Bawaslu Minta Medsos Jadi Ruang Dengar Publik Papua
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai media sosial lembaga pengawas pemilu harus mendengar kritik publik, bukan hanya mengumumkan informasi.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta media sosial Bawaslu tidak berhenti sebagai kanal pengumuman, melainkan menjadi ruang mendengar pertanyaan, masukan, dan kritik publik. Hal itu disampaikan dalam Rapat Evaluasi Kebijakan Publikasi dan Strategi Kehumasan di Masa Nontahapan yang digelar Bawaslu Papua secara daring, Jumat (2/10/2026), sebagaimana dilaporkan Bawaslu RI.
Lolly, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, menilai percakapan publik tentang lembaga pengawas pemilu dan demokrasi perlu dijadikan dasar evaluasi. Ia mengingatkan humas tidak cukup memproduksi konten dalam jumlah besar tanpa membaca respons masyarakat. “Medsos hari ini harus menjadi ruang mendengar, bukan sekadar ruang berbicara,” ujar Lolly.
Dalam konteks Papua, ia menyoroti keterbatasan konektivitas. Menurut laporan Bawaslu RI, masih ada sekitar 2.000 kampung di Indonesia yang belum terjangkau internet dengan baik dan sebagian besar berada di Papua. Karena itu, kanal digital saja dinilai tidak memadai untuk menjangkau pemilih dan warga di daerah terpencil.
Masa Nontahapan Bukan Berarti Komunikasi Redup
Masa nontahapan adalah periode ketika tahapan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah sedang tidak berjalan. Istilah ini penting karena tugas pengawas pemilu tidak berhenti pada hari pemungutan suara. Lembaga pengawas tetap perlu menjaga kepercayaan publik, menyiapkan sumber daya, memantau potensi pelanggaran, serta merawat literasi politik warga.
Dalam konteks itu, media sosial menjadi salah satu pintu utama komunikasi negara kepada pemilih. Kanal resmi lembaga pengawas biasanya dipakai untuk mengumumkan jadwal, mengingatkan aturan kampanye, menjelaskan mekanisme pengawasan, dan menampilkan hasil penanganan laporan. Namun, jika komunikasi hanya satu arah, publik mudah merasa lembaga itu berjarak, hanya hadir saat ada sengketa, atau hanya berbicara ketika ada masalah.
Pernyataan Lolly Suhenty menandai pergeseran cara kerja kehumasan lembaga publik: dari sekadar menyebarkan informasi menjadi mendengarkan percakapan. Pertanyaan warga di kolom komentar, kritik terhadap kinerja, atau kebingungan soal aturan sebenarnya dapat menjadi peta kebutuhan informasi. Dari peta itu, lembaga dapat menentukan edukasi mana yang perlu diperdalam, pesan mana yang perlu diluruskan, dan kanal mana yang paling tepat untuk kelompok pemilih tertentu. Selain itu, komunikasi dua arah dapat mengurangi kesalahpahaman tentang tugas pengawas, misalnya ketika publik mengira lembaga itu hanya mengurus sengketa hasil, padahal perannya mencakup pencegahan dan pengawasan partisipasi. Pemahaman yang lebih utuh membuat warga tidak ragu melapor kepada pengawas terdekat.
Tantangan Papua memperlihatkan bahwa strategi komunikasi tidak bisa disamakan di seluruh wilayah. Di kota dengan jaringan internet stabil, media sosial dapat bergerak cepat dan murah. Di kampung yang sinyal terbatas, pesan resmi bisa tidak sampai jika hanya diunggah daring. Radio komunitas, pertemuan warga, media lokal, serta jejaring pengawas di tingkat bawah menjadi jembatan agar informasi tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi. Pendekatan campuran ini juga relevan untuk pemilih muda, pemilih pemula, dan warga yang lebih mempercakapkan isu lokal daripada istilah teknis pemilu dan pengawasan di media sosial.
Yang Perlu Diperhatikan Publik Daerah
Bagi pemilih, perubahan komunikasi ini bisa berujung pada hal praktis: aturan pemilu menjadi lebih mudah dipahami, warga lebih tahu cara menyampaikan laporan, dan warga tahu ke mana harus bertanya ketika menemukan informasi keliru. Jika kanal resmi aktif membaca komentar dan pertanyaan, masyarakat merasa tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi bagian dari pengawasan partisipatif. Di daerah, warga juga dapat memanfaatkan kanal pengaduan resmi agar pertanyaan tidak berhenti di media sosial. Dengan begitu, komunikasi daring dapat berlanjut menjadi tindakan nyata, terdokumentasi, dan berguna bagi pengawasan.
Dampaknya paling terasa di daerah dengan keterbatasan internet. Warga di kampung yang sinyal lemah membutuhkan jalur informasi yang dekat, misalnya radio komunitas atau pertemuan dengan pengawas setempat. Tanpa jalur itu, risiko disinformasi meningkat karena informasi resmi tidak sampai, sementara pesan dari grup percakapan atau sumber tidak jelas tetap beredar.
Ke depan, indikator keberhasilan kerja kehumasan pengawas pemilu bukan hanya jumlah unggahan, tetapi apakah masyarakat dapat menjelaskan hak pilihnya, mengenali pelanggaran, dan ikut melaporkan masalah dengan cara yang benar. Medsos yang mendengarkan dapat membantu menutup jarak antara kebijakan lembaga dan kebutuhan pemilih. Hal ini juga menjaga legitimasi hasil pemilihan yang lebih dipercaya publik.
