Hanura Perkuat Struktur hingga Kampung di Papua Jelang Pemilu 2029
DPP Hanura mengonsolidasikan struktur hingga kampung dan kelurahan di Papua sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura memperkuat konsolidasi organisasi di Tanah Papua, Senin, 9 November 2026, dengan mendorong struktur kepengurusan hingga tingkat kampung dan kelurahan sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Menurut laporan RRI, Ketua Tim Task Force DPP Hanura Patrice Rio Capella menyebut kunjungan ke Provinsi Papua sebagai safari politik ke-27 partainya. Kegiatan ini melibatkan pengurus daerah, pengurus cabang, serta anggota legislatif Hanura di berbagai tingkatan.
Rencana konsolidasi akan berlanjut ke sejumlah wilayah di Tanah Papua, Ambon, dan Ternate selama 10 hari. Rio mengatakan agenda itu untuk mengecek kesiapan mesin partai sekaligus memastikan organisasi berjalan pada jalurnya.
Partai tersebut menargetkan jaringan kader di sekitar 83 ribu desa dan kelurahan di Indonesia. Dengan asumsi 10 pengurus di tiap wilayah, potensi jaringannya mencapai 830 ribu kader.
Ketua DPD Hanura Papua Kenius Kogoya menyambut positif kunjungan itu. “Sebuah rumah akan kokoh ketika fondasinya bagus,” katanya.
DPP Hanura juga menyerahkan bantuan operasional Rp70 juta kepada setiap DPC untuk pemasangan papan nama dan logo baru, serta menyerahkan Surat Keputusan kepengurusan DPD Laskar Muda Hanura Papua.
Arti Struktur Partai hingga Kampung
Di Indonesia, partai politik tidak hanya beradu program pada masa kampanye. Persaingan juga ditentukan oleh jaringan pengurus yang dapat diaktifkan saat verifikasi, pendaftaran calon, pemungutan suara, dan pelayanan warga. Karena itu, struktur hingga tingkat bawah menjadi aset organisasi, bukan sekadar pelengkap administrasi. Dalam sistem perwakilan, partai menjadi kendaraan warga untuk masuk ke lembaga legislatif. Karena pemilu nasional digelar lima tahun sekali, partai yang ingin bertahan biasanya mulai menata kantor, kader, dan basis sosial jauh sebelum masa kampanye resmi dibuka.
Kebiasaan membangun kepengurusan sampai desa atau kelurahan lazim dilakukan partai yang ingin memperkuat basis suara. Di wilayah dengan medan geografis berat seperti Papua, kehadiran kader di tingkat kampung dapat menjadi jembatan antara partai dan masyarakat adat, kelompok tani, nelayan, pedagang kecil, serta pemuda. Rantai organisasi yang pendek memudahkan informasi kebijakan dan keluhan warga bergerak lebih cepat.
Proses konsolidasi semacam ini juga berkaitan dengan kesiapan menghadapi pemilu. Partai harus memenuhi syarat administratif, menjaga kantor, kepengurusan, dan keanggotaan agar lolos verifikasi. Dalam konteks itu, tim khusus atau task force sering dipakai untuk memeriksa daerah yang dianggap strategis, termasuk wilayah yang pernah mengalami pemekaran provinsi dan memiliki dinamika politik lokal yang khas. Pemekaran wilayah di Papua juga dapat menambah jumlah daerah pemilihan, kantor partai, pengurus, dan sumber daya yang harus dikelola.
Di sisi lain, organisasi sayap atau generasi muda partai kerap menjadi pintu masuk bagi kader yang bergerak di kegiatan sosial, olahraga, dan komunitas. Kehadiran mereka dapat memperluas pengaruh partai, meski keberhasilan akhir tetap ditentukan oleh kepercayaan publik pada kinerja legislator dan calon kepala daerah. Di Papua, kegiatan sosial sering menjadi cara partai membangun relasi, misalnya membantu korban bencana, mendukung UMKM, atau hadir dalam musyawarah kampung, dan menjaga silaturahmi lintas kelompok.
Yang Perlu Dipantau Pemilih
Bagi pembaca di Indonesia, konsolidasi partai di Papua bukan sekadar agenda internal. Struktur yang rapi dapat menentukan seberapa cepat keluhan warga tersalurkan, seberapa realistis janji kampanye diuji, dan seberapa besar akses daerah dalam perumusan kebijakan. Jika kader sampai kampung hanya menjadi alat mobilisasi, dampaknya bagi pelayanan publik akan tipis dan kepercayaan warga pada partai ikut menurun secara nyata.
Bagi pemilih, perkembangan ini perlu dipantau sampai tahap verifikasi partai dan penetapan calon. Partai yang menargetkan kursi legislatif akan berhadapan dengan pilihan soal calon: apakah mengutamakan kader daerah, tokoh lokal, atau nama populer. Keputusan itu memengaruhi kualitas pengawasan anggaran, prioritas pembangunan, serta isu yang dibawa ke parlemen, bukan sekadar janji, sejak pendaftaran pemilih.
Relevansi langsung bagi harga, kesehatan, atau pekerjaan memang belum otomatis. Namun, partai yang hadir di akar rumput lebih mungkin menyerap persoalan lapangan, seperti jalan, pasar, pendidikan, dan bantuan sosial. Karena itu, publik dapat menilai konsolidasi dari bukti pelayanan, bukan dari papan nama, foto, spanduk, dan janji semata-mata yang benar-benar dirasakan warga, dan bukan dari seremoni yang berhenti setelah kunjungan.
