ketika ketidakpastian politik berlarut. Agenda legislasi bisa tertunda, komunikasi antarlembaga negara menjadi tegang, dan perhatian publik teralihkan dari isu ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta layanan dasar. Karena itu, pembaca perlu menahan diri dari kesimpulan cepat sebelum proses konstitusional berjalan sampai tuntas. Sementara itu, masyarakat dapat menilai apakah partai-partai memprioritaskan penyelesaian isu ini atau justru menjadikannya alat tawar-menawar politik.



